Telat Bayar Pajak Kendaraan, Motor Bisa Disita Polisi?

Untuk memahami duduk perkara ini secara jernih, masyarakat harus bisa membedakan antara ranah hukum lalu lintas dan ranah hukum fiskal atau perpajakan. Pihak kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang berwenang menindak pelanggaran lalu lintas jalan raya, sedangkan pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan domain dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Samsat. Secara regulasi hukum, polisi tidak memiliki kewenangan langsung untuk menyita sebuah kendaraan hanya karena pemiliknya terlambat membayar pajak ke kas daerah.

Namun, yang sering kali memicu salah paham adalah keterkaitan antara pajak tahunan dengan keabsahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, STNK harus disahkan setiap tahun saat pembayaran pajak. Jika pajak mati, berarti STNK tersebut dianggap tidak sah secara operasional di jalan raya. Polisi berhak melakukan penilangan bukan karena masalah pajaknya yang belum dibayar, melainkan karena pengendara mengemudikan kendaraan dengan dokumen STNK yang tidak sah atau belum diregistrasi ulang.

Meskipun polisi tidak menyita motor karena perkara pajak, penyitaan unit kendaraan tetap bisa terjadi dalam proses penilangan pelanggaran STNK. Sesuai dengan hukum acara penilangan, ketika seorang pengendara kedapatan mengoperasikan sepeda motor dengan STNK yang mati atau tidak sah, petugas kepolisian akan mengeluarkan surat tilang sebagai bentuk sanksi administratif.

Dalam proses penilangan tersebut, petugas membutuhkan jaminan barang bukti yang sah untuk memastikan pelanggar akan menghadiri sidang atau membayar denda di bank. Jika pengendara tidak mampu menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah sebagai jaminan, atau jika masa berlaku STNK lima tahunan (pelat nomor) sudah habis total, maka polisi memiliki dasar hukum yang kuat untuk menyita sepeda motor tersebut sementara waktu. Unit motor yang dibawa ke pos polisi tersebut berstatus sebagai barang bukti pelanggaran lalu lintas jalan raya, bukan karena disita oleh negara akibat menunggak utang pajak.

Menghadapi risiko penilangan akibat STNK mati, pemilik sepeda motor yang telat membayar pajak sebaiknya segera menyelesaikan kewajiban administratifnya daripada menghindari razia di jalan raya. Pemerintah daerah secara berkala sering menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang menghapus denda keterlambatan dan hanya mengharuskan pemilik membayar pokok pajaknya saja.

Melalui pemanfaatan program pemutihan ini, STNK sepeda motor dapat kembali disahkan secara hukum tanpa perlu menguras isi dompet terlalu dalam untuk membayar denda akumulatif. Memastikan seluruh dokumen kendaraan aktif dan sah secara hukum adalah langkah paling bijak untuk berkendara dengan tenang tanpa perlu merasa waswas akan bayang-bayang penilangan ataupun penyitaan barang bukti oleh petugas di lapangan.