Comscore Tracker

Di Balik Pertemuan Menko Luhut dan Presiden AS Donald Trump 

Bagaimana dengan isu Israel-Palestina?

Jakarta, IDN Times – Pertemuan di Oval Office, kantor Presiden Amerika Serikat, berlangsung 20 menit. “Suasananya hangat dan penuh persahabatan,” kata Duta Besar Republik Indonesia di AS, Muhammad Lutfi.

Di media massa Indonesia beredar foto pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Presiden Donald J. Trump, Selasa
(17/11/2020). Luhut didampingi Dubes Lutfi, Trump didampingi putrinya, Ivanka Trump dan menantunya Jared Kushner, keduanya adalah penasihat Trump. Hadir juga Adam Seth Boehler, CEO Perusahaan Keuangan Pembangunan Internasional AS (IDFC).

Begitu bertemu Luhut, Trump langsung menyapa dan berkomentar, “Saya menang. Menang gede.”

Dia merujuk ke hasil pemilu AS yang berlangsung 3 November 2020. Faktanya, Trump kalah gede, baik di suara populer dan suara elektoral. Joe Biden, kandidat dari Partai Demokrat, sudah dinyatakan menang pemilu dan disebut sebagai presiden terpilih. Sejumlah pemimpin dunia termasuk Tiongkok, Israel dan Indonesia sudah mengucapkan selamat kepada Biden dan pasangannya, wakil presiden terpilih Kamala Harris.

Dubes Lutfi saat saya wawancarai, Sabtu (21/11/2020), menggambarkan kehangatan suasana pertemuan yang tidak diumumkan dalam jadwal resmi Presiden Trump itu. Laman CNN misalnya, mempertanyakan kok sempat-sempatnya Trump menerima pejabat tinggi dari Indonesia, padahal sejak Joe Biden dideklarasikan sebagai presiden terpilih, Trump tidak melakukan pertemuan publik, dan mengurung dirinya di Gedung Putih bersama tim penasihat hukumnya untuk menyoal penghitungan suara di sejumlah tempat yang membuatnya gagal melaju ke periode kedua.

Baca Juga: Luhut Temui Donald Trump di Gedung Putih, Ini yang Dibahas

Di Balik Pertemuan Menko Luhut dan Presiden AS Donald Trump Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Presiden AS Donald Trump (Dok. White House Amerika Serikat)

Boehler yang sempat dua kali bertemu Menko Luhut saat berkunjung ke Indonesia, adalah teman kuliah Jared Kushner. Dia dinominasikan oleh Presiden AS menjadi bos IDFC pada 100 Juli 2020. Lembaga pemerintah ini dibentuk lewat Undang-Undang Pemanfaatan yang Lebih Baik dari Investasi Menuju Pembangunan Berkelanjutan (BUILD).

Lembaga ini menggabungkan Overseas Private Investment Corporation (OPIC) dengan Development Credit Authority (DCA) dari United States Agency for International Development (USAID). Sebelum bergabung dengan pemerintah Trump, Boehler memimpin sejumlah perusahaan swasta di bidang investasi dan layanan kesehatan.

Saat berkunjung ke Indonesia, Boehler juga bertemu Presiden Jokowi dan membahas soal Sovereign Wealth Fund, Badan Dana Abadi Indonesia atau (LPI). Jadi, tidak heran jika informasi penting yang muncul ke permukaan dari pertemuan Luhut dengan Trump adalah upaya Indonesia menggaet dana untuk Indonesia Sovereign Wealth Fund, atau Badan
Dana Abadi yang dibentuk sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law yang kontroversial itu.

Pemerintah Indonesia menargetkan menarik investasi senilai 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp216 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lewat pola ini.

Mengapa Pemerintah RI mengutus pejabat senior untuk bertemu dengan Trump, yang sebenarnya sudah diumumkan kalah pemilihan presiden AS? Mengapa tidak menunggu pertemuan dengan Presiden terpilih Joe Biden setelah pelantikan 20 Januari 2021?

Secara resmi, pihak Luhut menjawab bahwa tujuan pertemuan itu adalah menyampaikan terima kasih dan penghargaan dari Presiden Jokowi atas dukungan Presiden Trump terhadap kerja sama antara Indonesia dan AS selama ini, khususnya, ini yang terbaru, adalah perpanjangan fasilitas Generalized System of Preference (GSP) atau kebijakan bebas tarif bea masuk bagi produk ekspor asal Indonesia.

Perpanjangan ini diberikan sehari setelah pertemuan Jokowi dengan Menteri Luar Negeri AS Michael “Mike” Pompeo di Istana Bogor (29/10/2020). Selain itu perpanjangan fasilitas GSP dianggap penting bagi Indonesia untuk memastikan produk ekspor kita bersaing di pasar AS.

“Dalam waktu bersamaan, sejumlah negara lain justru dihilangkan atau dipotong fasilitas GSP-nya. Thailand, misalnya, kehilangan separuhnya, atau 2,4 miliar dolar AS. Ini membuat Indonesia jadi negara yang menikmati fasilitas GSP terbesar,” ungkap Lutfi.

Dalam keterangan yang disampaikan kantor Luhut, Trump menyambut baik salam Jokowi dan ucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah dilakukan.

 

Lobi vaksin

Di Balik Pertemuan Menko Luhut dan Presiden AS Donald Trump Bio Farma ( ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Lutfi menyampaikan bahwa sikap bersahabat juga ditunjukkan dalam pertemuan antara Luhut dengan pejabat kantor perdagangan AS (USTR), menteri kesehatan, menteri energi sampai penasihat keamanan nasional AS, Robert O’Brien. Saat bertemu dengan Wapres AS Mike Pence, Luhut ditawari kerja sama di bidang vaksin antara perusahaan AS dengan Indonesia.

Lewat Bio Farma, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Indonesia sudah mengikat kerja sama pembelian 30 juta dosis vaksin dari Novavax. Belakangan, muncul kabar positif dari Moderna dan Pfizer, dua produsen vaksin AS yang mengumumkan hasil uji klinisnya. Moderna klaim vaksinnya bisa melindungi sampai 94,5 persen, berdasarkan percobaan kepada relawannya.

Sedangkan Pfizer yang bermitra dengan BioNTech mengklaim, berdasarkan uji klinis, vaksinnya efektif melindungi sampai 95 persen. Pfizer akan ajukan izin edar darurat ke badan pengawas obat dan makanan di AS (FDA).

Bio Farma tidak menutup mata atas klaim sukses oleh Moderna dan Pfizer itu. Masalahnya, tantangan muncul di distribusi, mengingat Indonesia adalah negara tropis dan kepulauan. Vaksin Moderna harus disimpan dalam suhu minus 20 derajat celcius sementara Pfizer di suhu minus 70 derajat celsius. Jangan sampai, vaksin jadi rusak dalam proses distribusi.

Lutfi mengatakan, saat di AS, Luhut mendapatkan informasi mengenai perkembangan vaksin COVID-19 oleh Janssen, perusahaan farmasi di bawah kelompok Johnson&Johnson. Uji klinis ENSEMBLE, vaksin mereka, akan dilanjutkan di AS. Sebelumnya, proses uji klinis dihentikan karena ada efek negatif yang dialami seorang relawan.

“Senin pekan depan saya akan tindak lanjuti pembicaraan dengan pihak Gedung Putih soal vaksin Janssen ini. Harganya 12-13 dolar AS dan cukup satu dosis, jadi lebih murah. Tidak perlu disimpan di suhu minus 70 derajat celcius juga,” kata Lutfi.

Perburuan mendapatkan vaksin COVID-19 ini menjadi tema hangat pemerintah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir misalnya berkunjung ke Inggris, Jenewa dan Tiongkok mengurusi soal ini. Tapi Menko Luhut juga sejak awal ikut mengurusi soal vaksin termasuk saat kunjungan ke Tiongkok. Padahal, anggaran untuk membeli vaksin yang dibagikan gratis misalnya,termasuk untuk penerima bantuan iuran BPJS, masuk di pos kementerian kesehatan.

Di balik layar, ini menimbulkan masalah, seperti kontroversi jadi tidak jadinya pembelian 100 juta dosis vaksin dari AstraZeneca yang sempat disebutkan oleh pejabat kemenkes, tidak jadi dibeli.

Menakar kehadiran Kushner

Di Balik Pertemuan Menko Luhut dan Presiden AS Donald Trump Jared Kushner dan Ivanka Trump (ANTARA FOTO/REUTERS/Andreas Gebert)

Menilik dari kesaksian Dubes Lutfi, bahwa kunjungan Luhut dapat sambutan hangat, dan Indonesia mendapatkan fasilitas yang murah hati soal GSP, apa imbalan yang diminta AS? Bukankah tidak ada makan siang yang gratis?

Kehadiran Kushner menarik perhatian, meskipun dia memang hampir selalu ada di sekitar Trump. Apalagi urusan dana untuk LPI yang diharapkan dari IFDC, diurus oleh Boehler, sohib dekat Kushner.

Menantu Trump berperan penting dalam upaya Trump mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Bisa dikatakan, Kushner, penganut Yahudi Ortodox ini, adalah lobi terpenting AS-Israel-Arab saat ini. Kushner, gencar mengampanyekan manfaat ekonomi dari kesepakatan abad ini atau “deal of the century”, yang diberikan judul pemanis, “Peace to Prosperity”, atau perdamaian untuk kemakmuran.

Dalam kunjungan ke Indonesia bulan lalu, Menlu Pompeo membahas konflik Israel-Palestina. “Kita bisa bersama memberantas terorisme, membangun hubungan diplomatik, dan di saat bersamaan memulai diskusi soal konflik Palestina dan Israel. Kami berharap Palestina mau bergabung dalam diskusi tersebut,” kata Pompeo dalam diskusi dengan organisasi massa Islam yang diadakan oleh Gerakan Pemuda Anshor, sayap pemuda Nahdlatul Ulama pada 29 Oktober 2020 lalu.

Diplomasi Trump di Timur Tengah makin gencar soal ini, sejak dia meluncurkan proposal perdamaian di Timur Tengah itu. Pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dengan Bahrain, Uni Emirat Arab dan Sudan, misalnya, hasil dari bujukan AS. Palestina menganggap normalisasi hubungan antara Bahrain dan UEA adalah tikaman belati di belakang badan. Merasa dikhianati oleh dua negara Arab tersebut.

Tak cuma itu, Pompeo juga berkunjung ke pemukiman Yahudi di kawasan pendudukan Tepi Barat di Israel pada 19 November 2020. Ini kunjungan pertama seorang Menlu AS ke kawasan itu. Palestina sejak awal menuntut pembangunan kawasan itu dihentikan, karena wilayah itu dianggap masuk dalam teritorial mereka.

Tahun 2013 saat saya berkunjung ke wilayah pendudukan Tepi Barat itu, sejauh mata
memandang, adalah rumah-rumah mewah yang dibangun di tanah berkontur. Bagaikan vila. “Kebanyakan pemiliknya tinggal di AS,” ujar pemandu kami.

Kunjungan Pompeo dianggap provokasi bagi Palestina. Sepekan sebelum Pompeo berkunjung ke Indonesia, seorang jurnalis senior Israel, yang dikenal dekat dengan kalangan pemerintah, mengontak saya. Dia bertanya apa yang akan disampaikan
Presiden Jokowi saat Pompeo membahas soal Israel-Palestina? Saya jawab, “Presiden Jokowi tentu terikat dengan utang konstitusi, bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sepanjang Palestina belum memiliki status sebagai negara merdeka. Lagi pula, isu ini sangat sensitif bagi publik di Indonesia, terlepas dari soal Jokowi kuasai koalisi partai politik di parlemen.”

Soal utang konstitusi ini saya mendapatkannya dari mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda. Sepulang dari kunjungan pertama ke Israel pada 2007, saya bertemu dengan Pak Hassan, saat itu menjabat menlu. Dia mengatakan, bahwa di antara semua negara atau wilayah yang mendukung proklamasi Kemerdekaaan RI tahun 1945 itu, hanya Palestina yang belum merdeka.

Terus-terang, saya cukup heran ketika mendadak dikontak jurnalis senior Israel itu. Kami tidak ada kontak sangat lama. Kunjungan Pompeo ke Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, rupanya dimonitor ketat oleh Israel, sekutu dekat AS di Timur Tengah. Apalagi pemerintahan Trump berhasil membuat Bahrain dan UAE meneken perjanjian dengan Israel.

Tapi, Indonesia negara yang masih menganut demokrasi. Bukan monarki seperti Bahrain dan UAE. Bahkan di UAE pun tidak 100 persen warga mendukung normalisasi dengan Israel. Keinginan Israel membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia kasat mata. Salah satunya adalah lewat program mengundang akademisi, pakar, politisi, pengurus ormas maupun jurnalis Indonesia berkunjung ke Israel. Dalam dua kali kunjungan ke Israel, saya juga bertemu dengan Presiden Shimon Peres, yang mengaku sebagai sahabat dekat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Peres meninggal dunia pada September 2016.

Baca Juga: Terkait Israel, Palestina Ragu Kebijakan Biden akan Berubah

Indonesia dibujuk ikut mediasi konflik

Di mata Israel, negara lain di Timur Tengah sudah gagal menjadi mediasi konflik. Bahkan AS pun sempat mediasi lewat Pertemuan Oslo, di Era Presiden Bill Clinton. Pertemuan persetujuan damai yang dilakukan di Hotel Soria Moria, Oslo, Norwegia, pada 20 Agustus 1993 itu ditandatangani resmi di Washington, D.C, pada 13 September 1993. Mahmud Abbas mewakili Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Israel diwakili Shimon Peres.

Tapi, nafsu aneksasi wilayah oleh Israel yang tak kunjung menipis, membuat semua upaya gagal. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, dianggap Israel sebagai negara yang imparsial dan paling pas menjadi mediator damai.

“Tapi, bagaimana menjadi mediator, kalau tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel,” demikian selalu dikatakan semua pejabat tinggi Israel saat saya temui.

Ketika hal ini saya tanyakan ke Azyumardi Azra, dia mengatakan, “saya menyarankan Indonesia serius memainkan peran sebagai peace maker karena negara-negara Arab dan Timur Tengah sudah gagal. Agar berhasil sebagai peace maker, Indonesia harus bicara tidak hanya dengan pemimpin Palestina, negara-negara Arab, Turki dan Iran, tapi juga Israel. Karena itu, Indonesia harus buka hubungan (dengan Israel).”

Azyumardi, guru besar sejarah Islam dan dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta itu menyatakan hal ini dalam webinar Hari Kemerdekaan Negara Palestina (yang
diklaim mereka tanggal 15 November 1988). Saat bertemu Pompeo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, masalah Palestina dekat dengan hati masyarakat Indonesia.

“Saya tegaskan posisi Indonesia atas masalah tersebut termasuk prinsip solusi dua negara,” kata Retno pada 29 Oktober 2020.

Menilik gencarnya lobi AS membantu Israel, pertanyaan soal apakah ada pembicaraan soal ini dalam pertemuan Luhut dengan Trump atau pejabat lain di AS, muncul di benak saya. “Tidak ada sih. Kunjungan dan pembicaraan fokus soal ekonomi,” ujar Lutfi.

Menurut Lutfi, saat kunjungan Pompeo, Jokowi menyampaikan Indonesia dan AS teman sejati. “Tetapi teman sejati mesti dijaga hubungannya, terjadi dialog, tidak boleh taken for granted, the old new best friend, teman lama jadi sahabat sejati baru. Siapapun pemimpin di AS, Indonesia memiliki norma yang sama,” kata Lutfi, mengutip Jokowi.

Soal LPI, Luthi mengklaim, sudah ada alokasi dana yang dijanjikan AS kepada Indonesia. “Tunggu pengumuman dari Pak Luhut,” kata dia, yang merasa yakin bahwa pengelolaan dana dan peruntukannya, tidak tergantung persetujuan Kongres. Masalahnya, tidak ada jaminan bahwa Boehler masih di posisi pengambil keputusan saat Biden berkuasa.

“Jangan lupa, beliau ini (Trump) masih presiden sampai 19 Januari 2021. Dan masih bisa
memutuskan dengan semua kekuatan presidensialnya, akan keluarkan eksekutif order untuk jalankan pemerintahannya, yang tersisa 59-60 hari. Ini bagian dari diplomasi,” kata Lutfi.

Dia juga meyakinkan, Presiden Jokowi dan Menko Luhut berkomunikasi intensif. Sesudah turun dari kekuasaan, Trump tetap orang kaya, meskipun membayar pajaknya sedikit. Dia
punya kepentingan bisnis di Indonesia, dan pengaruh politik yang tidak kecil. Dalam sejarah diplomasi internasional, tidak pernah ada diplomasi ekonomi yang berjalan sendirian tanpa negosiasi politik. Begitu juga sebaliknya. Kita berharap, keinginan meraup investasi dari negara manapun, tidak dibarter dengan kompromi politik apalagi yang berkaitan dengan janji konstitusi.

Baca Juga: Mike Pompeo Pertama Kali Kunjungi Pemukiman Yahudi di Tepi Barat

https://www.youtube.com/embed/-W-vqybSJN4

Topic:

  • Dwifantya Aquina
  • Umi Kalsum

Berita Terkini Lainnya