Bisakah Masyarakat Sipil Mendapat Pengawalan Polisi di Jalan Raya?

Pertama-tama, kamu perlu tahu bahwa pengawalan polisi tidak eksklusif untuk pejabat negara. Kepolisian Indonesia punya layanan pengawalan untuk masyarakat umum, selama alasan yang diajukan jelas, mendesak, dan memenuhi prosedur. Misalnya, pengawalan ambulans, jenazah, rombongan keluarga, event besar, atau pengamanan tertentu yang berpotensi mengganggu ketertiban lalu lintas. Dalam beberapa kasus, pengusaha atau masyarakat yang membawa barang berisiko tinggi juga bisa mengajukan permohonan pengawalan resmi.

Namun, prosesnya tidak otomatis. Pengawalan hanya diberikan kalau pihak kepolisian menilai situasinya benar-benar membutuhkan intervensi. Jadi kalau hanya ingin “cepat sampai karena telat meeting”, ya jelas tidak akan lolos. Polisi mempertimbangkan aspek keselamatan, urgensi, rute perjalanan, hingga potensi gangguan. Prosesnya tidak spontan di jalan, tapi biasanya diajukan lewat surat resmi ke satuan lalu lintas setempat.

Walaupun prosedur normal dilakukan lewat permohonan resmi, ada kondisi yang membuat polisi bisa memberikan pengawalan spontan. Contohnya ketika ada kondisi medis darurat. Ketika kamu membawa orang yang kritis dan menemui petugas polisi di jalan, mereka memiliki kewenangan untuk membantu mempercepat perjalanan menuju rumah sakit. Ini bukan layanan “VIP”, tapi bentuk respons cepat terhadap keadaan yang menyangkut nyawa.

Selain itu, jika terjadi situasi ancaman nyata—misalnya kamu sedang diikuti kendaraan mencurigakan—kamu bisa langsung meminta bantuan di pos polisi atau kepada petugas mana pun yang ada di lapangan. Pengawalan dalam konteks ini bukan soal protokol, tapi tugas perlindungan yang melekat pada polisi. Hanya saja, penggunaan sirene dan prioritas jalan tetap mengikuti aturan agar tidak menimbulkan kekacauan baru di lalu lintas.

Meski terbuka untuk masyarakat sipil, ada batasan tegas dalam pengawalan. Polisi tidak boleh memberikan pengawalan untuk alasan yang tidak mendesak, apalagi untuk kepentingan gaya hidup. Pengawalan juga tidak bisa dilakukan oleh sembarang pihak—hanya polisi lalu lintas dan unit terkait yang punya kewenangan. Selain itu, penggunaan lampu rotator dan sirene oleh masyarakat sipil tetap dilarang, meskipun kamu sedang berada dalam rombongan yang dikawal.

Kamu juga harus paham bahwa pengawalan bukan jaminan bebas melanggar aturan. Kecepatan tinggi tetap harus memperhatikan keselamatan, dan rute tetap mengikuti koordinasi resmi. Artinya, pengawalan adalah bentuk manajemen lalu lintas, bukan pembebasan hukum di jalan raya.

Pada akhirnya, masyarakat sipil memang bisa mendapatkan pengawalan polisi, tetapi dengan syarat tertentu yang bertujuan menjaga keselamatan, bukan memamerkan status. Jika digunakan dengan benar, pengawalan bukan hanya membantu kamu, tapi juga menjaga ketertiban semua pengguna jalan. Artikel lain yang mungkin kamu suka: “Bolehkah Polisi Menggelar Razia Kendaraan Pada Malam Hari?”