24.867 Pekerja Terancam Nganggur Jika Ekspor Konsentrat Disetop

Arifin juga menjelaskan, dampak apabila tidak diberikan perpanjangan ekspor konsentrat pada komoditas tembaga, potensi nilai ekspor tembaga yang hilang sebesar 4,67 miliar dolar AS di tahun 2023.

"Kemudian adanya penurunan penerimaan negara dari royalti konsentrat sebesar 353,6 juta dolar," ujarnya.

Kemudian, untuk komoditas besi akan hilang potensi nilai ekspor konsentrat sebesar 81,06 juta dolar AS pada 2023, dan royalti yang hilang 6,95 juta dolar AS.

Pada komoditas timbal, potensi nilai ekspor yang hilang sebesar 14,36 juta dolar AS pada 2023, dan penurunan penerimaan negara dari royalti hampir 1 juta dolar AS.

"Kemudian komoditas seng PT Kobar Lamandau Mineral, hilangnya nilai ekspor konsentrat seng 2023 sebesar 21,6 juta dolar dan menjadi 37 juta dolar di tahun 2024. Berkurangnya penerimaan negara dari royalti 1,5 juta dolar," ujar Arifin.

Terakhir, ketika dilakukan larangan ekspor bijih bauksit maka potensi ekspor bauksit akan hilang senilai 288,52 juta dolar AS di 2023. Kemudian ada penurunan penerimaan negara dari royalti bauksit sebesar 34,6 juta dolar AS.

Jadi, total potensi nilai ekspor yang hilang mencapai 5,07 miliar dolar AS pada 2023. Sementara potensi nilai ekspor yang hilang di 2024 mencapai 8,86 miliar dolar AS.

Mempertimbangkan dampak yang diakibatkan dari larangan ekspor konsentrat pada 10 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk memberikan tambahan waktu ekspor konsentrat mineral logam sampai 31 Mei 2024, dengan tetap dikenakan denda.

"Agar pembangunan fasilitas pemurnian dapat diselesaikan dan tidak terjadi pengurangan tenaga kerja maka diperlukan tambahan waktu ekspor konsentrat mineral logam," kata Arifin.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Dony Maryadi Oekon mengatakan, tujuan Komisi VII memanggil Menteri ESDM hari ini adalah untuk mendapatkan penjelasan dari pihak pemerintah.

Sebab, kebijakan relaksasi ekspor menimbulkan pro-kontra yang bisa memengaruhi komitmen pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri hasil tambang.

Di satu sisi, legislatif menyadari banyaknya perusahaan tambang yang belum siap sepenuhnya menghadapi pelarangan ekspor tersebut.

Komisi VII menyarankan pemerintah agar pelarangan ekspor mineral diterapkan dengan rencana serta peta jalan yang matang, dalam hal mengembangkan ekosistem industri pengolahan mineral.

"Termasuk misalnya mempertimbangkan ketersediaan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, sehingga kita dapat memitigasi segala dampak negatif dari pelarangan ekspor tersebut," ujarnya.