Zurich, IDN Times - Baru-baru ini perusahaan investasi dunia asal Swiss, Credit Suisse, merilis Laporan Kekayaan Global 2018. Dalam laporan tersebut Credit Suisse menyinggung sejumlah negara yang dikategorikan memiliki pertumbuhan cukup signifikan.
Salah satunya Indonesia.
Meski mengalami krisis finansial pada 1997 hingga 1998, Indonesia dianggap telah berada dalam kondisi baik. Apalagi, kekayaan per orang dewasa meningkat empat kali lipat sejak 2000 meski pertumbuhan itu terjadi sebelum krisis finansial global pada 2008.
Pertumbuhan rata-rata sejak tahun 2010 adalah enam persen, meski ini mayoritas dipengaruhi oleh inflasi. Kekayaan per orang dewasa di Indonesia sendiri pada pertengahan 2018 diestimasi berada di angka US$8.920 atau Rp135,5 juta. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari tahun 2000.
Hampir separuh warga dewasa di negara-negara berpenghasilan tinggi di kawasan Asia seperti Jepang dan Singapura terkonsentrasi di bagian atas piramida. Sebaliknya, masyarakat di negara-negara berpendapatan rendah seperti Indonesia, Bangladesh, dan Pakistan, lebih cenderung berada di bagian bawah piramida.
Sebanyak 10 persen orang dewasa dunia menguasai 85 persen kekayaan dunia. Di saat bersamaan, separuh orang dewasa di piramida bagian bawah secara kolektif hanya menguasai kurang dari satu persen kekayaan dunia.
Jika dirinci lagi, dari 170 juta penduduk Indonesia, 85 persen warga dewasanya memiliki kekayaan kurang dari US$10.000 atau Rp152 juta. Kemudian, hanya 0,8 persen yang memiliki kekayaan di atas US$100.000 atau Rp1,5 miliar.
Sedangkan hanya 0,1 persen populasi yang memiliki kekayaan lebih dari US$1 juta atau Rp15 miliar. Ketika dirata-rata, hanya satu persen populasi Indonesia yang menguasai 47 kekayaan.
Dari laporan tersebut kemudian diketahui bahwa dalam urusan ketimpangan ekonomi, Indonesia masuk ke dalam jajaran lima besar dunia. Indonesia berada di belakang India di mana satu persen populasi menguasai 51,5 persen kekayaan nasional. Setelahnya ada Turki dengan 54,4 persen, Rusia dengan 57,1 persen, dan Thailand dengan 66,9 persen.
Di antara negara-negara yang memiliki setidaknya 20 miliarder, tidak ada miliarder perempuan di Indonesia, Singapura dan Taiwan. Sementara itu, tak seperti di Amerika Serikat dan Jepang yang menilai aset finansial paling penting, di Indonesia aset riil rupanya lebih mendominasi.
Untuk mengukur seberapa parah ketimpangan si kaya dan si miskin, kita bisa menggunakan Indek Gini atau Gini Ratio. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.
Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau tidak ada ketimpangan sama sekali dalam sekelompok masyarakat tersebut.
Nah, bagaimana dengan Indonesia? Melansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Ratio Gini Indonesia pada Maret 2018 berada di angka 0,389. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393 turun sebesar 0,004 poin.
Dari data BPS juga terungkap bahwa ketimpangan si kaya dan si miskin lebih tinggi terjadi di perkotaan. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,401, sementara di perdesaan 0,324.
Uniknya, Gini Ratio di perkotaan itu turun dibanding September 2017 yang sebesar 0,404 dan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,407.
Sementara Gini Ratio di perdesaan Maret 2018 naik naik sebesar 0,004 poin jika dibandingkan Maret 2017 dan September 2017 yang sebesar 0,320.
Pada Maret 2018, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,29 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.
Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,47 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,15 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah.