Jakarta, IDN Times - Otoritas keamanan Malaysia mengambil langkah tegas dengan menetapkan 12 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kedah sebagai lokasi rawan penyelundupan. Penetapan ini merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap penyaluran BBM di wilayah perbatasan Malaysia-Thailand.
Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kebocoran dana subsidi yang merugikan negara. Selain itu, langkah tersebut diambil guna mengamankan pasokan energi domestik agar tetap mencukupi.
Data kepolisian menunjukkan 12 SPBU tersebut tersebar di tiga distrik yang berbatasan langsung dengan Thailand. Tujuh SPBU berada di Distrik Baling, empat di Kubang Pasu, dan satu SPBU di Padang Terap.
Kepala Polisi Kedah, Datuk Adzly Abu Shah, menyatakan lokasi ini dipilih karena berdekatan dengan jalur yang sering digunakan penyelundup. Pemetaan ini juga didasarkan pada laporan transaksi mencurigakan terkait bahan bakar bersubsidi.
Banyaknya jalan alternatif di Baling dan Kubang Pasu dinilai mempermudah praktik penyelundupan. Para pelaku umumnya menggunakan kendaraan dengan tangki bahan bakar yang sudah dimodifikasi agar dapat menampung lebih banyak BBM. Sementara itu, pengawasan di Padang Terap turut diperketat karena menjadi jalur utama perlintasan logistik antarnegara.
Sebagai tindak lanjut, kepolisian mengerahkan sekitar 30 personel untuk berpatroli rutin di area tersebut melalui operasi Ops Tiris Bersepadu 4.0. Operasi gabungan lintas lembaga ini akan dilakukan secara berkala dan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan kelancaran distribusi BBM.
"Petugas kami sudah mulai melakukan patroli rutin di lokasi-lokasi rawan ini untuk mengamankan perbatasan," kata Datuk Adzly Abu Shah, dilansir The Straits Times.
Fokus utama patroli ini adalah menindak pelanggaran Peraturan Kontrol Pasokan 2026 yang melarang penyalahgunaan bensin subsidi RON95. Pasukan Gerakan Am (PGA) juga dilibatkan untuk mengawasi aktivitas mencurigakan, mulai dari pergerakan kendaraan kecil hingga distribusi BBM skala besar menuju perbatasan.
Selain patroli fisik, pengawasan diperkuat melalui program Budi95 yang memangkas jatah bensin subsidi RON95 per individu dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan. Kebijakan ini mempermudah petugas dalam mendeteksi pola pembelian tidak wajar.
Pengetatan aturan ini mulai memengaruhi perilaku konsumen di perbatasan. Petugas SPBU di Changloon, Mira Rodzi, membenarkan adanya penurunan tren pembelian BBM dalam jumlah maksimal.
"Pengendara yang mengisi penuh tangki kendaraannya sebelum menyeberang ke Thailand sekarang kebanyakan hanya terlihat saat akhir pekan atau hari libur perayaan," ujar Mira.
Pengelola SPBU kini juga diwajibkan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.
"Penjualan bahan bakar diawasi dengan ketat dan kami harus mengikuti aturan yang ada, setiap kegiatan yang tidak wajar wajib kami laporkan," kata Nizam Ariffin, Supervisor SPBU di Jitra.
Ke depannya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia berencana menggelar audit wajib bagi seluruh SPBU dalam radius 50 kilometer dari perbatasan. Upaya ini diharapkan mampu memutus rantai penyelundupan sekaligus menekan kerugian dana subsidi negara yang mencapai 6 miliar ringgit (Rp26,03 triliun) per bulan.