Comscore Tracker

Virus Corona, Media Vs Kekuasaan yang Sembunyikan Data

Catatan World Press Freedom Day 2020

Jakarta, IDN Times – Peringatan Hari Kebebasan Pers (World Press Freedom Day) 2020, Minggu (3/5), dilaksanakan dalam suasana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.  Dunia tengah dilanda pandemik COVID-19 yang saat ini telah menyebar ke 213 negara dan wilayah. Worldometer mencatat angka infeksi per hari ini mencapai 3.496.707, dengan jumlah meninggal dunia 244.870 orang, sembuh 1.126.134.

Data dari sumber yang sama mencatat angka terinfeksi COVID-19 sebanyak 10.843 kasus di Indonesia, di mana sebanyak 831 orang meninggal dunia dan 1.655 sembuh.

Media di seluruh dunia saat ini menghadapi krisis multi dimensi, yang diperparah oleh merebaknya pandemik COVID-19. Reporter Without Borders meluncurkan Index Kemerdekaan Pers dalam rangka 2020 WPFD, pada 21 April lalu, dan mencatat antara lain bahwa pandemik virus corona dimanfaatkan oleh pemerintahan yang otoriter untuk menerapkan shock doctrine, kebijakan otoriter, yang tidak mudah dilakukan  di saat normal. Mencuri kesempatan di saat darurat.

Indeks RWB menunjukkan ada korelasi yang jelas antara tekanan terhadap kemerdekaan pers dalam respons terhadap pandemik virus corona, dengan ranking negara dalam Indeks tersebut. Dari 180 negara dan wilayah di indeks tersebut, Iran ada di peringkat 173, di sana terjadi sensor informasi yang sangat masif berkaitan dengan wabah virus corona. Irak ada di peringkat 162, negeri ini menyoal jurnalis Reuters soal artikel yang mempertanyakan data dan angka resmi korban pandemik virus corona. 

Hungaria ada di peringkat 89, dan baru menerapkan  UU Virus Corona yang dianggap respresif karena memberikan kekuasaan absolut kepada pemerintahan yang berkuasa untuk menerapkan keadaan darurat, dan memenjarakan orang sampai lima tahun dengan tuduhan menyebarkan informasi yang salah, misinformasi.  Ini mengancam jurnalis, karena penilaian bisa subjektif, apalagi sikap pemerintah tidak transparan.

Tindakan serupa ditempuh sejumlah negara termasuk Thailand, Filipina, Bolivia dan Ekuador.

Baca Juga: Fakta-Fakta Perayaan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia 

Virus Corona, Media Vs Kekuasaan yang Sembunyikan DataDiskusi virtual "Kemerdekaan Pers di Era Pandemik Virus Corona", yang diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Indonesia (FJPI) (IDN Times/Fiqih Damarjati)

Dalam webinar bertema “Kemerdekaan Pers di Era Pandemik Virus Corona” yang dilakukan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) dan IDN Times pada Sabtu (2/5),  Duta Besar RI untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis mengingatkan, kasus  jurnalis Chen Qiushi yang memuat wawancara video dengan warga Wuhan yang ayahnya meninggal dunia karena virus corona, pada 4 Februari 2020.

Qiushi berada di Wuhan, lokasi awal mula merebaknya virus SARS-Cov2, tipe baru dari virus corona, dan mewawancarai sejumlah warga, serta mengunggah hasilnya di akun Twitter dan YouTube-nya. Pada 6 Februari 2020, keluarganya melaporkan bahwa Qiushi menghilang. Belakangan ketahuan ternyata dia ditahan aparat.

Peran jurnalis penting untuk meluruskan disinformasi yang terjadi. Apalagi di era pandemik, di mana data yang akurat, cepat dan transparan, dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa manusia.

“Kita tidak tahu statistik yang ada. What is behind the line, apa yang ditulis kita sudah tahu, tapi apa di belakangnya? Di sinilah banyak disinformasi dan kesimpulannya, kebebasan pers semakin penting,” kata Todung, yang juga dikenal sebagai pengacara dan banyak membela kasus kriminalisasi yang menjerat pers.

RWB mengingatkan, jika saja Tiongkok memiliki media yang independen dan bebas, maka wabah itu segera bisa ditangani saat masih menjangkiti warga secara terbatas. Tapi, pemerintah Tiongkok awalnya menutup-nutupi adanya wabah itu.

Banyak negara termasuk AS, pemerintahnya dituding lamban menangani pandemik, denial dan anggap enteng, serta lebih peduli eksistensi dan popularitas politik ketimbang mendengarkan pendapat ilmuwan dan ahli medis.

Di Indonesia, sampai 17 Februari 2020 pemerintah masih sibuk promosi mengundang wisatawan untuk datang, membahas bagaimana menarik investasi, ketimbang menyiapkan infrastruktur kesehatan untuk menangani pandemik ini. Transparansi data sangat minim dan sulit diakses.

Artikel 19, organisasi yang mempromosikan kemerdekaan berekspresi, mencatat bahwa selama dua bulan, dari Februari-April 2020, puluhan jurnalis ditahan karena investigasi kasus terkait COVID-19. Mereka tersebar dari Sierra Leone, Iran sampai India. Tiongkok dan Mesir mengusir jurnalis asing dari negara itu. Pemerintah Rusia dan Chechnya kompak melontarkan ancaman bagi jurnalis yang menyoal data versi pemerintah.

Indonesia ada di peringkat 119, lebih baik dari tahun sebelumnya di peringkat 124.

Tetapi tantangan kemerdekaan pers di Indonesia masih signifikan terutama dalam hal kekerasan yang dialami oleh jurnalis. Menurut data Aliansi Jurnalis Independen  (AJI), tahun 2019 terjadi 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis, membaik dibandingkan tahun 2018 yang tercatat 64 kasus.  Pelaku kekerasan kebanyakan adalah aparat.

Jurnalis dan media di Indonesia berhadapan dengan potensi kriminalisasi yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  dan UU Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE).   Ini ancaman terhadap keselamatan pers, termasuk di era pandemik. 

Kalau mempertanyakan validitas angka resmi COVID-19 bisa mendorong jurnalis dan media ke penjara, karena dianggap fitnah dan mencemarkan nama baik, maka fungsi jurnalis yang sangat penting di era pandemik, mengawasi kekuasaan (watchdog), terganggu.

Padahal, di era pandemik ini peran pers makin penting, terutama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan verifikasi informasi bohong (hoaks) yang beredar begitu cepat di era digital. Informasi salah bisa datang dari mana saja termasuk dari otoritas. 

Tengoklah bagaimana Presiden Donald. J. Trump mempromosikan penggunaan hydroxychloroquine. Menurut Trump, dalam program yang disiarkan TV Fox News pada 29 Maret 2020, obat yang selama ini diresepkan untuk penderita malaria, dan lupus bisa mengobati orang yang terinfeksi COVID-19. Belakangan, secara tidak langsung ternyata perusahaan milik keluarga Trump memiliki kepentingan bisnis terhadap produsen obat ini.

Pendapat Trump dibantah para ahli medis bereputasi baik, termasuk penasihat nasional kesehatan AS, Anthony Fauci, yang menganggap perlu dilakukan uji klinis lebih banyak untuk itu.

Ironisnya, justru stasiun TV Fox lewat pembawa acaranya terlibat aktif mendukung klaim Trump atas khasiat  obat ini. Belakangan, karena dihujani kritik, termasuk laporan bahwa ada warga yang meninggal dunia gara-gara menelan obat ini tanpa resep, Trump (dan pembawa acara di Fox News) "mundur" dari gairah mempromosikan terapi obat yang belum terbukti sahih menyembuhkan infeksi COVID-19.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pesan di WPFD 2020 mengingatkan, “bersamaan dengan menyebarnya pandemik, meningkat pula pandemik kedua, yaitu misinformasi, dari informasi  petunjuk yang membahayakan kesehatan sampai teori konspirasi yang liar."

Di AS yang sempat dianggap sebagai kiblat kemerdekaan pers, hampir setiap hari pemimpinnya menyerang media dan jurnalis dengan tudingan menyebar “fakenews” karena mengkritisi kebijakan pemerintah. Di tingkat negara bagian, jurnalis media tertentu dilarang datang ke jumpa pers dengan alasan yang sama.

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh yang juga berbicara di webinar FJPI mengatakan, salah satu tugas berat jurnalis di era pandemik ini adalah mengumpulkan data dan fakta, sehingga yang disampaikan ke publik adalah informasi valid.  “Syukur-syukur diiringi berbasis insight dan diberikan juga analisis foresight,” kata Nuh, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Redaktur Senior Harian Kompas Ninuk Mardiana Pambudy selaras dengan ucapan Nuh. 

“Media tidak bisa sembarangan menyajikan data dan fakta agar pembaca tidak bingung dan khawatir,” kata Ninuk.

Di sisi lain, seraya melakukan tugas jurnalistiknya, pers juga menjadi pihak terdampak.  Krisis kesehatan yang menimbulkan krisis ekonomi, membuat banyak perusahaan gulung tikar atau harus mengurangi bahkan menutup bisnisnya, tidak terkecuali di industri media.  Tugas-tugas penting jurnalistik terancam.

Ketua AJI, Abdul Manan, yang menjadi peserta webinar mengatakan pandemik ini memukul ekonomi media.  “Di Jakarta, media potong gaji 25 persen, ada yang langsung ke tataran bawah (reporter). Di daerah lebih berat lagi dampaknya. Bagaimana mengharapkan karya jurnalistik yang berkualitas jika masih disibukkan memikirkan ekonominya?” kata Manan.

Pers berperan penting dalam memastikan warga terdampak, tidak terkecuali terutama kelompok yang rentan, mendapatkan akses bantuan dari negara, dan dalam prosesnya, dana-dana bantuan yang besarannya triliunan itu tidak dikorupsi. Situasi darurat, kerap kali memunculkan moral hazard untuk memanfaatkan situasi dan sumber daya yang ada.

Tantangan bagi jurnalis di daerah tidak hanya soal ekonomi. Ketua FJPI Papua Barat, Olha Mulalinda mengungkap beratnya tugas media melawan derasnya informasi di media sosial yang dibagikan para pendengung (buzzer), serta stigma yang ada di masyarakat terkait pasien COVID-19.  “Berita pelarangan salat berjamaah di masjid, saya takutkan isunya malah jadi SARA,” kata Olha.

Baca Juga: Tantangan Kemerdekaan Pers dan Perjuangan Jurnalis di Tengah Pandemik

Virus Corona, Media Vs Kekuasaan yang Sembunyikan DataDua orang dokter berdiri di depan salah satu ruang modular di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (6/4/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Belum lagi dengan ancaman instrusi ke ranah privat yang bisa  mengancam kemerdekaan berekspresi yang muncul dari pemberlakuan aplikasi dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk tracing atau penelusuran warga dalam mencegah penularan virus. 

Tema WPFD 2020, "Journalism Without Fear or Favour" menjadi relevan. 

Badan PBB yang mengurusi soal pendidikan, keilmuan dan budaya termasuk informasi, UNESCO, menyebutkan, tahun ini World of Press Freedom Day bertujuan mengingatkan kembali pentingnya kesadaran untuk memperhatikan isu-isu berkaitan dengan keselamatan bagi jurnalis, independensi dari kepentingan politik dan bisnis, dan kesetaraan gender dalam semua aspeknya, di industri media.

Jadi, kesimpulan dari webinar dan pengalaman dari berbagai belahan dunia yang dialami jurnalis di era pandemik ini adalah, semakin penting untuk bersikap independen dan kritis, bahkan di negara yang mengaku masih  menerapkan demokrasi.

Jurnalis perlu menyampaikan fakta dan kebenaran soal beredarnya beragam mitos soal COVID-19,  data kematian yang simpang siur dan di sejumlah tempat jumlahnya meroket, mengkritisi sikap penguasa dalam pengelolaan pemerintahan di era pandemik, robohnya infrastruktur kesehatan yang memakan korban jiwa termasuk para tenaga kesehatan, lamban dan minimnya protokol kesehatan sampai sulitnya mengakses bantuan sosial bagi warga terdampak.

Jurnalis adalah garda terdepan dalam pandemik. Sebagian menempuh risiko terpapar virus saat melakukan reportase lapangan, mereka perlu dilengkapi dengan alat pelindung diri pula.

Narasumber perlu disiplin menerapkan physical distancing dalam menyampaikan keterangan ke media, agar tidak mengundang risiko penyebaran virus. Pandemik bukan saatnya kontestasi popularitas politik, apalagi dengan menggelar kegiatan yang mengundang banyak orang termasuk media.

Membiarkan kekuasaan politik, baik di eksekutif maupun legislatif dan yudikatif menjalankan pembungkaman terhadap kemerdekaan pers, sama bahayanya dengan penyebaran COVID-19 yang sudah mematikan ratusan ribu nyawa. Dan ini belum sampai di ujungnya.

Baca Juga: Catat! Sistem Negara yang Korup akan Selalu Mengancam Kebebasan Pers

Topic:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya