Comscore Tracker

The Great Reset, Kontrak Sosial Baru Pasca Pandemik Corona

New Normal sebatas teknis

IDN Times, Jakarta – Perhelatan tahunan kelompok elit dunia pengambil keputusan ekonomi dan bisnis, World Economic Forum (WEF) 2021 bakal digelar sarat nuansa pasca pandemik COVID-19. “The Great Reset”, atau atur ulang secara besar-besaran alias menyeluruh bakal menjadi tema forum ekonomi dunia yang diadakan setiap pertengahan Januari, di resor tetirah, Davos, Swis.

Sebagaimana acara sebelumnya, WEF ke-51 akan dihadiri pemimpin global dari kalangan pemerintahan, bisnis dan masyarakat sipil. Kali ini, untuk pertama kalinya, gelaran WEF berupa kombinasi pertemuan langsung secara fisik dan dialog virtual.

“Kita hanya punya satu planet, dan kita ketahui bahwa perubahan iklim bisa menjadi bencana alam global dengan konsekuensi yang lebih dramatis bagi kemanusiaan. Kita harus mengurangi emisi karbon dalam celah waktu yang masih ada, dan membawa pemikiran dan perilaku yang mengarah ke harmoni dengan alam,” kata pendiri dan ketua eksekutif WEF, Klaus Schwab, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Juni 2020.

Selasa malam (2/6) waktu Jakarta saya mendapatkan informasi awal soal ini dalam pertemuan virtual International Media Council (IMC), komunitas pemimpin media global yang dibentuk kantor ketua eksekutif WEF. Klaus Schwab mengatakan bahwa dia akan meluncurkan platform The Great Reset itu bersama Pangeran Charles dari Inggris, Rabu malam waktu Indonesia.

“Untuk menjamin masa depan dan kemakmuran, kita perlu mengembangkan model ekonomi dan menempatkan manusia dan planet tepat di jantung kreasi nilai-nilai global. Jika ada satu pelajaran penting dari krisis ini, adalah bahwa kita harus menempatkan alam di posisi paling penting dalam bagaimana kita beroperasi. Kita gak bisa buang waktu lagi,” kata Pangeran Charles, dalam keterangan tertulis itu.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa ikut mendukung platform pemulihan ekonomi yang diluncurkan WEF dan bakal menjadi tema WEF ke-51.   

“The Great Reset adalah pengakuan bahwa tragedi kemanusiaan ini adalah pengingat kuat. Kita harus membangun ekonomi yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan, dan masyarakat yang lebih tahan banting dalam menghadapi pandemik, perubahan iklim, dan banyak tantangan global lainnya yang kita hadapi,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres.
 
Klaus Schwab menambahkan bahwa “Great Reset” perlu untuk membangun kontrak sosial baru yang menghargai kehormatan setiap umat manusia. “Krisis kesehatan global menyajikan sistem lama yang tidak berkelanjutan dalam konteks kohesi sosial, kurangnya kesempatan yang sama dan keterlibatan, atau inklusi. Kita juga tidak bisa kembali ke sisi gelap dari rasisme dan diskriminasi. Kita perlu membangun kontrak sosial baru, tanggung jawab antar generasi untuk memastikan bahwa kita bisa memenuhi ekspektasi orang muda,” kata Schwab.

Pandemik global juga menunjukkan betapa kita terkoneksi satu sama lain. Juga mendesak semua pihak untuk mengembalikan fungsi sistem kerjasama global untuk menangani tantangan 50 tahun ke depan.

“Great Reset membuat kita mengintegrasikan semua pemangku kepentingan dalam masyarakat global ke komunitas dengan kepentingan, tujuan dan aksi yang sama,” kata Schwab.

Pola pikir Great Reset membutuhkan perubahan paradigma, dari berpikir jangka pendek ke berpikir jangka panjang. Berubah dari nilai-nilai kapitalisme pemangku kepentingan ke tanggung jawab pemangku kepentingan. Lingkungan hidup, aspek sosial dan tata kelola yang baik harus menjadi tolok ukur akuntabilitas korporasi dan pemerintah.

The Great Reset, Kontrak Sosial Baru Pasca Pandemik CoronaWEF 2020, Davos-Klosters, Swiss, 21 Januari 2020 (IDN Times/Uni Lubis)

Istilah The Great Reset menjadi popular sejak buku yang ditulis Richard Florida, professor di Universitas Toronto, yang juga pendiri Citylab. Dalam bukunya, “The Great Reset: How the Post Crash Economy Will Change the Way We Live and Work” yang terbit pada 2011, Richard Florida menggambarkan bagaimana krisis selalu menciptakan peluang.

“Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa periode ‘destruksi kreatif’ seperti Depresi Besar tahun 1930an, juga menyajikan peluang untuk menata kembali ekonomi dan masyarakat kita, menghasilkan era baru sepenuhnya dari pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran,” tulis Florida.

Mengacu kepada krisis 2008, Florida menggambarkan lansekap ekonomi dan sosial yang berubah pasca krisis. Termasuk bagaimana kita bekerja, kita hidup, investasi untuk individu dan infrastruktur. Bagaimana peran teknologi baru dan geografi. Kasusnya memang mengambil situasi di AS.

Meskipun demikian, situasinya relevan di mana saja. Termasuk krisis ekonomi karena pandemik ini. Reset, artinya mengatur ulang. Semuanya. Struktural.

Baca Juga: Pandemik COVID-19, New Normal Bukan Sekadar Buka Mal

Jadi, ketika kita masih sibuk dengan jargon New Normal yang notabene adalah kegiatan dengan teknis protokol kesehatan, di tingkat global mereka yang berpikir jangka panjang memilih menggunakan atur ulang atau reset. Great Reset.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dia mengikuti perkembangan pemikiran di WEF dari pertemuan WEF Asia yang diadakan awal pekan ini. “Tentu saja kita harus membangun sinergi dan kolaborasi hak cipta intelektual, misalnya dalam riset dan inovasi di bidang kesehatan. Menemukan vaksin COVID-19, misalnya,” kata Airlangga menjawab pertanyaan saya dalam pertemuan pimpinan Partai Golkar dengan media, Rabu malam (3/6).

Dia mengklaim bahwa Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law dan program Kartu Prakerja adalah bentuk yang merespons kebutuhan atur ulang itu. “Dalam kuartal 1 2020, misalnya, kita tumbuh positif, di bawah China. Kita dianggap sudah punya solusi ke depan antara lain dengan Kartu Prakerja itu,” kata Airlangga.

Kita tahu bahwa program ini menuai kontroversi dan pelaksanaannya bermasalah.
Begitu juga Omnibus Law yang dianggap mengandung ancaman bagi lingkungan hidup, kemudahan rekrutmen tenaga kerja asing, sampai perubahan UU Pers soal penanaman modal.

Baca Juga: Dievaluasi, Biaya Pelatihan Kartu Prakerja Rp1 Juta Akan Diturunkan

Amanda Katili-Niode, pimpinan Climate Reality Project di Indonesia mengatakan, pandemik membuat banyak pakar, praktisi dan pemimpin negara yang menyarankan “green economy”. “Karena kalau tidak demikian, Planet Bumi akan terus menciptakan krisis demi krisis, bencana alam, kekurangan air dan pangan serta virus demi virus,” kata Amanda.

Pentingnya perubahan paradigma sebagaimana yang disarankan WEF, sudah lama didengungkan para futurist dan komunitas perubahan iklim. Menurut Amanda, mengubah paradigma sama pentingnya dengan solusi teknis untuk aksi.

“Al Gore selalu mengatakan, 'we already have the solutions at hand',” ujar Amanda. Kita sudah punya solusinya. Masalahnya, bagaimana transformasi solusi dalam bentuk aksi? 

Al Gore adalah pendiri Climate Reality Project, yang juga mantan wapres AS. Bersama Panel Antar Negara untuk Perubahan Iklim (IPCC), Al Gore menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006, karena aktivitas di bidang perubahan iklim ini.
Ada sebuah buku yang baru terbit, The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis’, yang ditulis Christiana Figueres dan Tom Rivett-Carnac. Keduanya bagian dari arsitek Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim.

The Great Reset, Kontrak Sosial Baru Pasca Pandemik CoronaWEF 2020, Davos-Klosters, Swiss, 21 Januari 2020 (IDN Times/Uni Lubis)

Buku itu menyarankan tiga sikap untuk mengubah paradigma berpikir, dan 10 aksi.
“Saya lebih tertarik saran mindset attitudes di buku itu,” kata Amanda.

Pertama, optimisme radikal untuk memerangi pesimisme dan penyangkalan (denialism). Kedua, keberlimpahan (endless abundance), adalah perasaan bahwa ada sumberdaya yang cukup untuk semua, guna melawan persaingan dan kesukuan (tribalism). Ketiga, regenerasi radikal berarti peduli terhadap alam dan diri sendiri, untuk memerangi eksploitasi dan kelelahan emosional atau burnout.

Jadi, menurut saya, pandemik ini harusnya menjadi “tamparan” akan salah fokus kebijakan, yang didasarkan kepada kepentingan jangka pendek dan ekonomi semata. Apakah para pemimpin mau belajar dari kesalahan itu dan melakukan atur ulang secara menyeluruh? Kita bisa lihat dari bagaimana setiap korporasi dan pemerintahan merumuskan kebijakan untuk pasca pandemik COVID-19.

WEF 51 tahun depan, mencoba untuk menerapkan semangat Great Reset dengan melibatkan secara signifikan generasi muda lewat komunitas the Global Shaper.
Mereka, anak muda yang diharapkan menentukan masa depan dunia, di 400 kota, akan berinteraksi secara virtual dengan para pemimpin ekonomi yang berkumpul di Davos. Lewat media sosial, siapapun di berbagai belahan dunia bisa berinteraksi dengan mereka.

WEF, yang dikritisi karena menjadi tempat berkumpul mereka yang ikut mengeruk kekayaan alam, dan menyebabkan kerusakan global termasuk di bidang keuangan, belakangan giat melibatkan dan membahas aspek lingkungan hidup dan perubahan iklim.
Saya mengikuti WEF ke-50 di Davos, yang berlangsung 20-24 Januari 2020. Saat itu, diluncurkan Manifesto Davos, yang semangatnya selaras dengan tema acara, yaitu "Kapitalisme Pemangku Kepentingan, Menuju Pembangunan yang Lebih Kohesif dan Berkelanjutan".

Apakah Indonesia termasuk negara yang bakal menjadikan pandemik ini sebagai pijakan atur ulang paradigma pembangunan? Menjalankan politik anggaran yang lebih berpihak kepada kesehatan, lingkungan hidup, pangan dan pertanian, proteksi terhadap sumberdaya alam, inovasi dan riset? Kita akan lihat dalam waktu dekat, sambil sibuk dicekoki jargon dan tagar New Normal.

Jika sesudah kegiatan ekonomi dibuka kembali, tidak ada perubahan paradigma yang lebih mendasar, maka kita kembali ke kondisi normal sebelum pandemik. Gak ada yang baru, atau New. Ditambah lagi dengan kecenderungan represi terhadap kritik kepada penguasa, maka alih-alih menuju New Normal, yang terjadi adalah kembali ke sikap di era New Order, Orde Baru.

Kita tahu apa yang terjadi saat itu, bukan?

Baca Juga: WEF 2020 Meluncurkan Manifesto Davos untuk Revolusi Industri 4.0 

Topic:

  • Umi Kalsum

Berita Terkini Lainnya