3 BUMN Diusulkan Dapat PMN 2023 Senilai Rp50 Triliun, DPR Masih Kaji

17 Jun 2022, 15:50 WIB

Ilustrasi Modal. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tiga BUMN tersebut adalah PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji ketika membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan tiga BUMN tersebut pada Kamis (16/6/2022).

Adapun rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, dan Wakil Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia, Edwin Hidayat Abdullah.

"Untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN Tunai tahun anggaran 2023 sebesar Rp10 triliun untuk mendanai pengembangan infrastruktur kelistrikan. Kemudian mendalami usulan PMN Tunai tahun anggaran 2023 sebesar Rp30,65 triliun untuk memperkuat struktur permodalan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra dan mendalami usulan PMN Tunai tahun anggaran 2023 sebesar Rp9,5 triliun untuk mempercepat pemulihan industri pariwisata nasional pascapandemik," kata Sarmuji, dikutip dari YouTube Komisi VI DPR RI, Jumat (17/7/2022).

Berikut ini penjelasan lengkap mengenai usulan dan penggunaan PMN Tunai 2023 dari PLN, Hutama Karya, dan Aviasi Pariwisata Indonesia.

1. PLN

Kantor Pusat PLN (Dok. PLN)

Dalam RDP tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bakal menggunakan dana PMN 2023 sebesar Rp10 triliun untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen. Selain itu, dana tersebut juga dipakai untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.

"PMN ini akan direalisaskan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat, dengan menyediakan kelistrikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan)," ujar Darmawan.

Darmawan pun merinci alokasi penggunaan PMN sebesar Rp10 triliun tersebut. Sebanyak Rp2 triliun bakal digunakan PLN untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa, Madura, dan Bali dengan pembangunan infrastruktur.

Kemudian, sebanyak Rp4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan.

"PLN juga menganggarkan Rp3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil," kata Darmawan.

2. Hutama Karya

Ilustrasi Jalan Trans Tol Sumatera (JTTS). hutamakarya.com

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto juga menjelaskan penggunaan dana PMN 2023 kepada Anggota Komisi VI DPR RI. PMN Tunai 2023 bakal digunakan Hutama Karya untuk kelanjutan pembangunan Tahap I dan Tahap II Jalan Tol Trans Sumatra.

"Untuk 2023 kami mengajukan Rp30,561 triliun yang terdiri untuk menyelesaikan Tahap I sebsar Rp13,690 triliun dan untuk tahap II sebesar Rp16,871 triliun," kata Budi Harto.

Adapun pada Tahap I dengan rincian pembangunan ruas Tol Binjai - Pangkalan Brandan sebesar Rp1,096 triliun, ruas Tol Simpang Indralaya - Prabumulih sebesar Rp1,028 triliun, ruas Tol Kisaran - Indrapura Rp1,176 triliun, ruas Tol Kuala Tanjung - Parapat sebesar Rp3,037 triliun, ruas Tol Taba Penanjung - Bengkulu sebesar Rp266 miliar, ruas Tol Sigli - Banda Aceh Rp952 miliar, ruas Tol Sicincin - Padang sebesar Rp5,339 triliun, dan ruas Tol Pangkalan - Pekanbaru sebesar Rp797 miliar.

Sementara untuk Tahap II meliputi ruas Tol Betung - Tempino - Jambi sebesar Rp8,962 triliun dan ruas Tol Junction Pekanbaru - Bypass Pekanbaru sebesar Rp7,909 triliun.

3. Aviasi Pariwisata Indonesia

Konferensi Pers InJourney di Hotel Sari Pan Pacific. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Wakil Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney, Edwin Hidayat Abdullah pun tak ketinggalan menjelaskan tentang PMN Tunai 2023 yang diusulkannya.

Edwin bilang, InJourney membutuhkan suntikan dana dari PMN tahun depan sebesar Rp9,5 triliun. InJourney sendiri disebut Edwin belum pernah mendapatkan suntikan dana, baik dari PEN maupun PMN.

"Dalam tahun 2023 kami mengusulkan PMN sebesar Rp9,5 triliun yang dipergunakan untuk penguatan modal dan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,5 triliun, Kemudian untuk pengembangan infrastruktur aviasi yang sebagian besar adalah penugasan pemerintah sebesar Rp6 triliun," tutur Edwin.

Sebagai informasi, sebelum tiga BUMN di atas, Komisi VI DPR RI terlebih dahulu memastikan bakal mendalami usulan PMN dari empat BUMN penerima PMN 2023, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI, Perum Damri, Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav dan PT LEN Industri (Persero).

Adapun rinciannya, RNI mengusulkan PMN tunai sebesar Rp2 triliun untuk mendanai kebutuhan investasi dan modal kerja di anggota holding pangan. Selain itu, RNI juga mengusulkan Rp2,6 triliun PNM non-tunai yang merupakan salah satu program strategis pada kajian pembentukan holding BUMN Pangan.

Kemudian, Perum Damri mengusulkan PMN 2023 sebesar Rp866,8 miliar dan bakal digunakan untuk program yang memberikan peluang peningkatan kinerja dan produktivitas Damri, meningkatkan kontribusi nilai dividen kepada pemegang saham, dan meningkatkan kontribusi layanan transportasi pada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, AirNav mengusulan PMN Tunai 2023 sebesar Rp790 miliar yang akan digunakan untuk meningkatkan keselamatan, kualitas pelayanan, kapasitas produksi, dan relaksasi keuangan perusahaan.

Terakhir, Len Industri mengusulkan PMN Tunai 2023 sebesar Rp3 triliun yang akan dipakai untuk program investasi kelompok usaha Holding Defend ID. Len Industri juga mengusulkan PMN non tunai tahun 2023 sebesar Rp838,4 miliar untuk memperbaiki struktur permodalan korporasi.