5 Ancaman Ekonomi Jika Internet Shutdown Kembali Terulang

09 Jun 2020, 19:54 WIB

Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada 2019 merupakan pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, Presiden dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinyatakan sebagai pihak yang bersalah.

Menanggapi putusan tersebut, ekonom Indef, Bhima Yudhistira, juga mengatakan bahwa pemutusan internet (internet shutdown) merupakan tindakan yang merugikan ekonomi.

“Jadi mau ditinjau dari sisi hukum, politik, atau ekonomi, atas dasar apapun, kebijakan pemblokiran internet gak bisa dibenarkan,” kata Bhima dalam webinar yang diselenggarakan Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI), Selasa (9/6).

Bhima membeberkan apa saja bahaya ekonomi yang diderita Indonesia jika pemutusan internet kembali terjadi.

1. Kerugian negara hingga triliunan rupiah

IDN Times/Auriga Agustina

Alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengutip data yang sempat dirilis Top10VPN pada 2019 silam. Tahun lalu, Indonesia sekurangnya melakukan dua kali pembatasan internet, yaitu kerusuhan sebagai bentuk penolakan hasil pemilu di Jabodetabek dan kerusuhan akibat tindakan rasisme di Papua.

Selama 17,3 hari terjadi pembatasan internet, Indonesia pada 2019 megalami kerugian hingga Rp2,6 triliun.

Menurut Bhima, kerugian pada sektor ekonomi digital jauh lebih besar. Sebagai acuan, dia menggunakan data kerugian ketika pemutusan internet selama 3 hari imbas kerusuhan di KPU dan Bawaslu, yaitu Rp681 miliar.

“Kalau saya bandingkan dengan 3 harinya yang Rp681 miliar, sebenarnya hitung-hitungan Top10VPN itu underestimate, angkanya lebih besar. Yang Rp2,5 triliun itu gak ada apa-apanya,” kata dia.

2. Membuat pelaku usaha enggan berinvestasi di Indonesia

Ilustrasi investasi. (IDN Times/Mia Amalia)

Internet menjadi kunci keberhasilan ekonomi digital. Pembatasan internet mencerminkan ketidakpastian dalam berekonomi di Indonesia. Padahal, menurutnya, stabilitas kebijakan itu merupakan salah satu tantangan terberat dalam pengembangan ekonomi di Indonesia.

Dengan demikian, sangat tidak mungkin pemblokiran internet menyebabkan investor kabur atau enggan berinvestasi di Indonesia.

“Kebijakan teknologi digital Indonesia sebenarnya mundur jauh ke belakang dengan adanya pemblokiran. Tanpa bicara demokrasi atau politik, investor atau pelaku usaha akan melihat ekosistemnya gak menarik karena masalah utama dalam daya saing dan stabilitas kebijakan tidak di-address dengan baik,” ujarnya.

3. Sulitnya pemerataan ekonomi

Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih spesifik kasus Papua, pemblokiran internet menyebabkan pelaku usaha enggan berinvestasi di Indonesia bagian Timur. Selain infratruktur digital yang lebih memadai di Pulau Jawa, pemerintah juga dianggap belum bisa menyudahi permasalahan di Papua.

“Rencana bisnis, kira-kira kalau internet main blokir mau gak investasi di Papua? Pasti sebagian besar akan jawab nanti dulu deh, kok kebijakannya gak bisa dipegang gini. Padahal sudah siapin proposal gede-gedean, bikin industri dan segala macam di sana, tapi kebijakannya gak bisa dipegang,” kata lelaki yang sempat menempuh pendidikan master di Universitas Bradford, Inggris itu.

4. Sulitnya menekan angka kemiskinan

Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain pembatasan internet, Bhima juga menyoroti performa internet di Indonesia yang tergolong terburuk di dunia. Hal ini mengakibatkan pemerintah sulit melakukan distribusi bantuan sosial, misalnya, sebagai upaya pengentasan kemiskinan karena keterbatasan akses.

“Salah satu yang dikampanyekan negara adalah transisi dari non-tunai ke tunai, artinya cashless dan ini butuh infrastruktur digital. Kalau bantuan untuk mengurangi kemiskinan, sementara infrastruktur digital kita bermasalah, masih terkonsentrasi di Jawa, nah orang miskin yang tinggal di tempat terisolir, pengurangan kemiskinan akan terhambat karena masalah koneksi,” kata dia.

5. Indonesia akan terus menjadi pasar bukan tempat produksi

Pengunjung melintas di Pasar Baru, Jakarta, Senin (8/6/2020). Meski masih dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, pusat perbelanjaan tersebut mulai dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan menjelang pelaksanaan normal baru. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Tidak kalah meresahkan, pemblokiran internet sebagai ketidakpastian kebijakan ekonomi, pada akhirnya hanya akan menjadikan Indonesia sebagai target operasi pasar alih-alih lokasi produksinya.

“Terjadi kudeta militer di Thailand dalam 20 tahun terakhir, tapi Thailand gak melakukan blokir internet. Kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, Thailand, Vietnam, mungkin operasi pasarnya di Indonesia karena market besar, 265 juta penduduk, tapi headquarter tempat pengembangan risteknya, mungkin prefer di Sungapura atau Kuala Lumpur,” ujar dia.