BDF ke-14: Demokrasi Kemanusiaan bagi Keadilan Ekonomi dan Sosial

Ditulis oleh Rio Budi Rahmanto
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Luar Negeri pada Kementerian Luar Negeri
 
Bali Democracy Forum (BDF) telah menjadi forum dialog untuk berbagi pengalaman dan membahas berbagai inisiatif, untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia dengan kesetaraan dan saling menghormati.

Tema diskusi BDF dari tahun ke tahun memiliki "benang merah" yang senantiasa memajukan prinsip-prinsip demokrasi yang ditumbuhkan dan dikembangkan berdasarkan inisiatif internal (home-grown), menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, keragaman, dan inklusivitas.

BDF telah menempatkan demokrasi sebagai agenda strategis dalam menemukan praktik-praktik terbaik dan membahas upaya menangani berbagai tantangan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial dan politik, serta mendukung upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.

Baca Juga: Kajian LP3ES: Terjadi Kemunduran Kualitas Demokrasi di Indonesia

Demokrasi hadapi pandemik dan dampak ekonomi-sosial

BDF telah mengangkat tema-tema yang relevan dengan tantangan yang dihadapi di setiap masanya. Pada Bali Democracy Forum (BDF) yang ke-14, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021, akan diangkat tema “Demokrasi untuk Kemanusiaan: Memajukan Keadilan Ekonomi dan Sosial selama Pandemi”. Tema ini mencerminkan pentingnya memajukan nilai-nilai demokrasi dalam menciptakan keadilan ekonomi dan sosial dalam situasi pandemik COVID-19.

Menurut Economic Intelligent Unit, Indeks Demokrasi Global tahun 2020 telah jatuh ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir (5.37), bahkan lebih rendah dari tahun 2008 (5.55), tahun pertama diadakannya BDF.

Pandemik telah mengakibatkan tantangan bagi demokrasi, antara lain, penerapan kebijakan darurat mengakibatkan tantangan proses pemilihan umum, pembatasan ruang demokrasi bagi masyarakat untuk berkumpul, dan masalah transparansi dan inklusivitas dalam proses pengambilan kebijakan.

Selain tantangan demokrasi, dunia menghadapi situasi kemiskinan yang meningkat akibat pandemik. Tingkat kemiskinan global telah mengalami penurunan yang stabil pada abad ini, kemungkinan akan meningkat menjadi 10,4 persen. Menurut PBB, lebih dari 131 juta orang telah jatuh ke dalam kemiskinan tahun 2021.

Distribusi vaksin yang tidak merata. Negara-negara maju dan sebagian negara berkembang tingkat vaksinasi sudah cukup tinggi, berkisar 60-80 persen (negara maju) dan 25-40 persen (negara berkembang). Namun, negara-negara miskin, khususnya di Afrika, tingkat vaksinasi masih di bawah 10 persen, bahkan ada yang baru 3-5 persen.

Kemudian, kesenjangan ekonomi semakin melebar. Menurut World Bank, ketimpangan antara negara maju dan berkembang menurun lebih dari 34 persen dari tahun 1997 - 2017. Namun dengan COVID-19, kesenjangan antar negara diperkirakan akan meningkat untuk pertama kalinya sejak tahun 2017 sebesar sekitar 1,2 persen.

Fakta-fakta tersebut mendorong BDF agar membuka peluang dan ruang bagi pembelajaran komparatif antara pengalaman negara-negara dan para pemangku kepentingan di Asia-Pasifik dalam memajukan demokrasi, sekaligus menghadapi tantangan kemiskinan, kesenjangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

Demokrasi untuk kemanusiaan: Langkah ke depan

Hampir 2 tahun sejak awal pandemik, dunia menunjukkan fase pemulihan, namun belum bisa pulih sepenuhnya dan pemulihan belum merata. Ditambah, dunia sedang menghadapi tantangan serius penyebaran kembali COVID-19 dengan varian baru.

Apa jalan ke depan bagi demokrasi untuk memajukan keadilan ekonomi dan sosial? Pertanyaan kritis tersebut perlu kita jawab baik secara konseptual maupun praktis.

Pertama, perlu tanggapan kolektif untuk mendorong demokrasi dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam menangani ketidakadilan ekonomi dan sosial yang diperburuk oleh pandemik.

Setiap negara dan masyarakat memiliki kapasitas dan sumber daya yang berbeda dalam menghadapi pandemik, misalnya antara negara maju dan berkembang, atau antara satu daerah dengan daerah lain.

Dengan keterbatasan tersebut, perlu dilakukan mobilisasi sumber daya kolektif yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penting untuk membahas bagaimana demokrasi mampu menyeimbangkan prioritas ekonomi dan kesehatan, sambil menjunjung tinggi norma, nilai dan proses demokrasi.

Kedua, pemulihan harus mencegah timbulnya kembali kerentanan pra-pandemik.
 
Kita harus dapat mengambil pelajaran dari pandemik ini. Prioritas utama adalah melakukan pemulihan yang lebih baik dan lebih kuat, sehingga memiliki ketahanan menghadapi krisis ke depan.

Untuk itu, perlu dilakukan pemulihan yang menjunjung norma dan nilai demokrasi, serta menciptakan keadilan ekonomi dan sosial, utamanya bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ketiga, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu menciptakan dunia yang lebih baik dengan proses yang inklusif dan transparan.

BDF ke-14 merupakan puncak dari pelaksanaan Road to BDF selama tahun 2021. BDF telah diawali dengan rangkaian kegiatan yang terdiri dari 3 pilar, yaitu Bali Civil Society and Media Forum (forum organisasi masyarakat sipil dan media), Bali Democracy Student Conference (forum pemuda dan mahasiswa) dan Economic Pillar (forum komunitas bisnis).

Melalui pilar-pilar BDF, telah dilaksanakan proses pra-konsultasi tentang demokrasi dan upaya mengatasi dampak pandemik COVID-19 dengan pemangku kepentingan.

Untuk menghadapi tantangan multidimensional ini, diutamakan sinergi, kerja sama dan dialog konstruktif antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan norma dan nilai demokrasi.

Pemulihan pandemik adalah kesempatan untuk melakukan transformasi yang dibutuhkan untuk memperkuat demokrasi untuk kepentingan kemanusiaan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan, ekonomi, dan keadilan bagi masyarakat.

Baca Juga: Fakta-Fakta yang Menyertai Hari Demokrasi Internasional Tahun Ini