7 Partai Politik Anti Islam di Negara-Negara Eropa

2. Party for Freedom

Poster dari partai PVV yang menunjukan penolakan terhadap umat Islam (EURACTIV)

Party for Freedom (Partij voor de Vrijheid) atau biasa disingkat PVV merupakan partai konservatif asal Belanda yang menolak kehadiran umat Islam. Partai ini didirikan pada tanggal 22 Februari 2006.

PVV menganggap tradisi humanisme dari Yudeo-Kristen harus menjadi budaya dominan yang dianut semua masyarakat Belanda. Partai ini menginginkan agar Belanda keluar dari sikap Uni Eropa. Menurut PVV, keikutsertaan Belanda di dalam Uni Eropa telah merugikan negara karena harus menampung para imigran muslim. 

Geert Wilders selaku pemimpin partai PVV sejak tahun 2006 aktif dalam melakukan kampanye anti-Islam seperti melarang pencetakan Al-Quran dan menuntut ditutupnya masjid-masjid di Belanda. Menurutnya hal ini merupakan bagian dari usaha kontra terorisme melawan ideologi Jihad Islam.

Geert Wilders mendapatkan simpati dari para organisasi anti Islam di Belanda. Munculnya gelombang islamofobia di Belanda sejak kasus pembunuhan terhadap sutradara film Submission, Theo van Gogh, kemudian dimanfaatkan Geert Wilders dan partainya untuk menaikan popularitas.

Theo van Gogh dibunuh oleh imigran asal Maroko bernama Mohammed Bouyeri di depan kantor Amsterdam East di sudut Jalan Linnaeusstraat dan Mauritskade pada 2 November 2004. Di tengah timbulnya kemarahan publik Belanda atas kasus pembunuhan tersebut, Geert Wilders kemudian menyebut Islam sebagai ideologi fasis.

3. National Rally

Marine Le Pen selaku pemimpin partai National Rally (Christian Science Monitor)

National Rally didirikan pada tanggal 5 Oktober 1972 oleh Jean-Marie Le Pen untuk menyatukan gerakan nasionalis di Perancis. Jean-Marie Le Pen dijuluki oleh media di Perancis sebagai “Devil of The Republic” karena sikapnya yang islamofobia dan menyangkal peristiwa Holocaust.

Partai National Rally sejak tahun 2018 lebih dikenal sebagai National Front atau biasa disingkat FN, merupakan partai yang memiliki pandang anti-globalis. Sikap dari partai ini merupakan bagian komitmen dalam mencegah masuknya para imigran ke Perancis. Setelah Jean-Marie Le Pen ini turun dari jabatannya sebagai pemimpin partai, Marine Le Pen yang merupakan anaknya ditunjuk menjadi pengganti. 

Peralihan kepemimpinan tidak merubah sikap islamofobia dari partai FN. Pada tahun 2011, Marine Le Pen selaku pemimpin partai memperingatkan bahwa penggunaan cadar adalah puncak gunung es dari agenda islamisasi budaya Prancis.

Nama Marine Le Pen kemudian semakin terkenal pada saat pemilihan presiden di tahun 2020 karena pernyataannya yang akan melarang penggunaan cadar di ruang publik. Ia berkomitmen akan melawan segala ideologi totalitarian Islam.

Marine Le Pen seringkali menghubungkan kehadiran imigran dari negara-negara Timur Tengah sebagai penyebab kasus-kasus terorisme di Perancis. Misalnya setelah serangan terorisme yang terjadi di Paris pada tahun 2015 sehingga mengakibatkan korban sebanyak 130 orang. Marine Le Pen bersama partainya memanfaatkan kasus terorisme untuk meningkatkan popularitasnya.

Baca Juga: Massa Aksi Bela Al-Qur'an Serukan Boikot Produk Asal Swedia

4. The League of Polish Families

Gerakan islamofobia di Polandia yang mendapatkan dukungan dari partai konservatif seperti The League of Polish Families (DW)

The League of Polish Families (Liga Polskich Rodzin), disingkat LPR, dibentuk pada tanggal 30 Mei 2001 oleh Roman Giertych yang juga pendiri gerakan Katolik-Nasionalis All-Polish Youth. LPR mendorong diterapkannya nilai-nilai sosial tradisional agama Katolik dan nasionalisme di dalam kehidupan masyarakat Polandia.

LPR menganggap Islam sebagai ancaman dan memiliki agenda untuk menguasai Eropa. Penolakan LPR terhadap Islam dapat dilihat ketika pada tahun 2006 partai ini membuat situs blog yang bernama resistance to Islam. Blog tersebut berisikan ajakan bagi masyarakat Polandia untuk menolak kehadiran Islam. Salah satu anggota LPR,  Piotr Slusarczyk, juga merupakan pencipta gerakan Stop Islamisation of Europe. 

Sifat konservatif dari partai LPR juga ditunjukan dengan penolakannya terhadap kelompok minoritas lain seperti penganut agama Yahudi dan LGBTQ di Polandia. Menteri Pendidikan dari partai LPR, Mirosław Wierzejski, mengutuk dan menuding kelompok menyimpang LGBTQ telah terlibat dalam aktivitas pedofilia dan perdagangan narkotika.

Sikap kontroversial lain juga ditujukan oleh politisi LPR terhadap penganut agama Yahudi di Polandia yang menyangkal terhadap insiden Kamp Auschwitz ketika tentara Nazi Jerman menjajah Polandia di perang dunia kedua.

5. Danish People's Party

Salah satu tokoh dari partai konservatif Danish People Party, Morten Messerschmid (ABC News)

Danish People's Party atau biasa disingkat DPP merupakan adalah partai beraliran konservatif sayap kanan yang didirikan di Denmark pada tanggal 6 Oktober 1995 oleh Pia Kjærsgaard. Sebagai partai konservatif, DPP memiliki tujuan untuk melindungi warisan budaya masyarakat Denmark yang dekat dengan Gereja Lutheran Injil Denmark.

Agar dapat mempertahankan kedaulatan Denmark sebagai negara religius, DPP menolak wacana multikulturalisme yang diinisiasi oleh Uni Eropa dan mencegah masuknya para imigran terutama dari negara-negara Timur Tengah. Menurut pendiri DPP, Pia Kjærsgaard, konsep multikulturalisme adalah bencana bagi Denmark.

Agar dapat mencegah masuknya para imigran, DPP menuntut agar pemerintah Denmark membatasi undang-undang ujaran kebencian atau biasa disebut racism paragraph (racismeparagraffen). Hal ini harapannya agar masyarakat Denmark dapat diberikan kebebasan untuk mengkritik keberadaan kelompok imigran dan Islam.

Strategi lain yang digunakan oleh DPP untuk mencegah masuknya Islam dari para imigran adalah dengan memberikan program bantuan ekonomi. Pada tahun 2017, juru bicara Partai DPP, Martin Henriksen, menganjurkan agar pemerintah Denmark menawarkan bantuan ekonomi kepada para penganut agama Islam, khususnya kalangan imigran yang ingin meninggalkan agamanya.

Dalam kebijakan luar negeri, DPP mendukung keberadaan negara Israel dan menolak kedaulatan Palestina. DPP juga meminta agar kedutaan Denmark di Israel dipindahkan ke Yerusalem.

Baca Juga: Protes Pembakaran Al-Qur'an, Massa Geruduk Kedubes Swedia

6. UK Independence Party

Salah satu poster kampanye dari partai UK Independence Party yang menunjukan penolakan atas masuknya imigran ke Inggris (Bucks Free Press)

UK Independence Party (UKIP) didirikan pada tanggal 3 September 2003. UKIP merupakan salah satu partai sayap kanan yang mengagendakan gerakan populis di Inggris. Partai ini memiliki pandangan Euroscepticism yang menyerukan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE).

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa merupakan bagian dari usaha untuk memperkuat identitas kesatuan Britania Raya dan melawan nasionalisme Wales dan Skotlandia. Dalam usaha memperkuat identitas nasional UKIP juga menolak masuknya imigran yang dianggap sebagai agenda dari islamifikasi di Britania Raya. Dalam mendukung agenda partai, UKIP memiliki basis dukungan yang disebut sebagai People’s Army. Pers media Inggris seringkali menemukan pernyataan rasis dan seksis dari tokoh politik partai UKIP.

Dalam usaha untuk mencegah masuknya para imigran terutama dari Timur Tengah, partai ini menyerukan agar dicabutnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan menghapus European Convention on Refugees and the European Convention on Human Rights. UKIP menyerukan larangan pembangunan masjid di Inggris, penggunaan burqa di ruang publik, dan pengadilan syariah di Inggris.

Richard Braine, pemimpin UKIP, menyerukan agar setiap penyebaran kitab Al-Quran merupakan perbuatan ilegal. Menurut UKIP, Islam dikenal sebagai agama yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Dalam menyebarkan islamofobia, Partai UKIP bekerjasama dengan organisasi masyarakat yang juga anti Islam yaitu English Defence League. Organisasi ini seringkali melakukan demonstrasi atas keberadaan komunitas Islam Salafi di Luton, Bedfordshire.

7. Sweden Democrats

Para pendukung partai Sweden Democrats (IPS Journal)

Sweden Democrats (Sverigedemokraterna) atau biasa disingkat SD, merupakan partai beraliran sayap kanan yang memegang ideologi euroskeptisme, nasionalisme konservatif, dan anti-imigran. Partai ini didirikan oleh pada tanggal 6 Februari 1988. Di Awal pembentukannya, partai ini mendapatkan perhatian dari publik karena diduga memiliki keterkaitan dengan ideologi Nazi.

Beberapa anggota awal partai SD seperti Gustaf Ekström selaku auditor merupakan seorang mantan veteran Waffen-SS (pasukan elit Nazi). Selain itu, ketua pertama dari partai SD, Anders Klarström, pernah aktif di dalam partai Nordiska Rikspartiet yang juga berideologi Nazi. 

Partai SD terkenal dengan kebijakannya yang menentang masuknya imigran dengan bekerja sama dengan partai-partai lain di negara kawasan Nordik. Mereka menganggap Swedia seharusnya tidak bertanggung jawab atas krisis pengungsi akibat konflik yang terjadi di negara-negara dunia seperti Timur Tengah.

Penolakan partai SD atas masuknya imigran dapat dilihat dari sikapnya terhadap kebijakan multikulturalisme dan integrasi terhadap para pendatang. Mereka menganggap kebijakan multikulturalisme hanya akan merusak identitas nasional negara Swedia. 

Beberapa saran dan kebijakan yang pernah dilontarkan oleh partai SD seringkali bertujuan untuk menyerang hak para imigran di Swedia. Misalnya partai SD mendukung gagasan Swedish Welfare State di mana pemerintah hanya memberikan jaminan kesejahteraan terhadap warga Swedia asli.

Dalam kebijakan luar negeri, partai SD juga mendukung peningkatan anggaran di bidang keamanan untuk melakukan patroli terhadap para imigran. Bahkan partai SD juga pernah memberikan saran agar dibangunnya tembok di sepanjang perbatasan Eropa dengan Turki untuk mencegah masuknya para imigran dan teroris. 

Sweden Democrats mendapatkan popularitasnya melalui masalah islamofobia yang merebak di Swedia. Timbulnya sikap islamofobia ini pasca kerusuhan yang terjadi di Swedia pada tanggal 7 April 2022. Kerusuhan ini dipicu akibat aksi setelah kasus pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh politisi keturunan Denmark-Swedia, Ramus Paludan di depan Masjid Raslatt Kota Jonkoping.

Di tahun yang sama setelah insiden tersebut, SD kemudian mulai memperkuat undang-undang bernuansa anti-muslim, misalnya melalui Perjanjian Tidö (Tidöavtalet). Melalui regulasi ini, pemerintah melalui kementerian pendidikan memiliki kewenangan untuk mendeteksi persebaran paham ekstremisme Islam di setiap sekolah.

Itulah 7 partai politik yang menolak kehadiran imigran dan komunitas Islam di Eropa. Kasus kebencian terhadap agama tertentu harapannya mendorong negara-negara di Eropa melakukan evaluasi dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia.