Di Balik Pertemuan Menko Luhut dan Presiden AS Donald Trump 

Menakar kehadiran Kushner

Jared Kushner dan Ivanka Trump (ANTARA FOTO/REUTERS/Andreas Gebert)

Menilik dari kesaksian Dubes Lutfi, bahwa kunjungan Luhut dapat sambutan hangat, dan Indonesia mendapatkan fasilitas yang murah hati soal GSP, apa imbalan yang diminta AS? Bukankah tidak ada makan siang yang gratis?

Kehadiran Kushner menarik perhatian, meskipun dia memang hampir selalu ada di sekitar Trump. Apalagi urusan dana untuk LPI yang diharapkan dari IFDC, diurus oleh Boehler, sohib dekat Kushner.

Menantu Trump berperan penting dalam upaya Trump mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Bisa dikatakan, Kushner, penganut Yahudi Ortodox ini, adalah lobi terpenting AS-Israel-Arab saat ini. Kushner, gencar mengampanyekan manfaat ekonomi dari kesepakatan abad ini atau “deal of the century”, yang diberikan judul pemanis, “Peace to Prosperity”, atau perdamaian untuk kemakmuran.

Dalam kunjungan ke Indonesia bulan lalu, Menlu Pompeo membahas konflik Israel-Palestina. “Kita bisa bersama memberantas terorisme, membangun hubungan diplomatik, dan di saat bersamaan memulai diskusi soal konflik Palestina dan Israel. Kami berharap Palestina mau bergabung dalam diskusi tersebut,” kata Pompeo dalam diskusi dengan organisasi massa Islam yang diadakan oleh Gerakan Pemuda Anshor, sayap pemuda Nahdlatul Ulama pada 29 Oktober 2020 lalu.

Diplomasi Trump di Timur Tengah makin gencar soal ini, sejak dia meluncurkan proposal perdamaian di Timur Tengah itu. Pembukaan hubungan diplomatik antara Israel dengan Bahrain, Uni Emirat Arab dan Sudan, misalnya, hasil dari bujukan AS. Palestina menganggap normalisasi hubungan antara Bahrain dan UEA adalah tikaman belati di belakang badan. Merasa dikhianati oleh dua negara Arab tersebut.

Tak cuma itu, Pompeo juga berkunjung ke pemukiman Yahudi di kawasan pendudukan Tepi Barat di Israel pada 19 November 2020. Ini kunjungan pertama seorang Menlu AS ke kawasan itu. Palestina sejak awal menuntut pembangunan kawasan itu dihentikan, karena wilayah itu dianggap masuk dalam teritorial mereka.

Tahun 2013 saat saya berkunjung ke wilayah pendudukan Tepi Barat itu, sejauh mata
memandang, adalah rumah-rumah mewah yang dibangun di tanah berkontur. Bagaikan vila. “Kebanyakan pemiliknya tinggal di AS,” ujar pemandu kami.

Kunjungan Pompeo dianggap provokasi bagi Palestina. Sepekan sebelum Pompeo berkunjung ke Indonesia, seorang jurnalis senior Israel, yang dikenal dekat dengan kalangan pemerintah, mengontak saya. Dia bertanya apa yang akan disampaikan
Presiden Jokowi saat Pompeo membahas soal Israel-Palestina? Saya jawab, “Presiden Jokowi tentu terikat dengan utang konstitusi, bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sepanjang Palestina belum memiliki status sebagai negara merdeka. Lagi pula, isu ini sangat sensitif bagi publik di Indonesia, terlepas dari soal Jokowi kuasai koalisi partai politik di parlemen.”

Soal utang konstitusi ini saya mendapatkannya dari mantan Menteri Luar Negeri RI, Hassan Wirajuda. Sepulang dari kunjungan pertama ke Israel pada 2007, saya bertemu dengan Pak Hassan, saat itu menjabat menlu. Dia mengatakan, bahwa di antara semua negara atau wilayah yang mendukung proklamasi Kemerdekaaan RI tahun 1945 itu, hanya Palestina yang belum merdeka.

Terus-terang, saya cukup heran ketika mendadak dikontak jurnalis senior Israel itu. Kami tidak ada kontak sangat lama. Kunjungan Pompeo ke Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, rupanya dimonitor ketat oleh Israel, sekutu dekat AS di Timur Tengah. Apalagi pemerintahan Trump berhasil membuat Bahrain dan UAE meneken perjanjian dengan Israel.

Tapi, Indonesia negara yang masih menganut demokrasi. Bukan monarki seperti Bahrain dan UAE. Bahkan di UAE pun tidak 100 persen warga mendukung normalisasi dengan Israel. Keinginan Israel membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia kasat mata. Salah satunya adalah lewat program mengundang akademisi, pakar, politisi, pengurus ormas maupun jurnalis Indonesia berkunjung ke Israel. Dalam dua kali kunjungan ke Israel, saya juga bertemu dengan Presiden Shimon Peres, yang mengaku sebagai sahabat dekat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Peres meninggal dunia pada September 2016.

Baca Juga: Terkait Israel, Palestina Ragu Kebijakan Biden akan Berubah

Indonesia dibujuk ikut mediasi konflik

Di mata Israel, negara lain di Timur Tengah sudah gagal menjadi mediasi konflik. Bahkan AS pun sempat mediasi lewat Pertemuan Oslo, di Era Presiden Bill Clinton. Pertemuan persetujuan damai yang dilakukan di Hotel Soria Moria, Oslo, Norwegia, pada 20 Agustus 1993 itu ditandatangani resmi di Washington, D.C, pada 13 September 1993. Mahmud Abbas mewakili Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Israel diwakili Shimon Peres.

Tapi, nafsu aneksasi wilayah oleh Israel yang tak kunjung menipis, membuat semua upaya gagal. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, dianggap Israel sebagai negara yang imparsial dan paling pas menjadi mediator damai.

“Tapi, bagaimana menjadi mediator, kalau tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel,” demikian selalu dikatakan semua pejabat tinggi Israel saat saya temui.

Ketika hal ini saya tanyakan ke Azyumardi Azra, dia mengatakan, “saya menyarankan Indonesia serius memainkan peran sebagai peace maker karena negara-negara Arab dan Timur Tengah sudah gagal. Agar berhasil sebagai peace maker, Indonesia harus bicara tidak hanya dengan pemimpin Palestina, negara-negara Arab, Turki dan Iran, tapi juga Israel. Karena itu, Indonesia harus buka hubungan (dengan Israel).”

Azyumardi, guru besar sejarah Islam dan dosen di Universitas Islam Negeri Jakarta itu menyatakan hal ini dalam webinar Hari Kemerdekaan Negara Palestina (yang
diklaim mereka tanggal 15 November 1988). Saat bertemu Pompeo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, masalah Palestina dekat dengan hati masyarakat Indonesia.

“Saya tegaskan posisi Indonesia atas masalah tersebut termasuk prinsip solusi dua negara,” kata Retno pada 29 Oktober 2020.

Menilik gencarnya lobi AS membantu Israel, pertanyaan soal apakah ada pembicaraan soal ini dalam pertemuan Luhut dengan Trump atau pejabat lain di AS, muncul di benak saya. “Tidak ada sih. Kunjungan dan pembicaraan fokus soal ekonomi,” ujar Lutfi.

Menurut Lutfi, saat kunjungan Pompeo, Jokowi menyampaikan Indonesia dan AS teman sejati. “Tetapi teman sejati mesti dijaga hubungannya, terjadi dialog, tidak boleh taken for granted, the old new best friend, teman lama jadi sahabat sejati baru. Siapapun pemimpin di AS, Indonesia memiliki norma yang sama,” kata Lutfi, mengutip Jokowi.

Soal LPI, Luthi mengklaim, sudah ada alokasi dana yang dijanjikan AS kepada Indonesia. “Tunggu pengumuman dari Pak Luhut,” kata dia, yang merasa yakin bahwa pengelolaan dana dan peruntukannya, tidak tergantung persetujuan Kongres. Masalahnya, tidak ada jaminan bahwa Boehler masih di posisi pengambil keputusan saat Biden berkuasa.

“Jangan lupa, beliau ini (Trump) masih presiden sampai 19 Januari 2021. Dan masih bisa
memutuskan dengan semua kekuatan presidensialnya, akan keluarkan eksekutif order untuk jalankan pemerintahannya, yang tersisa 59-60 hari. Ini bagian dari diplomasi,” kata Lutfi.

Dia juga meyakinkan, Presiden Jokowi dan Menko Luhut berkomunikasi intensif. Sesudah turun dari kekuasaan, Trump tetap orang kaya, meskipun membayar pajaknya sedikit. Dia
punya kepentingan bisnis di Indonesia, dan pengaruh politik yang tidak kecil. Dalam sejarah diplomasi internasional, tidak pernah ada diplomasi ekonomi yang berjalan sendirian tanpa negosiasi politik. Begitu juga sebaliknya. Kita berharap, keinginan meraup investasi dari negara manapun, tidak dibarter dengan kompromi politik apalagi yang berkaitan dengan janji konstitusi.

Baca Juga: Mike Pompeo Pertama Kali Kunjungi Pemukiman Yahudi di Tepi Barat