Comscore Tracker

Kampanye Cinta Produk Indonesia Era Soeharto sampai Jokowi, Bedanya?

Jangan sampai sebatas slogan

Jakarta, IDN Times – Kampanye mencintai, membeli, menggunakan produk dalam negeri, sudah dilakukan sejak era Presiden Soeharto. Penguasa Orde Baru itu melihat pentingnya menghidupkan industri nasional, agar dapat menyerap lapangan pekerjaan. “Jika kita tinggalkan barang buatan sendiri, industri tutup kemudian timbul pengangguran, akhirnya yang ada adalah kemelaratan. Ini bukan cita-cita kita,” kata Soeharto dalam buku Presiden ke II RI Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam Berita, terbit 2008.

Soeharto menyampaikan hal itu dalam sebuah pertemuan bersama 150 peserta Musyawarah Nasional Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRRSNI), di Tapos, Bogor, 10 Desember 1995, Soeharto mengingatkan pentingnya mencintai produksi nasional itu.

Presiden ke-2 Republik Indonesia itu bahkan mengangkat Ginandjar Kartasasmita sebagai Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (1983-1988), jabatan yang menjadi tonggak melejitnya karir Ginandjar sebagai salah satu politisi berpengaruh di era Orde Baru. Menghadapi serbuan produk impor karena memasuki era perdagangan bebas, Soeharto mengingatkan pentingnya Indonesia untuk mandiri. Kita pernah mencapai situasi swa sembada beras.

Mereka yang sudah cukup usia pada tahun 1980an pasti ingat lagu ciptaan grup musik legendaris Bimbo yang ditayangkan gencar, setiap hari, di satu-satunya televisi pada saat itu, TVRI. Judul lagunya Aku Cinta Buatan Indonesia. Saya ingat lagu ini juga diputar di bioskop sebelum filmnya dimulai.

Pendek kata, kampanye ini terstruktur, sistematis dan masif. Zaman Soeharto kekuasaan terpusat.

Berhasil? Parameternya tidak jelas. Produk impor gencar masuk. Konsumen Indonesia yang menurut sejumlah riset konsumen sangat peduli harga, memilih membeli produk impor yang harganya lebih murah dengan kualitas yang sama dengan produk lokal.

Buktinya, kampanye harus dilanjutkan. Anggaran harus dialokasikan. Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kampanye cinta produk Indonesia berlanjut. SBY meluncurkan kampanye itu di pameran kerajinan Inacraft di Jakarta Convention Center, April 2009. “Kalau kita mengatakan aku cinta produk Indonesia itu baru nilainya 100,” kata SBY. Saat itu produk-produk ditempeli stiker atau tulisan, “100% Cinta Indonesia”. Kata “cinta” disampaikan dalam simbol “love”. Departemen Perdagangan menjadi “lead” dalam kampanye ini. Saya masih menyimpan sebuah topi dengan slogan itu.

Yang paling melekat dalam benak kita, adalah “kampanye cintai produk-produk Indonesia” yang dilancarkan pendiri dan pemilik Grup Maspion, Alim Markus. Kampanye diluncurkan produsen barang-barang mulai panci sampai elektronika dari Jawa Timur ini secara masif, di saluran televisi. Wajah dan suara Alim Markus jadi familiar. Dia mengajak aktris legendaris Titiek Puspa dalam iklan ini.

“Kita dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. Saya melihat sebuah negara akan maju, kalau industrinya kuat. Industrinya kuat kalau barangnya bisa laku. Barangnya bisa laku kalau kualitasnya bagus dan bangsanya memiliki nasionalisme yang tinggi. Saya mengimbau melalui media ini, cintailah produk-produk Indonesia,” kata Alim Markus dalam wawancara dengan Marketeers, tahun 2011.

Saya yakin kampanye versi Alim Markus, key performance index (KPI)-nya jelas. Berapa biaya kampanye, berapa produk terjual. Sejauh ini, merek Maspion tergolong yang melekat di benak konsumen. Grup merambah ke bisnis perbankan, yang kinerjanya juga lumayan. Alim Markus yang tidak lulus SMP itu tercatat sebagai salah satu tokoh yang sukses menjalankan kampanye cintai produk Indonesia.

Bagaimana dengan evaluasi kampanye versi pemerintah di era SBY? Sependek ingatan saya, belum pernah disampaikan. Kalau sukses, seharusnya tak perlu kampanye lagi, bukan?

Kampanye di era SBY terutama dipicu Krisis Keuangan Global 2008. Slogan Aku Cinta Indonesia, diimplementasikan tidak dengan memaksa membeli produk Indonesia. Seorang tokoh yang tahu persis kampanye itu, bercerita kepada saya, bahwa kampanye dilakukan dengan membantu promosi produk Indonesia yang kualitasnya bagus. “Banyak produk kita yang memenuhi syarat itu, jadi itu lebih ke advertising campaign, ” ujarnya, saat kami berkomunikasi, Senin sore (20/9/2021).

Kampanye yang diluncurkan di Inacraft, ajang pameran terbesar produk UMKM kreatif Indonesia, memiliki empat elemen. Pertama, memperkenalkan produk Indonesia dikombinasikan program meningkatkan mutu, desain sampai kemasan, mencakup sepatu, tas sampai makanan. Kedua, advokasi menggunakan produk lokal yang secara kualitas dan harga kompetitif. Misalnya, kalau rapat sajikan buah dan penganan lokal. Pejabat gunakan sepatu, tas, busana desainer lokal. Ketiga, membangun loyalitas ke produk Indonesia, dan keempat, mendoromg menggunakan produk Indonesia.

Gara-gara krisis itu, banyak negara melakukan kebijakan yang dipandang sebagai sikap proteksionis. AS menggalang kampanye “Buy American”. Misalnya, proyek dengan stimulus wajib menggunakan besi buatan AS. Sikap yang diprotes Eropa, dan sempat mau dibawa ke jalur sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Akhirnya, tidak menjadi wajib, melainkan sebatas imbauan.

Krisis karena pandemik juga memicu sikap yang sama. Perdana Menteri India, Narendra Modi, misalnya, ingin India tidak bergantung kepada bahan baku impor, terutama dari China, agar defisit gak makin parah. India kemudian berhasil menjadi produsen alat pelindung diri terbesar di dunia setelah China. Produksi vaksin pun digenjot. Make in India Plan Modi dianggap kurang sukses, karena berhadapan dengan China yang punya skala produksi begitu besarnya, sehingga harganya lebih murah.

‘Pemikiran yang mendominasi adalah, jika pebisnis kurang impor, dan mulai produksi di dalam negeri, mereka akan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Amitendu Palit, periset senior di Universitas Nasional Singapura, sebagaimana dikutip laman economictimes.com.

Sukses atau tidaknya kampanye seperti ini tidak bisa dinilai dalam jangka pendek.
Di Indonesia, ada regulasi berkaitan dengan pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap proyek strategis yang didanai oleh negara dan pada produksi manufaktur di Indonesia.

“Kebijakan local content ini untuk semakin meningkatkan kemampuan industri di dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat berbicara dalam panel acara rapat pimpinan nasional Kamar Dagang Indonesia (Kadin) 2018. Sejumlah beleid diterbitkan mendukung hal ini termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Bagaimana ukuran keberhasilan program TKDN ini dalam menciptakan ekonomi dan proyek yang lebih efisien, belum banyak diketahui. Targetnya ada.

Baca Juga: Jabatan Baru Luhut, Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan RI

Kampanye Cinta Produk Indonesia Era Soeharto sampai Jokowi, Bedanya?(Presiden Jokowi tengah menunjukkan produk unggulan buatan dalam negeri lawan COVID-19) Biro Pers Istana

Jadi, apa yang baru dengan kampanye senada di era Presiden Joko “Jokowi” Widodo? Setelah sempat melontarkan ucapan cintai produk Indonesia dan benci produk-produk luar negeri ada awal Maret 2021. Kini menggelar Gerakan Nasonal Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Ketua Tim Gernas BBI. Dalam Keppres yang diperoleh IDN Times pada Senin (20/9/2021), Tim ini berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden.

Disebutkan pula bahwa Tim Gernas BBI dibentuk untuk mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk Industri Kecil dan Menengah. Sebelumnya, pada 14 Mei 2020, telah diluncurkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Selain Menko Luhut, ada tiga wakil ketua tim, yaitu Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Bertindak sebagai ketua harian adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Barekraf, wakil ketua harian Menteri Koperasi dan UMKM, dengan sekretaris Deputi Bidang Koordinasinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves. Semua kementerian menjadi anggota.

Keppres mengatur tugas-tugas untuk Tim Gernas BBI, sebagai berikut:

a. Melaksanakan kegiatan pencapaian target Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Gernas BBI meliputi:

  1. peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/Industri Kecil dan Menengah termasuk Pelaku Ekonomi Kreatif yang masuk dalam ekosistem digital;
  2. peningkatan jumlah penjualan atau transaksi pembelian produk lokal;
  3. peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar, akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja
    produk lokal; dan
  4. stimulus ekonomi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/Industri Kecil dan Menengah termasuk Pelaku Ekonomi Kreatif Gernas BBI sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Menyelaraskan program Gernas BBI dengan kampanye publik Gernas BBI;
c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian target Gernas BBI; dan
d. Pelaporan data perkembangan Gernas BBI.

Kita bisa melihat, Keppres Jokowi fokus ke UMKM dan ekonomi digital. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah UMKM di Indonesia ada 64 juta, mencapai 99,9 persen dari semua usaha yang beroperasi di Indonesia. Dari jumlah itu, baru 13 persen atau 8 juta yang sudah bergabung dalam platform digital.

Sektor UMKM terpukul hebat gara-gara pandemik yang ditandai dengan pembatasan mobilitas. Pemerintah mengucurkan bantuan lewat Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Banyak kisah, mereka yang berhasil dalam transformasi digital, bisa bertahan bahkan berkembang selama pandemik ini. Keterlibatan lembaga perbankan penting, termasuk dalam kurasi.

Kali ini, pemantauan keberhasilan program antaralain bisa dilakukan lewat sejumlah platform e-commerce yang populer. Versi Kemenkop dan UMKM, pada Agustus 2021 sudah ada 15,3 juta UMKM masuk ekosistem digital. Target program digitalisasi UMKM pada 2024 adalah 30 juta.

Kampanye Gernas BBI, hanya akan efektif jika semua penugasan di Keppres dilakukan secara konsisten, dan yang paling penting, kualitas produk baik, harga terjangkau. Pasca pandemik, daya beli masyarakat pun dalam proses pemulihan. Pada akhirnya, gencarnya kampanye akan berhadapan dengan realita yang dihadapi masyarakat.

Sebenarnya ada analisis soal bagaimana hasil kampanye “Buy National”, yang bisa menjadi pukulan ke dalam. Tapi saya mencoba optimistis dengan fokus UMKM ini, yang semoga tidak memicu sikap membalas, sebagaimana biasanya kalau negara kampanye beli produk nasional. Mudah-mudahan ini yang terjadi, dan ucapan Presiden Jokowi yang mengajak benci produk luar negeri itu tidak dipandang serius oleh negara mitra.

Baca Juga: Luncurkan Gernas BBI, BNI Bantu Kurasi dan Digitalisasi UMKM

Topic:

  • Umi Kalsum

Berita Terkini Lainnya