Comscore Tracker

5 Pekerjaan Rumah yang Harus Segera Dirampungkan Pemerintah Baru

#DearFutureIndonesia semoga semua PR bisa segera rampung

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan segera berakhir dalam waktu dekat. Selama lima tahun masa pemerintahannya, Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK bersama dengan Kabinet Kerja telah bekerja keras dalam usaha memajukan dan menyejahterakan bangsa Indonesia.

Hal tersebut direalisasikan melalui pelaksanaan berbagai program kerja dalam berbagai sektor. Akan berakhirnya lima tahun masa pemerintahan ini sekaligus menandai semakin dekatnya kita dengan kontestasi politik untuk memilih Presiden-Wakil Presiden dan juga anggota DPR, DPRD serta DPD.

Siapa pun yang nantinya akan memenangkan suara dan menjadi wakil rakyat, semoga dapat senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Berangkat dari pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini, berikut beberapa pekerjaan rumah yang harus terus digarap dan dirampungkan oleh pemerintahan baru.

1. Evaluasi sistem BPJS dan pembatalan wacana penghapusan obat

5 Pekerjaan Rumah yang Harus Segera Dirampungkan Pemerintah Barupexels.com/@rawpixel

Sejak diluncurkan pada tahun 2014, BPJS yang menciptakan program jaminan kesehatan bersistem iuran telah banyak membantu masyarakat. Selain itu, adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap masalah kesehatan yang masih menjadi salah satu permasalahan utama negara.

Namun, sebagai badan pelaksana program JKN, BPJS tercatat terus mengalami defisit. Hal tersebut terjadi terus menerus sejak tahun pertama BPJS beroperasi. Baik karena adanya defisit atau pun tidak, dalam beberapa waktu terakhir BPJS telah mengeluarkan pernyataan mengenai wacana penghapusan beberapa obat penyakit kanker dari daftar obat yang ditanggung BPJS.

Kendati pada akhirnya obat penyakit kanker payudara tetap ditanggung oleh BPJS dan dua obat kanker lainnya masih dalam penundaan penghapusan, besar harapan masyarakat agar tidak ada lagi wacana penghapusan obat bagi pasien BPJS di masa mendatang.

Tentu hal ini dapat ditempuh salah satunya yakni dengan cara evaluasi menyeluruh sistem BPJS, termasuk di dalamnya menaikkan besaran iuran, pemberian sanksi bagi peserta yang menunggak setoran iuran, hingga pengawasan ketat pelaksanaan jaminan kesehatan itu sendiri.

Dengan demikian, BPJS sebagai salah satu pilar harapan masyarakat dapat menuntaskan persoalan defisit dan dapat menjalankan program JKN secara maksimal.

2. Pengawasan ketat dan penegakan hukum terkait lingkungan

5 Pekerjaan Rumah yang Harus Segera Dirampungkan Pemerintah Barupexels.com/@tomfisk

Banjir dan tanah longsor kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia ketika memasuki musim penghujan. Bencana tersebut selain disebabkan oleh faktor alam, dapat pula disebabkan oleh faktor lingkungan. Pembangunan masif yang tidak disesuaikan dengan tata ruang memberikan kontribusi pada kerusakan lingkungan.

Selain itu, pengolahan limbah pabrik yang tidak taat pada aturan yang ada juga menambah dampak buruk bagi lingkungan. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Dari bencana banjir dan tanah longsor misalnya, masyarakat yang dilanda bencana tersebut dapat mengalami kerugian seperti kerugian material.

Lebih jauh, bencana-bencana tersebut juga tak jarang memakan cukup banyak korban. Sedangkan pengolahan limbah pabrik yang tidak sesuai dengan peraturan dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat di sekitar pabrik.

Masalah-masalah terkait lingkungan tersebut masih banyak terjadi di Indonesia, sehingga sudah semestinya permasalahan lingkungan ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahan baru. Hal tersebut utamanya terletak pada penegakan hukum terhadap perilaku kejahatan lingkungan yang selama ini belum benar-benar bisa menghentikan tindak kejahatan lingkungan.

Pemerintah juga harus melakukan pengawasan ketat terhadap setiap pelanggaran aturan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih jauh lagi.

Baca Juga: 4 Harapan dari Pejalan Kaki untuk Pemerintah Baru

3. Pemaksimalan mitigasi bencana

5 Pekerjaan Rumah yang Harus Segera Dirampungkan Pemerintah Barupixabay.com/angelo_giordano

Tahun 2018 merupakan tahun di mana Indonesia secara berkali-kali dilanda bencana alam seperti gempa bumi dan juga tsunami. Bencana alam yang cukup sering terjadi di Indonesia ini berkaitan dengan letak geografis Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana, kawasan Cincin Api Pasifik.

Kendati begitu, Indonesia dapat mengurangi resiko yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut, yakni dengan persiapan menghadapi bencana atau mitigasi. Selama ini, pemerintah belum menggarap program mitigasi secara serius, terutama pada upaya kesadaran dan kemampuan menyelamatkan diri ketika bencana alam datang. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya korban meninggal dunia dalam banyak bencana alam yang telah terjadi.

Pada pemerintahan baru nanti, mitigasi bencana ini harus benar-benar diimplementasikan secara serius dan konsisten. Hal ini salah satunya dapat dilakukan melalui pelaksanaan latihan berkala untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Selain itu, dapat pula dilakukan penyebaran informasi terkait mitigasi secara masif dan konsisten di media sosial.

Didukung dengan Paket #Super4GKuota dari Smartfren, kini semua orang dapat terkoneksi dengan internet 24 jam penuh dengan kuota besar dan bebas menggunakan semua aplikasi dengan harga yang terjangkau.

Selain itu, dengan paket Super 4G Kuota ini, semua orang juga bisa bebas telepon ke Smartfren selama 30 hari dan ke semua operator 10 menit. Dengan menggunakan Paket Super 4G Kuota tersebut, semua orang akan dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan bencana beserta upaya penyelamatannya. #KuotakanSuaramu #KuotakanMaumu.

4. Pembenahan dan peningkatan sarana transportasi umum

5 Pekerjaan Rumah yang Harus Segera Dirampungkan Pemerintah Barupixabay.com/quinntheislander

Kemacetan tak lagi menjadi permasalahan utama daerah ibukota. Kota-kota lain di Indonesia, terutama kota-kota besar juga tengah bergelut dengan kemacetan. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan masyarakat masa kini lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Mudahnya mekanisme dalam mendapatkan kendaraan pribadi serta tidak adanya peningkatan sarana transportasi umum yang signifikan dan menyeluruh menjadikan masyarakat kian meninggalkan transportasi umum yang dianggap telah usang. Pemerintahan baru, terutama pemerintah daerah harus segera membenahi sarana transportasi publik agar kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kemacetan bisa dikurangi.

Pembenahan dan peningkatan sarana transportasi umum dapat menjadi salah satu cara yang ditempuh. Angkutan umum seperti angkot dan juga bus kota dapat menjadi salah satu sasaran utama pembenahan pemerintah terhadap masalah kemacetan ini, terutama pada usaha bagaimana kualitas dan keamanan angkutan umum itu ditingkatkan.

Pemerintah diharapkan dapat secara aktif merespon perubahan sikap masyarakat dalam melihat transportasi umum. Sehingga program penanggulangan kemacetan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada penambahan lebar jalan, melainkan juga pada solusi jangka panjang seperti mengembalikan minat serta kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum.

5. Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

5 Pekerjaan Rumah yang Harus Segera Dirampungkan Pemerintah Barupixabay.com/surdumihail

Pelecehan dan kekerasan seksual masih banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut bisa terjadi di berbagai tempat, bahkan ditempat yang ramai dengan warga sekali pun seperti didalam angkutan umum.

Meskipun pada banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual perempuan sering kali menjadi korban, namun laki-laki pun bisa menjadi korban dari para pelaku pelecehan dan/atau kekerasan seksual.

Pada kasus perempuan sebagai korban, budaya patriarki yang melekat pada masyarakat Indonesia masih menjadi dasar pemikiran bahwa perempuan yang menjadi korban tersebut adalah pihak yang bersalah. Bahkan tak sedikit dari perempuan para korban tersebut pada akhirnya tidak bisa mendapat keadilan, sekali pun kasusnya telah diserahkan ke pihak berwajib.

Dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini akan menjadi harapan baru bagi para korban. Selain itu, adanya keberpihakan dan perlindungan pada korban serta aturan tegas penegakan hukum terhadap pelaku akan dapat mencegah terjadinya tindak pelecehan dan kekerasan seksual di masa mendatang, baik itu yang terjadi pada perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa.

Di samping kelima pekerjaan rumah di atas, terdapat pekerjaan rumah lain yang harus dirampungkan oleh pemerintah baru. Kendati begitu, semoga kinerja para pemerintah baru dapat berjalan maksimal ya. 

Baca Juga: Tuangkan Harapanmu untuk Indonesia dan Menangkan Macbook Air!

Ika Rofiah D. Photo Community Writer Ika Rofiah D.

Bercita-cita menjadi sumber kebermanfaatan.

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topic:

  • Arifina Aswati

Just For You