Di Jepang, Hanya Pemilik Lahan Parkir yang Boleh Punya Mobil

Warga setempat bisa meminta pengajuan sertifikat untuk memperoleh lahan parkir mereka, namun ini memerlukan proses yang panjang dan syarat yang sulit. Salah satunya adalah jarak antara parkiran dan rumah tidak boleh lebih dari dua kilometer. Selanjutnya, dimensi kendaraan harus sesuai supaya pemilik mobil bisa memasukkan dan mengeluarkan mobilnya dengan mudah.

Warga juga harus membayar biaya administrasi sebesar 2.100 yen  atau sekitar Rp 247 ribu. Selain itu, mereka dibebankan biaya stiker parkir 500 yen atau setara Rp 58 ribu.

Pemerintah mengklaim bahwa aturan ketat ini harus diberlakukan guna menghindari orang-orang kehabisan tempat parkir dan mmeberikan kesempatan kepada semua orang untuk memperoleh hak mereka mendapatkan tempat parkir. Kenyataanya apakah kebijakan ini bukannya malah menimbulkan pro dan kontra?

Sebetulnya, aturan semacam ini sudah diberlakukan sejak tahun 1962. Aturan ini awalnya hanya diterapkan di kota-kota besar. Namun, saat ini regulasi tersebut mencakup jangkauan lebih luas lagi.  

Bahkan, menurut Undang-undang Parkir tahun 1957 Jepang, kebedaraan tempat parkir umum sebenarnya dilarang. Namun, pemerintah setempat melunak dengan tetap memperbolehkan parkir di siang hari dan malam hari. Mereka tetap melarang adanya parkir kendaraan sampai semalaman.

Di sejumlah kota besar di Jepang, para pengendara mobil yang ingin memarkirkan mobilnya hanya memiliki batas waktu 60 menit saja. Lebih dari itu akan dikenai sanksi. Apabila ada kendaraan yang ketahuan memarkirkan kendaraan mereka semalaman, maka pada jam 3 pagi harinya, semua kendaraan yang diparkir di tempat parkir tersebut akan diamankan.