4th Indonesia Fintech Summit Digelar di Bali, Keuangan Digital Dikebut

Airlangga optimistis upaya pemulihan perekonomian nasional bisa terus berlanjut, termasuk pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen hingga triwulan 4 2022.

Ia menilai sektor keuangan digital memiliki potensi menjanjikan sehingga dibutuhkan kolaborasi antarstakeholder, termasuk asosiasi, sehingga berbagai platform layanan keuangan digital bisa semakin inklusif dan menjangkau segenap lapisan masyarakat.

Pemerintah melalui Menko Perekonomian bekerja sama dengan OJK dan BI akan terus mendukung kontribusi fintech guna penguatan ekonomi nasional.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai masalah yang dihadapi Indonesia adalah masalah yang juga dihadapi seluruh negara. Masalah tersebut antara lain inflasi ekonomi.

Berdasarkan Data Moneter Internasional (IMF) pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat dari 6,1 persen pada 2021 menjadi 3,2 persen pada 2022. Saat ini banyak negara memproritaskan upaya “menjinakkan” inflasi.

“Tidak ada negara yang dapat menyelesaikan hal ini sendirian. Indonesia sebagai anggota G20 merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar dan kita setidaknya punya sumber pertumbuhan ekonomi domestik,” ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia harus memastikan sumber ekonomi domestik dalam kondisi sehat dan baik untuk menghadapi ketidakpastian eksternal. Sumber pertumbuhan perekonomian domestik yang menjadi jaminan pertama untuk terus berprogres serta memastikan sumber domestik ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, mengatakan layanan digital saat ini bergerak menuju konvergensi dengan kehadiran multi apps atau super apps tak dapat dihindari.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi regulator. Namun, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki koordinasi yang solid antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya dalam memfasilitas perkembangan layanan keuangan digital dan memperkuat integrasi antarpihak.

“Kami harus memiliki pemahaman terhadap ekosistem yang pada akhirnya akan berpengaruh pada bagaimana kita dapat menawarkan proposisi bisnis yang matang namun tetap terbuka dengan solusi yang kreatif,” kata Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan strategi BI mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi digital melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

Destry mengatakan blueprint tersebut memperkenalkan QRIS sejak 2019 untuk meningkatkan akses pembayaran kepada UMKM. QRIS telah semakin berkembang dengan perluasan target pengguna melalui kenaikan limit, dan implementasi QRIS lintas negara (cross border), dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan MOU dengan 4 negara ASEAN untuk mendukung sekaligus merupakan aksi konkrit Presidensi G20 2022. Selain itu, terdapat  layanan BI-FAST pada lebih dari 77 bank peserta untuk memperkuat transaksi ritel.

“BI juga memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dengan prinsip integrated, interoperable, dan Interconnected (3I). Sejalan dengan itu, BI melakukan reformasi regulasi yang lebih kuat dan berbasis prinsip dengan penyempurnaan pada sisi perizinan,” ujar Destry.

Pada hari kedua sesi breakout 4th FIS, Ketua Umum AFPI, Adrian Gunadi menekankan, pentingnya pemanfaatan data, teknologi dan kolaborasi antar pihak demi mengoptimalkan upaya menyediakan akses keuangan bagi pelaku UMKM under banked dan underserved.

“Karena memang itu yang kita lihat. Fintech lending tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi di dalam suatu collaborative ecosystem. Itu menjadi salah satu kunci dan sejalan juga dengan tema moving forward together yang menjadi tema utama di Indonesia Fintech Summit ini,” katanya.

AFPI yang menjadi co-host dalam penyelenggaraan 4th IFS berpartisipasi dengan mengadakan 2 sesi breakout yang membahas sejumlah isu bidang fintech secara umum dan fintech lending secara khusus.

Tidak berhenti dengan rangkaian 4th IFS, BI, OJK, AFTECH dan AFPI akan menghadirkan BFN selama satu bulan penuh mulai 11 November 2022 -11 Desember 2022 dan dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat secara daring untuk edukasi, promosi, dan lowongan pekerjaan.

Executive Director Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Mercy Simorangkir, menyampaikan, “Meski kondisi global sedang sangat menantang dan beberapa negara menghadapi stagflasi perkembangan ekonomi, kondisi keuangan Indonesia masih tumbuh cukup baik dan terjaga, sehingga ini menjadi momentum baik bagi kita bersama untuk melanjutkan transformasi sektor keuangan ke arah yang lebih baik lagi,” katanya.

Di Indonesia, jumlah masyarakat unbanked masih sangat banyak, sehingga fintech yang merupakan bagian dari ekosistem ekonomi digital memiliki potensi yang besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan dalam mendukung pemerataan ekonomi digital di Indonesia.

Mercy menambahkan pengetahuan dan pemahaman resiko menggunakan fintech di masyarakat perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan berharap kegiatan menjangkau semakin banyak masyarakat untuk melek fintech sekaligus hasil diskusi menjadi bagian dari advokasi industri untuk menuju ASEAN Chairmanship 2023.

“Gelaran 4th IFS dan BFN menjadi bukti nyata kekuatan ekosistem keuangan digital Tanah Air dan dampaknya terhadap inklusi keuangan, pemulihan ekonomi nasional, sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan Tema Presidensi G20 ‘Recover Together, Recover Stronger’,” kata Mercy.