5.000 Produk Impor Dibekukan LKPP

19 Jun 2022, 15:00 WIB

ilustrasi impor (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah membekukan lebih dari 5.000 produk impor yang memiliki substitusi produk dalam negeri (PDN).

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, menyampaikan mandat Presiden Joko "Jokowi" Widodo bahwa anggaran belanja pemerintah senilai Rp1.200 triliun harus difokuskan untuk belanja PDN dan UMK-Koperasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, LKPP telah membekukan lebih dari 5000 produk impor yang memiliki substitusi PDN.

“Kita punya kewajiban 40 persen APBN/APBD digunakan untuk PDN dan UMK-Koperasi. Kalau seluruh pembangunan kabupaten/kota di indonesia menggunakan produk dalam negeri maka industri dalam negeri kita akan tumbuh. Melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring, tidak ada lagi ke depan terlambatnya penyerapan APBN/APBD,” kata Anas, dikutip IDN Times dari siaran pers, Minggu (19/6/2022).

1. LKPP kerja sama dengan pemerintah daerah genjot belanja produk dalam negeri

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

LKPP menggalang kolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk memacu belanja produk dalam negeri dan UMK-Koperasi, termasuk melalui sistem Katalog Elektronik Lokal.

“APBD memegang peran sangat penting sebagai instrumen fiskal untuk memulihkan ekonomi lokal. Insya Allah, saya yakin para bupati memiliki komitmen kuat membawa UMK di wilayahnya untuk onboard di e-Katalog Lokal maupun Toko Daring LKPP sehingga bisa ikut mengakses belanja APBD,” ujar Anas dalam Rapat Kerja Nasional XIV Apkasi.

2. Pemerintah daerah yang memanfaatkan katalog lokal masih sedikit

Ilustrasi belanja online (IDN Times/Arief Rahmat)

LKPP, dijelaskan Anas, berbenah agar para pelaku usaha mudah untuk masuk ke dalam Katalog Elektronik melalui pemangkasan tahapan atau pemangkasan birokrasi di e-katalog, dari 8 tahap menjadi hanya 2 tahap saja.

Anas berharap dukungan kepala daerah untuk segera memanfaatkan katalog lokal, di mana kini semua pemda telah ditetapkan sebagai pengelola katalog lokal.

“Progres pemerintah daerah penyelenggara Katalog Elektronik Lokal masih belum sesuai ekspektasi Bapak Presiden, hingga saat ini baru 127 pemda (23,4%) sudah tayang produk, namun 415 pemda (76,6%) belum tayang produk. Tugas kita saat ini membantu pelaku usaha untuk segera onboarding ke Katalog Elektronik dan Toko Daring,” sebutnya.

3. Pemerintah daerah berjanji siap menjalankan arahan Jokowi

Ilustrasi Presiden Jokowi (IDN Times/Arief Rahmat)

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menyampaikan para bupati yang bergabung pada APKASI siap menjalankan arahan Presiden Jokowi dengan berkolaborasi dengan LKPP, Kemendagri, dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

“Pemda harus bisa membuat kebijakan konkrit sehingga bisa dirasakan dampaknya, komitmen akan terus dilakukan guna percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menghadapi gejolak ekonomi global.” tambah Sutan.