Comscore Tracker

Setelah 1 Juta Kasus COVID-19, Ini 10 Hal yang Perlu Dilakukan 

Masyarakat perlu contoh kredibel

Jakarta, IDN Times - Akhirnya angka kasus terinfeksi COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta. Pada Selasa (26/1/2021), Satuan Tugas (satgas) penanganan COVID-19 mengumumkan ada tambahan 13.094 kasus, menjadikan kasus Indonesia melampaui angka 1 juta, menjadi 1.012.350 kasus.

Sementara total kasus di negara di Asia Tenggara lainnya jumlah kasusnya 917.279. Angka kematian dalam 24 jam mencatat rekor pada 27 Januari 2021, yaitu 476 orang.
Dalam webinar yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Sabtu (31/1/2021), Guru besar Fakultas Ekonomi UI, Dorodjatun Kuntjoro Jakti menggunakan istilah, “the tunnel gets darker”. Situasinya makin gelap, bahkan di level dunia dengan datangnya varian baru virus corona yang bermutasi dan diduga lebih cepat transmisinya.

Di Indonesia, kita melihat infrastruktur kesehatan, baik rumah sakit maupun tenaga kesehatan kewalahan menangani lonjakan pasien COVID-19 yang memerlukan peralatan termasuk ventilator. Angka kematian tenaga kesehatan (nakes) yang sudah lebih dari 600 orang, tertinggi di Asia dan nomor tiga terbanyak di dunia.

Saat diundang Rosi Show di Kompas TV pada 27 Januari 2021, saya bertanya kepada perwakilan pemerintah yang hadir, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johny G. Plate, dengan kondisi seperti ini, apa dasarnya pemerintah mengklaim berhasil menangani pandemik?

Yang paling dikhawatirkan adalah, Indonesia harus mengalami situasi di mana pandemik
menyebabkan bentuk kurva U-shape ganda. Alih-alih naik sesudah mencapai titik bawah, untuk krisis ekonomi akibat krisis kesehatan, yang terjadi adalah kurva U berganda, karena sesudah sempat naik sedikit, dihantam bertambahnya kasus dan pembatasan mobilitas ke sekian kalinya baik dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kurvanya turun lagi.

Bahkan, diingatkan Dorodjatun, mantan menteri koordinator perekonomian dan duta besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, ancaman terbentuknya kurva “K”, di mana pandemik membuat kesenjangan ekonomi makin besar. Yang berpunya makin naik, yang miskin makin turun. Mirip huruf K. Sesuai dengan kekhawatiran kolumnis CNN, Fareed Zakaria dalam bukunya, “Ten Lessons for a Post-Pandemic World”, bahwa COVID-19 menciptakan ketimpangan yang kian buruk, dan dampaknya berbahaya, tidak hanya untuk ekonomi, juga untuk politik dan sosial.

Jadi, setelah kasus COVID-19 di Indonesia melampaui 1 juta, apa yang harus kita lakukan?

Begitu pertanyaan Rosianna Silalahi pembawa acara Rosi Show. Acara dua jam itu menarik, tapi belum menjawab semua pertanyaan. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama 10 bulan pandemik. Tetapi kecepatan penularan virus perlu diimbangi dengan kecepatan tindakan dan konsistensi kebijakan. Bahwa masalah kita masih besar, dibuktikan dengan kurva pandemik yang belum lempeng. Sampai
titik ini, tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan atas kebijakan, sehingga semua unsur memiliki kesadaran yang sama, solidaritas yang tinggi, disiplin dalam kolaborasi menangani pandemik. Bahwa saat ini kita termasuk 30an negara yang sudah memulai vaksinasi, itu juga perlu diapresiasi. Semua mengatakan, vaksin adalah game-changer, pengubah permainan dalam perang melawan COVID-19. Tantangan berikutnya adalah distribusi dan memastikan vaksinasi bisa diakses oleh semua sesegera mungkin. Vaksin yang berkeadilan.

Nah, berkaca dari beberapa interaksi saya dengan narasumber, membaca berbagai informasi dan mengikuti webinar dalam sepekan terakhir, saya mengusulkan 10 hal yang perlu dilakukan setelah kasus COVID-19 di negeri kita menembus 1 juta kasus.

Baca Juga: [LINIMASA-5] Perkembangan Terkini Pandemik COVID-19 di Indonesia

Setelah 1 Juta Kasus COVID-19, Ini 10 Hal yang Perlu Dilakukan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

1. Komunikasi publik yang lebih jujur dan transparan, termasuk mengakui kekurangan

Kanselir Jerman Angela Merkel minta maaf kepada warganya terkait kenaikan angka kematian harian. Laman AP melaporkan, dalam pidato di depan parlemen, Merkel agak emosional dan gestur tubuhnya menunduk ketika menyampaikan permintaan maaf itu. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga minta maaf dan janjikan solusi atas bertambahnya korban COVID-19 di negerinya. Membangun solidaritas dalam menangani sebuah bencana skala raksasa seperti pandemik bisa dimulai dari mengakui masalah yang ada dan mengakui masalah itu ketimbang terus-menerus meluncurkan klaim bahwa pandemik bisa ditangani dengan baik.

2. Komunikasi publik yang tidak membingungkan termasuk kontradiktif

Misalnya, sibuk meminta masyarakat terapkan protokol kesehatan dan kurangi mobilitas, di sisi lain ada promosi destinasi wisata. Meminta warga untuk tidak liburan akhir tahun dan menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tapi kapasitas penumpang di pesawat terbang dibolehkan 100 persen.

3. Berhenti menyalahkan masyarakat atas menurunnya disiplin menerapkan 3 M (memakai masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan dengan sabun)

Apalagi, dalam sejumlah peristiwa, pelanggaran disiplin 3 M dilakukan elite politik secara kasat mata dan tidak ditindak oleh aparat. Termasuk membiarkan kerumunan dan makan tumpeng. Saran teman saya, Metta Dharmasaputra dari Katadata.co.id dalam program #OurNewsRoom by IDN Times (29/1/2021) layak dilaksanakan. Pemerintah menyediakan masker gratis di semua lokasi yang mudah dijangkau, lantas mengawasi ketat agar semua warga menggunakan masker. Masyarakat butuh contoh yang kredibel.

4. Kurangi selebrasi, intensifkan pelaksanaan 3 T (testing, tracing (pelacakan) dan treatment)

Kedatangan vaksin tidak perlu disambut pejabat tinggi. Ketersediaan vaksin cukup
diumumkan secara periodik, lewat laman resmi informasi COVID-19 dan disebarkan lewat
media massa maupun media sosial milik instansi pemerintah yang saya saya yakin kalau
digabungkan, pengikut dan pelanggannya lebih dari 100 juta. Begitu juga pemutakhiran data berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi.

5. Hentikan produksi istilah-istilah

Sejak awal dibuat PSBB, lantas Adaptasi Kebiasaaan Baru (AKB), PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro), PPKM, dan selanjutnya saya tidak tahu apa lagi. Kita sudah punya UU Kekarantinaan Kesehatan. Acuannya ke UU saja.

6. Kejujuran bahwa ada masalah dengan data dan strategi 3 T

Saya salut dengan kejujuran Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengakui ada
masalah dengan data dan strategi 3 T. Saya paham bahwa COVID-19 adalah hal baru untuk semuanya, di level global maupun tanah air. Seiring berjalannya waktu, sesudah 10 bulan pandemik, mestinya soal data dibenahi serius. Mendengar Menkes menyampaikan bahwa dia tidak bisa mempercayai data Kemenkes, dan akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum untuk vaksinasi, saya jadi bertanya, “selama 10 bulan terakhir apakah keputusan yang dibuat berdasarkan data yang valid dan memadai?”. Data ini sifatnya MENDESAK dimutakhirkan.

7. Pengobatan dan perawatan pasien COVID-19 ditanggung gratis perlu dikomunikasikan dengan gencar

Komunikasi menggunakan gabungan saluran: media arus utama, media sosial, jejaring
pemerintah dari kementerian kesehatan, kementerian dalam negeri dan pemerintah
daerah, kementerian desa dan masyarakat tertinggal, TNI/Polri, Kementerian BUMN,
Kementerian Sosial, dan seterusnya. Pendeknya semua saluran yang ada, termasuk instansi pendidikan. Dan, ini yang saya harapkan ikut bertanggung jawab: jejaring partai politik.

Kalau ada yang perlu diedukasi lebih dulu soal penanganan pandemik, sampai vaksinasi,
adalah jejaring parpol. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan
konstituennya tidak hanya dalam fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi. Tapi juga
komunikasi publik yang akurat dan benar. Ikut literasi publik. Sehingga tidak ada politisi
yang sampai menolak divaksinasi apalagi melanggar protokol 3 M.

8. Komitmen vaksinasi mandiri tidak akan mengganggu vaksinasi gratis

Menteri BUMN Erick Thohir saat menjawab pertanyaan saya di acara Rosi Show menjamin bahwa program vaksinasi mandiri tidak akan mengganggu vaksinasi gratis untuk seluruh
rakyat. Pengadaan vaksin dikoordinasikan oleh pemerintah, begitu juga soal harga.

“Tidak akan terjadi komersialisasi vaksin,” kata Erick. Menurut saya ini komitmen yang baik. Kita menunggu konsistensi implementasi. Sejak dimulainya vaksinasi pada 13 Januari 2021, sampai hari ini ada 405.012 yang sudah mendapatkan vaksinasi ke-1, dan 11.287 vaksinasi ke-2. Total jumlah tenaga kesehatan yang diprioritaskan mendapatkan vaksinasi adalah 1.529.934 orang, dari total sasaran vaksinasi 181.554.465 orang.

9. Permintaaan pemerintah soal menggenjot konsumsi sebaiknya dibarengi dengan lancarnya penyaluran dana stimulus 

Pemerintah menyarankan masyarakat untuk belanja, tingkatkan konsumsi, agar perekonomian menggeliat lagi. Padahal di tataran masyarakat, ketidakpastian pandemik
membuat keinginan menabung untuk situasi darurat menguat. Perusahaan memikirkan
keberlangsungan tidak dalam hitungan setahun, tetapi minimal dua tahun ke depan. Sikap
ini juga ada di level individu. Permintaan pemerintah soal menggenjot konsumsi sebaiknya
dibarengi dengan lancarnya penyaluran dana stimulus termasuk bantuan sosial, agar warga bisa belanja untuk konsumsi. Jangan lagi ada korupsi!

10. Kembali ke nomor 1, pentingnya meningkatkan kepercayaan lewat transparansi

Pemerintah perlu membuka kebijakan atas skenario terburuk yang bisa kita alami saat pandemik ini, jika situasi terus seperti ini. Di era digital, pemerintah bukan satu-satunya sumber informasi. Ketika pejabat mengklaim, tidak ada masalah dengan ketersediaan kamar perawatan COVID-19, situasi di lapangan berbeda, dan ini tergambar dalam lalu-lintas percakapan di media sosial dan media. Lantas, dalam skenario terburuk itu, apa kebijakan yang akan dilakukan? Apa kewajiban pemerintah? Apa kewajiban masyarakat? We are in this together, begitu berkali-kali diingatkan sejak awal pandemik. Oh, ya, please, jangan menggunakan argumentasi, “lihat saja AS, Brasil, mereka lebih buruk dari kita.” AS buruk karena dipimpin presiden terburuk dalam sejarah mereka. Makanya Donald J. Trump kalah pemilu. Mengapa tidak melihat contoh yang lebih baik?

Baca Juga: [LINIMASA] Kemajuan Vaksin COVID-19 Terkini di Dunia

Topic:

  • Dwifantya Aquina
  • Septi Riyani

Berita Terkini Lainnya