Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi dan Postur Kabinet Kerja Jilid II
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Di luar sudut pandang yang trending seperti Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyebut cawapres 2019-2024 Sandiaga Uno sebagai sahabat, dan gaya berpakaian menteri perempuan terutama Susi Pudjiastuti, banyak hal penting dari pidato Presiden yang disampaikan pada 16 Agustus 2019.
Presiden menyampaikan tiga kali pidato, yaitu pidato sidang tahunan, pidato kenegaraan dan pidato pengantar nota keuangan/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Salah satu yang penting adalah alokasi anggaran bagi Kementerian dan Lembaga. Besaran dana yang digelontorkan dianggap sebagai penunjuk prioritas pemerintah, dalam setahun ke depan.
Ada 10 Kementerian dan Lembaga yang mendapat kucuran anggaran paling besar. Kementerian Pertahanan Rp127,4 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp120,2 triliun, Kepolisian RI Rp90,3 triliun, Kementerian Agama Rp65,1 triliun, Kementerian Sosial Rp62,8 triliun, Kementerian Kesehatan Rp57,4 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 42,7 triliun, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp42,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp37,2 triliun dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp35,7 triliun. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers nota keuangan di Gedung Ditjen Pajak di Jakarta (16/8).
Dari sisi penekanan, dalam pidato sedikitnya ada 16 kali menyebutkan kata “SDM”. Paling banyak di pidato tahunan. Ini mengamplifikasi tema HUT ke-74 RI, sebagaimana kita lihat dalam logo, “SDM Unggul, Indonesia Maju”.
Saya ingin membahas apa yang prioritas yang disampaikan Presiden Jokowi dalam konteks postur kabinet kerja jilid II, yang akan menjalankan program-program yang disampaikan dalam pidato-pidato bulan Agustus ini. Jika SDM unggulan jadi kata kunci, maka seharusnya itu juga tergambar dalam postur kabinet Jokowi. Situasi dunia yang tidak menentu, antara lain dipicu oleh meningkatnya tensi perang dagang antara AS dan Tiongkok serta kompetisi investasi dan perdagangan yang ketat tentu membutuhkan menteri yang bisa membangun SDM yang mumpuni. Begitu juga perkembangan teknologi dan implementasi industri 4.0 yang didengung-dengungkan. Pidato tahunan bahkan menyinggung peran kecerdasan buatan (artificial intelligence).
1. Jokowi sampaikan dalam susunan kabinet kerja periode kedua, jatah parpol 45 persen
Setneg.go.idDua hari sebelum pidato kenegaraan, Jokowi mengundang makan siang 30-an pemimpin redaksi berbagai media di Jakarta. Presiden menyampaikan beberapa informasi awal mengenai kabinet. Sebagaimana dimuat oleh sejumlah media, dan konfirmasi yang saya lakukan kepada mereka yang hadir, ada beberapa hal yang disampaikan Jokowi. Pertama, komposisi parpol dan nonparpol. Jumlah kementerian akan sama, komposisinya 45 persen parpol, 55 persen profesional. Jokowi menyampaikan bahwa parpol boleh mengusulkan, tetapi keputusan akhir ada di presiden. Artinya, jika calon yang diajukan parpol tidak disetujui, maka parpol harus mengajukan calon cadangan. Dalam Pemilihan Presiden 2019, Jokowi didukung oleh 9 partai politik, yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Perindo, PSI, Hanura, PBB dan PKPI.
Data sementara menunjukkan bahwa PDIP meraup 22,3 persen suara, Golkar 14,8 persen, Gerindra 13,6 persen, NasDem 10,3 persen, PKB 10,1 persen, Demokrat 9,4 persen, PKS 8,7 persen, PAN 7,7 persen, PPP 3,3 persen. Ketika tulisan ini dibuat, belum ada penetapan resmi, tapi kalkulasinya bakal tak jauh dari angka di atas. Dari parpol pendukung Jokowi, yang lolos ke Senayan adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. Di sela-sela Kongres PDIP di Bali (8/8), Jokowi mengatakan bahwa jumlah menteri di Kabinet Kerja Jilid II ada 34 orang, sama dengan yang sekarang. Artinya, menteri dari parpol ada 15 atau 16 orang. Merujuk perolehan dalam pemilu legislatif, komposisinya bisa saja 5 dari PDIP, 3 dari Golkar, 3 dari NasDem, 3 dari PKB dan 1 dari PPP.
Itu kalau yang dipilih hanya dari parpol yang punya kursi di Senayan. Sangat mungkin Jokowi memberikan jatah kepada PSI, parpol yang selama ini memosisikan diri sebagai parpol millennials. Bagaimana jika Jokowi juga mengakomodasi calon dari PAN dan Demokrat?
Dalam pidatonya di Kongres Bali, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri secara lugas mengingatkan, sebagai pemenang pemilu, parpol berhak akan jatah kursi kabinet paling banyak.
“Jangan nanti, Ibu Mega, saya kira karena PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini, nanti saya kasih cuma empat ya….Woy, emoh!! Tidak mau, Tidak Mau, Tidak Mau. Iya dong, orang yang enggak dapat aja minta! Horeee…Horeee…” kata Mega berapi-api, sambil menggoyangkan tubuhnya. Ini salah satu poin yang viral dari pidato sepanjang 1 jam, 33 menit dan 54 detik itu.
Menanggapi pidato Megawati itu, Jokowi memastikan PDIP dapat kursi paling banyak.
“Soal menteri tadi Ibu Mega bilang ya jangan empat doang. Tapi kalau yang lain dua, tapi kan PDIP empat. Kalau yang lain tiga, PDIP enam? Belum tentu juga. Tapi yang jelas PDIP pasti yang terbanyak,” kata Jokowi.
Saat ini setidaknya ada 5 kader PDIP di posisi menteri dan setingkat menteri, yaitu Puan Maharani, Yasonna Laoly, Tjahyo Kumolo, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga serta Pramono Anung Wibowo. Kepada media, Puan Maharani menyebutkan parpolnya menyiapkan lebih dari 10 kandidat. Puan sendiri diperkirakan akan duduk di kursi ketua DPR RI.
Bukan tidak mungkin bahwa 55 persen alokasi untuk profesional, datangnya dari kalangan parpol juga. Dalam kabinet saat ini, sosok Menristek Dikti Muhammad Nasir yang dianggap dari kalangan profesional, juga memiliki kekerabatan dengan ketua umum PKB Muhaimin Iskandar. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dikenal dekat dengan Megawati. Begitu juga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Ketika saya wawancarai sehari setelah pengumuman kabinet kerja yang dilakukan pada 26 Oktober 2014, Susi mengakui bahwa dia secara khusus meminta jaminan Megawati bahwa sebagai menteri Jokowi, dia akan didukung penuh untuk menjalankan program kerjanya. Megawati memberi dukungan penuh.
“Karena itu saya merasa lebih percaya diri menerima tawaran untuk bergabung dengan Kabinet Presiden Jokowi,” kata Susi, yang saya temui saat tengah berdandan di balik ruang kerja menteri, jelang serah terima jabatan menteri, 27 Oktober 2014.
Apakah Megawati kali ini masih mendukung Susi? Yang jelas, belum lama ini Susi secara terbuka menanggapi kritik Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004, yang menyebutkan bahwa industri perikanan nasional hancur di bawah kepemimpinan Susi.
Lewat akun Twitternya, Susi mengatakan, “Yang Bangkrut dan Hancur adalah Industri Pencurian Ikan….Industri Pencurian Ikan memang saya bangkrutkan. Masa ada industri pencurian ikan kok dibiarkan!!! BTW Kapal asing dilegalkan jadi berbendera Indonesia tahun 2001.”
Dalam Kongres PDIP di Bali, Rokmin Dahuri yang pernah mendekam di penjara karena kasus korupsi, ditetapkan sebagai Ketua Bidang Kemaritiman.
2. Jokowi menyebutkan akan ada kementerian baru, ada yang digabung
Setneg.go.idJokowi juga berjanji jaksa agung tidak dari parpol. Diketahui, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pernah menjadi kader NasDem.
Acara makan siang dengan presiden dengan pemimpin media dimaksudkan untuk mendapatkan masukan soal situasi terkini. Namun, pertanyaan-pertanyaan menukik ke soal kabinet. “Pak Jokowi menjawab dengan ketawa-ketawa,” ujar yang hadir.
Selain soal komposisi, Jokowi juga menyebutkan bakal ada kementerian baru, yaitu kementerian investasi dan kementerian digital dan ekonomi kreatif. Jokowi juga menyebutkan ada ada kementerian yang digabung. Laman katadata.co.id menyebutkan ada rencana Jokowi menggabungkan Kementerian Luar Negeri dengan tugas ekspor, gabungan Kemlu dan perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Informatika akan digabung dengan Ekonomi Digital, merujuk kepada praktik yang sudah ada di Inggris. Jokowi juga mempertimbangkan pos baru pengganti kementerian BUMN, jika semua BUMN sudah bergabung di bawah semacam super holding. Begitu pun Jokowi masih menimbang soal ini karena konsep seperti Temasek dan Khazanah sudah tidak sesuai zaman.
Temasek adalah super holding di Singapura, sedangkan Khazanah di Malaysia. Menteri BUMN Rini Soemarno dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa sebaiknya BUMN dikelola tidak oleh kementerian, melainkan di bawah super holding. Proses mengubah status kementerian BUMN ini dipastikan bakal alot karena ini kementerian yang paling diincar parpol, terutama yang menang pemilu. Selama ini proses pembentukan holding BUMN juga berjalan lambat, karena harus mendapatkan persetujuan kementerian teknis dan kementerian keuangan sebagai “bendahara negara”.
Kementerian Investasi tentu tak lepas dari keinginan Jokowi agar investasi digenjot lebih cepat. Tahun 2018 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya mampu menaikkan pertumbuhan investasi 4,1 persen dibandingkan dengan 2017, menjadi Rp721,3 triliun.
Editor’s picks
Jokowi membandingkan investasi dan ekspor Indonesia yang kalah dibandingkan dengan negeri tetangga. Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengakui hal itu. Indonesia kalah dibanding dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam.
Dalam rapat koordinasi investasi 2019, 12 Maret 2019, di Gedung ICE BSD Tangerang, Jokowi geram karena investasi jarang terealisasi dan ekspor yang kurang ditingkatkan. Jokowi pun sempat berpikir untuk menambah dua menteri di kabinet, yaitu menteri investasi dan menteri ekspor.
"Saya sudah sampaikan sepekan lalu dalam rapat kabinet apakah perlu dalam situasi seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor, khusus," kata Jokowi.
Dia menggarisbawahi lagi dalam pidato kenegaraan. “Investasi harus membuka lapangan kerja baru harus menguntungkan bangsa kita. Langkah demi langkah tidak lagi cukup, lompatan demi lompatan yang kita butuhkan. Lambat asal selamat tidak lagi relevan, yang kita butuhkan adalah cepat dan selamat,” kata Jokowi.
Baca Juga: Isi Lengkap Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi di Sidang Tahunan DPD
3. Kabinet Jokowi jilid II akan diisi sosok berusia muda, kuat di manajerial dan cepat eksekusi
IDN Times/Teatrika Handiko PutriJokowi menyampaikan bakal ada menteri yang berusia di bawah 30 tahun, ada juga yang di bawah 35 tahun. Dia juga menggambarkan pentingnya kemampuan manajerial dan eksekusi pogram dalam pertimbangan menyusun kabinet. Kegeraman Jokowi dalam hal investasi dan ekspor, menjadi salah satu indikasi kabinet berikut membutuhkan sosok yang bisa bekerja cepat, dan efektif. Jokowi menyampaikan menteri usia muda bakal menjabat di kementerian lama. Sejumlah nama seperti Erick Thohir, Wishnutama, Nadiem Makariem, Emil Dardak, Grace Natalie dan Ketua Umum PB HMI Arief Rosyid Hasan sudah disebut-sebut sebagai kandidat.
Jokowi pernah menyebut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadia cocok menjadi menteri. Dalam acara Silaturahim Nasional dan Buka Puasa bersama HIPMI, 26 Mei 2019, Jokowi memuji Bahlil sebagai sosok yang cerdas dan pintar menghidupkan suasana. “Saya melihat-lihat adinda Bahlil ini kelihatannya cocok jadi menteri. Jadi kalau nanti terpilih ya enggak usah kaget,” kata Jokowi. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengajukan ketua umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Dito Ariotedjo, sebagai kandidat menteri milenial dari Golkar. Airlangga menyampaikan hal itu pada HUT ke-41 AMPI di Jakarta (6/7).
Dari kalangan dinasti parpol disebut nama Prananda Paloh putra Surya Paloh dan Angela Hari Tanoesoedibjo, putri Hari Tanoe pendiri Partai Perindo.
Siapa pun yang dipilih, lagi-lagi harus memenuhi kriteria punya kemampuan manajerial mumpuni, cepat eksekusi, dan mampu membawa perubahan dalam organisasi yang dipimpinnya menjadi lebih efektif dan efisien. Jokowi juga menyentil mereka yang pandai bicara dan presentasi, namun setelah dicek rekam jejaknya dalam manajerial dan eksekusi program, nol. Dalam konteks ini, Jokowi juga menyebut akan merekrut satu kepala daerah untuk masuk kabinet.
Dari sisi usia yang disebut-sebut sebagai kandidat, Dito Ariotedjo 28 tahun, Nadiem Makarim 35 tahun, Emil Dardak 35 tahun, Arief Rosyid hasan 31 tahun. Di luar calon dari dinasti politik, nama-nama lainnya di atas 40 tahun.
4. Kabinet Jokowi perlu mencerminkan kemajemukan
Instagram.com/@susipudjiastuti115Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Fauzi Ichsan, mengingatkan pentingnya kemajemukan dalam postur Kabinet Kerja II. “Image diversity itu sangat penting bagi investor dalam menilai apakah Indonesia masih dalam right direction. Terutama dalam situasi politik dan sosial seperti ini. Investor melihat hal-hal ini,” ujar ekonom senior itu, dalam acara dengan pemimpin media, belum lama ini.
Termasuk keterwakilan perempuan. Kabinet Kerja Jilid I, sempat memiliki sembilan menteri perempuan. Posisinya strategis. Saat ini jadi delapan karena Khofifah Indar Parawansa yang sebelumnya menjabat Menteri Sosial, mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada di Jawa Timur. Khofifah yang berpasangan dengan Emil Dardak berhasil menang, dan kini menjabat Gubernur dan Wagub Jatim. Dalam kocok ulang kabinet yang dilakukan Jokowi, menteri perempuan tak pernah kena geser. Menkeu Sri Mulyani masuk di tengah jalan menggantikan Bambang Brodjonegoro yang digeser ke Bappenas.
Hampir semua menteri perempuan pernah dipuji Jokowi di depan umum. Kecuali Menteri BUMN Rini. Sudah jadi rahasia umum, bahwa Rini menjadi sasaran kritik PDIP dan memiliki hubungan tidak baik dengan Ketum Megawati. Padahal, selama Megawati menjadi oposisi, sosok Rini dianggap orang dekat Megawati.
Rini adalah ketua tim transisi setelah Jokowi menang Pilpres 2014. Saat memperkenalkan Rini sebagai menteri BUMN, Jokowi mengomentari dengan, "Saya menilai beliau adalah pekerja yang cepat. Eh, bukan, pekerja yang super cepat.”
Meski tak pernah dipuji di depan publik, Rini termasuk yang paling sering mendampingi Jokowi dalam beragam peninjauan peresmian proyek dan kegiatan sinergi BUMN. Jokowi cukup sering memuji kinerja BUMN yang menjadi tulang punggung pengerjaan dan pembiayaan proyek infrastruktur, dari jalan tol sampai tol laut dan kawasan ekonomi. Sejumlah proyek, berhasil dikerjakan dengan cepat. Dalam hal ini, Rini dengan BUMN bahu-membahu dengan Menteri PU-PR Basuki Hadimuljono dan jajarannya.
Setiap menyusun kabinet, presiden biasanya memperhitungkan keterwakilan parpol, gender, kawasan, suku dan budaya, organisasi massa keagamaan, dan kini kelompok usia milenial.
Saat menyusun Kabinet Kerja 2014, Jokowi memasukkan 81 nama untuk dicek integritasnya ke KPK dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ). Belum jelas apakah kali ini Jokowi akan melakukan hal yang sama.
Dalam pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Jokowi mengatakan keberhasilan penegakan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi juga perlu dilihat dari upaya mencegah di awal. "Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistem lah yang harus dibangun," ujarnya. Jokowi juga menyampaikan, “Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi.”
Meskipun hanya ada satu paragraf bicara soal HAM, tentu saya berharap Jokowi membuktikan ucapannya saat debat pilpes soal tidak ada beban masa lalu, dengan tidak mengangkat sosok yang menjadi bagian dari pelanggaran HAM di masa lalu sebagai menteri.
Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan total belanja pemerintah meningkat 9,4 persen dibandingkan dengan outlook APBN 2019 senilai Rp1.527,2 triliun dan meningkat 15 persen dibandingkan dengan realisasi belanja di APBN 2018 yang tercatat sebesar Rp1.455,3 triliun.
Asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2019/2020 juga tergolong konservatif.
Situasi berat ini yang dihadapi Kabinet Kerja Jilid II.
Menempatkan figur yang kredibel dan punya integritas tinggi akan menaikkan semangat kerja seluruh jajarannya, memberikan sinyal positif kepada publik, dan memberikan fondasi kuat bagi legacy pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Begini Asumsi Makro Ekonomi dalam RAPBN 2020
Topik:
Berita Terkini Lainnya
