Sistem Keamanan Data Tangguh untuk Transaksi Digital Unggul

Pada tahun 2022, Bank Indonesia mencatat setidaknya nilai transaksi digital banking telah mencapai angka Rp39.841,4 triliun. Tidak berhenti sampai disini, Bank Indonesia juga mengestimasi jika setidaknya transaksi digital banking akan terus bergerak naik sebesar 24,83 persen year on year hingga mencapai nominal 49.733, 8 triliun pada akhir tahun 2022.

Beberapa faktor yang mendorong hal ini terjadi, antara lain karena meningkatkan intensitas masyarakat dalam berbelanja daring serta adanya usaha perluasan serta kemudahan dalam mengakses pembayaran digital, serta akselerasi digital banking.

Banyak sisi positif dari hadirnya transaksi digital di Indonesia, seperti misalnya menurunkan biaya operasional dan memperlebar pangsa pasar bagi pihak penjual dan efisiensi waktu serta tenaga bagi pihak pembeli.

Meskipun demikian, tidak semuanya terlihat baik-baik saja, pada kondisi saat ini ada satu permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah, yaitu terkait keamanan data masyarakat yang terjun dan menjadi pelaku dalam transaksi digital.

Tentu sudah banyak kasus-kasus terkait keamanan data, seperti misalnya pada tahun 2020 di mana terdapat dugaan kebocoran data Tokopedia, lalu ada kasus penjualan data nasabah BRI life, data-data tersebut diperkirakan meliputi dokumen seperti KTP elektronik, nomor rekening nasabah, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis nasabah.

Tidak hanya perusahaan swasta, lembaga negara pun juga sempat mengalami kasus serupa, seperti misalnya kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana peretas telah mengklaim jika sudah membobol sebanyak 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bulan Mei 2020.

Hal ini sudah menunjukkan bahwa sistem keamanan data dari perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dibidang transaksi digital perlu ditingkatkan, mengingat tentu kejahatan akan lebih berpotensi terjadi pada bidang yang memanfaatkan transaksi digital karena lebih menguntungkan bagi pelaku kejahatannya.

Bagi pihak perusahaan yang mengakomodir transaksi digital bagi konsumennya, kebocoran data dapat mengakibatkan kerugian, seperti hilangnya kepercayaan publik, menurunnya reputasi perusahaan, munculnya tuntutan hukum yang berujung pada kerugian materi dari konsumen yang merasakan dirugikan.

Bagi pihak konsumen pun kerugiannya tak kalah besar, seperti data digunakan untuk melakukan penipuan, digunakan untuk mendaftar pada perusahaan pinjaman online, serta pencurian uang dari rekening pribadi.

Diperlukan peran seluruh pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut

Berbagai pihak harus bersinergi mengatasi permasalahan ini, dimulai dari pihak konsumen yang harus sadar untuk waspada terhadap segala hal dalam dunia digital, terutama transaksi digital. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi penggunaan two-factor authentication, menggunakan password yang kompleks dan memasang password pada setiap dokumen untuk proteksi, serta memberikan digital watermarking pada setiap dokumen yang hendak diberikan pada situs-situs tertentu.

Pemerintah pun juga harus bergerak cepat, pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan, dimulai dari pencegahan misalnya, pemerintah dapat memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga keamanan data dimulai dari sekolah-sekolah hingga memanfaatkan media sosial pemerintah.

Sedangkan untuk upaya ‘pengobatan’, pemerintah juga dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku kriminal yang meretas data pribadi masyarakat. Pemerintah juga diharapkan mulai merancang dan segera mengesahkan peraturan, seperi undang-undang terkait perlindungan data pribadi.

Membahas permasalahan keamanan data pada KTT G-20

Keamanan data saat ini tidak hanya menjadi isu nasional, namun sudah menjadi isu global. Dalam dunia digital, batas-batas antar negara dapat dengan mudah ditembus, sehingga sudah sepatutnya permasalahan keamanan data perlu dibahas bersama karena sinergi seluruh negara-negara dunia dapat memperkuat sistem keamanan data.

Indonesia dapat memanfaatkan peluang dengan menjadi tuan rumah pada KTT G20 di bulan November nanti untuk membahas isu terkait keamanan data dalam negeri dan global, mengingat salah satu isu yang dibahas adalah terkait transformasi ekonomi dan digital. Presidensi G20 Indonesia yang mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger ini, dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pengetahuan lebih awal terkait perkembangan sistem keamanan data terutama di negara-negara anggota yang sudah lebih maju dalam penanganan data layaknya Amerika Serikat. Serta bersama-sama dengan anggota G20 untuk merumuskan regulasi internasional untuk mengatur regulasi terkait keamanan data.

Pemerintah juga dapat mengambil inisiatif untuk mengusulkan berbagai terobosan-terobosan yang sekiranya bermanfaat bagi tata kelola data di dunia, sehingga memberikan citra positif bagi Indonesia sebagai negara yang aktif dan kontributif dalam menangani isu global. Salah satu yang dapat disarankan adalah mendorong adopsi tata kelola data lintas-negara atau cross border data flow.

Adapun dalam rangka mengikuti program 1000 Aspirasi Indonesia Muda, diharapkan tulisan ini dapat berguna bagi seluruh pembaca, khususnya generasi muda.

Baca Juga: G20 Indonesia Siap Hasilkan Platform Pendanaan Transisi Energi