Upaya Atasi Kesenjangan Akses Layanan Kesehatan Digital

Pandemik COVID-19 telah membuka mata kita bahwa sebenarnya telah terjadi suatu kesenjangan kesehatan di tengah masyarakat, terutama antara masyarakat golongan menengah ke atas dengan masyarakat golongan menengah ke bawah selama ini.

Masyarakat golongan menengah ke atas cenderung lebih mudah dalam mendapat layanan kesehatan. Namun, sebaliknya terjadi pada golongan masyarakat yang berada pada garis kemiskinan. Padahal golongan masyarakat ini cenderung lebih rentan terjangkit wabah penyakit COVID-19.

Sebagai perbandingan misalnya, pada saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kelompok pekerja dari masyarakat berpenghasilan minim cenderung tidak bisa membawa pekerjaannya ke rumah dan mengerjakannya di rumah (Work From Office). Misalnya tukang ojek berbasis online yang tetap harus berada di jalanan untuk menunggu pesanan dari pelanggan atau petugas kebersihan yang harus tetap membersihkan jalanan dan taman.

Menurut Bank Dunia, 115 juta dari 267 juta penduduk Indonesia berada dalam kategori aspiring middle class (tidak miskin, namun belum aman secara ekonomi). Namun, kondisi ini semakin diperburuk saat pandemik COVID-19 dengan banyaknya pengusaha merumahkan dan memutus kontrak kerja secara sepihak. Hal ini sudah pasti pengangguran dan kemiskinan akan semakin bertambah di Indonesia dan kelompok yang lebih rentan terjangkit virus covid-19 otomatis akan semakin meningkat.

Tantangan mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan digital bagi masyarakat kurang mampu

Selama masa pandemik COVID-19, pemerintah telah mencoba untuk mengimplementasikan konsep e-health melalui sejumlah layanan telemedicine yang dapat diakses oleh masyarakat.

Salah satunya adalah terobosan dari Kementerian Kesehatan RI, yaitu Telemedicine Indonesia (TEMENIN) yang telah bertranformasi menjadi Konsultasi Medis Online (KOMEN) dan saat ini sudah terintegrasi dengan layanan Primary Care (P-Care) milik BPJS Kesehatan. Layanan ini pun nyatanya dapat digunakan untuk konsultasi gratis jarak jauh dan pengiriman obat gratis dari apotek.

Selain itu juga terdapat aplikasi PeduliLindungi untuk mendukung penelusuran kasus COVID-19 secara digital dan telah bermitra dengan lebih dari 40 perusahaan digital. Ada juga Sistem Informasi Pelacakan (SILACAK) yang merupakan hasil sinergi dari Kementerian Kesehatan RI, POLRI, serta relawan untuk implementasinya. Inovasi ini dapat meningkatkan rasio penelusuran dalam kurun waktu lebih cepat.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana agar seluruh terobosan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini dapat dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat.

Untuk memanfaatkan teknologi ini diperlukan suatu media untuk mengaksesnya, seperti smartphone yang tentunya masih menjadi barang yang sulit dijangkau bagi sebagian masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Jika pun memiliki media seperti smartphone untuk mengakses layanan kesehatan digital, belum semua masyarakat memiliki literasi digital dan literasi kesehatan yang baik. Serta bagi masyarakat berkemampuan ekonomi rendah yang berada di daerah pelosok dan terpencil, akses jaringan internet yang buruk tentu menjadi momok tersendiri.

Peranan KTT G-20 untuk membantu pengembangan e-health di Indonesia

Kabar baiknya untuk mengatasi tantangan kesenjangan akses layanan kesehatan berbasis digital di Indonesia. Pemerintah dapat memanfaatkan momentum forum kerja sama yang disebut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Indonesia untuk memperoleh masukan, dukungan, serta bantuan dalam mengatasi tantangan yang terjadi di Indonesia. Sebab, salah satu isu prioritas yang akan dibahas adalah arsitektur kesehatan global.

Adapun dalam isu arsitektur kesehatan global, terdapat tiga isu prioritas yang diterapkan, yaitu dalam membangun suatu ketahanan sistem kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, serta memperluas manufaktor global dan pusat pengetahuan untuk pencegahan pandemi, kesiapsiagaan, dan respon.

Lebih lanjut lagi, diharapkan dengan digelarnya KTT G-20 di Indonesia, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama untuk mengatasi permasalahan di dalam negeri, seperti kesenjangan akses layanan digital bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Melalui kesuksesan penyelengaraan konferensi ini, nantinya diharapkan dapat mendorong kepercayaan investor global dalam membantu upaya peningkatan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan akses layanan kesehatan digital.

Contoh sinergi antara pemerintah dan investor global yang diharapkan dapat terlaksana, seperti misalnya menerapkan Universal Service Obligation (USO) dan memperluas konektivitas serat optik ke lokasi prioritas, khususnya wilayah terpencil. Sehingga tersedia jaringan internet yang kuat dan mampu menjangkau seluruh pelosok negeri.

Kemudian kerja sama dalam melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat kurang mampu terkait bagaimana cara penggunaan berbagai layanan kesehatan digital melalui smartphone yang dimiliki serta melakukan penyuluhan pada dunia digital yang nantinya difokuskan pada upaya preventif mengenai gaya hidup sehat. Selain itu, pemerintah juga dapat mengkaji untuk memberikan bantuan ponsel serta bantuan paket internet gratis melalui skema subsidi bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Sehingga melalui Presidensi G-20 ini yang mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger” diharapkan dapat menjadi suatu kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk bersama-sama dengan negara anggota G-20 pulih bersama dan menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya.

Tentunya tidak hanya mengandalkan pemerintah, masyarakat khususnya generasi muda juga bisa unjuk gigi dan ambil bagian dalam memanfaatkan momentum penyelenggaraan KTT G-20 di Indonesia, salah satunya yaitu dengan menuangkan aspirasi melalui karya tulisan kamu, lho! Yuk, tuangkan ide terbaikmu dalam program 1000 Aspirasi Indonesia Muda, jangan sampai kelewatan!