4 Kota di Dunia Sudah Duluan Terapkan ERP, Ngefek Kurangi Macet?

25 Jan 2023, 06:07 WIB

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (9/1/2023). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di sejumlah ruas jalan pada tahun ini.

Aturan tersebut tercantum dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Jakarta dipastikan bukan menjadi kota satu-satunya di dunia yang menerapkan ERP. Sebelumnya, terdapat empat kota di dunia yang telah menerapkan ERP. Berikut informasinya seperti dikutip dari keterangan Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno.

1. Oslo

potret Kota Oslo (pixabay.com/users/another_simon)

Oslo, ibu kota Norwegia menjadi salah satu kota di dunia yang menerapkan ERP. Pemerintah Kota Oslo menerapkan jenis pemungutan revenue generation dengan 27 titik pembayaran. Adapun tarif yang dikenaikan adalah antara 5 dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp74,8 ribu sampai 18 dolar AS (Rp269 ribu).

Penerapan ERP dioperasikan selama 24 jam dan 7 hari seminggu alias setiap hari. Pemerintah Oslo berhasil memperoleh pemasukan bruto 400 juta dolar AS (Rp5,9 triliun) dan menambah biaya operasional 11 persen hingga 45 juta dolar AS (Rp673,8 miliar).

Selain itu, ERP di Oslo juga menurunkan jumlah lalu lintas sebesar 10 persen.

2. Stockholm

potret bendera Swedia dengan latar belakang kota Stockholm (pixabay.com/chiprida)

ERP sebagai pajak yang dikenakan pada kendaraan ketika memasuki Stockholm. Kebijakan ini dinamai Stockholm Congestion Tax (SCT) dan berlaku efektif per 1 Agustus 2007 setelah melalui uji coba selama tujuh bulan.

ERP di ibu kota Swedia dilakukan menggunakan jenis pemungutan congestion charging dengan 18 titik pembayaran. Tarif yang dikenakan antara 1,40 dolar AS (Rp20,9 ribu) hingga 2,85 dolar AS (Rp42,7 ribu) dan beroperasi mulai jam 06.30 hingga 18.29 dari hari Senin hingga Jumat, kecuali Bulan Juli.

Stockholm menerima pemasukan bruto per tahun sebesar 125 juta dolar AS (Rp1,8 triliun) dan menambah biaya operasional 18 persen hingga 23 juta dolar AS (Rp344,5 miliar).

Kebijakan itu membuat Stockholm mendapatkan penurunan lalu lintas pada peak 25 persen dan kondisi off peak sebesar 20 persen.

3. London

Ilustrasi London, Inggris (unsplash.com/lucas_davies)

ERP di London digagas pada 1964 oleh Ahli Ekonomi Robert Smith dengan konsep road charging dan dimulai 17 Februari 2003 oleh Wali Kota, Kenneth Robert Livingstone (2000-2008).

ERP di London dilakukan menggunakan jenis pemungutan congestion charging di semua kawasan atau area. Tarif yang dikenakan antara 13,60 dolar AS (Rp203 ribu) hingga 18,20 dolar AS (Rp272 ribu) dan beroperasi mulai jam 06.30 hingga 18.00.

Melalui ERP tersebut, London mendapatkan pemasukan bruto per tahun 450 juta dolar AS atau setara Rp6,74 triliun dan menambah biaya operasional hingga 67 persen menjadi sebesar 300 juta dolar AS (Rp4,4 triliun).

ERP London menimbulkan penurunan lalu lintas pada peak dan off peak sebesar 20 persen.

4. Singapura

Ilustrasi Orchard Road, Singapore (IDN Times/Sunariyah)

Singapura adalah negara pertama yang mengaplikasikan ERP pada 1998 dengan sebutan awal urban road user charging. Sebelum ERP, Singapura menggunakan Area-Licensing Scheme (ALS). Pada 1998, ALS diganti dengan Electronic Road Pricing (ERP).

ERP dilakukan dengan jenis pemungutan congestion charging di 42 titik pembayaran. Tarif yang dikenakan antara 0,40 dolar (Rp5.990) – 6,20 dolar AS (Rp92,8 ribu) dan beroperasi mulai jam 07.00 hingga 21.30 dan tarif bisa berubah sesuai dengan jam.

Pemasukan bruto Singapura dari ERP sebesar 65 juta dolar AS atau Rp973 miliar per tahun dan menambah biaya operasional hingga 19 persen menjadi 12,25 juta dolar AS (Rp183,4 miliar). ERP di Singapura menimbulkan penurunan lalu lintas pada peak dan off peak sebesar 25 persen.