5 Dampak Ekonomi jika AS Gagal Bayar Utang

03 Mei 2023, 15:20 WIB

Ilustrasi Utang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) dibayangi ancaman gagal bayar utang. Negeri Paman Sam itu tercatat memiliki utang sebesar 31,4 triliun dolar AS atau setara Rp462.138 triliun (kurs Rp14.717 per dolar AS).

Adapun nominal utang tersebut telah mencapai ambang batas utang negara. Menteri Keuangan AS, Janet Yellen bahkan mengatakan kemungkinan pemerintah tak mampu melunasi utang yang jatuh tempo pada 1 Juni 2023 mendatang.

Sejak Januari 2023 lalu, Departemen Keuangan AS juga telah berupaya menggunakan anggaran yang ada untuk belanja negara demi memenuhi kewajiban.

Dalam sebuah surat kepada Ketua DPR AS Kevin McCarthy, Yellen mengatakan jika AS gagal membayar utang, maka dampaknya akan sangat besar bagi warga AS, dan juga negara itu sendiri.

“Jika Kongres gagal menaikkan batas utang, itu akan menyebabkan kesulitan besar bagi keluarga Amerika, membahayakan posisi kepemimpinan global kita, dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan kita untuk mempertahankan kepentingan keamanan nasional kita,” tulis Yellen dalam surat tersebut seperti yang dilansir dari CNN, Rabu (3/5/2023).

Menurut Direktur Kebijakan Ekonomi dari Bipartisan Policy Center, Shai Akabas mengatakan, jika pemerintah gagal melunasi utang, kemungkinan sejumlah pihak yang seharusnya menerima pembayaran dari pemerintah federal, maka tak akan mendapatkannya.

“Puluhan juta orang di seluruh negeri yang mengharapkan pembayaran dari pemerintah federal mungkin tidak menerimanya tepat waktu,” kata Shai Akabas.

Selengkapnya, berikut lima dampak yang akan dirasakan warga AS jika pemerintah gagal bayar utang.

1. Pencairan jaminan sosial akan terhambat

Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemerintah AS memiliki kewajiban pembayaran jaminan sosial yang cukup besar. Ada 66 juta pensiunan, pekerja disabilitas, dan penerima jaminan sosial lainnya yang menjadi tanggungan pemerintah. Pembayaran rata-rata untuk pensiunan pekerja adalah 1.827 dolar AS atau setara Rp26,89 juta per bulan pada tahun 2023.

Tunjangan dibayarkan empat kali dalam sebulan. Menurut data Kantor Anggaran Kongres, pemerintah membayar 25 miliar dolar AS atau setara Rp367,83 triliun setiap minggu untuk jaminan sosial.

Menurut data National Committee to Preserve Social Security and Medicare, hampir dua pertiga penerima manfaat bergantung pada jaminan sosial untuk setengah dari pendapatan mereka. Bagi 40 persen penerima, pembayaran tersebut setidaknya 90 persen dari pendapatan mereka.

Dalam skenario gagal bayar utang, pembayaran itu dapat ditunda, meskipun Departemen Keuangan dapat terus melakukan pembayaran tepat waktu karena adanya dana perwalian program hak.

Namun, jika penundaan jaminan sosial benar terjadi, maka jutaan warga AS yang mengandalkan dana tersebut untuk membayar biaya perawatan kesehatan, makanan, sewa, dan utilitas dapat terbebani.

Selain jaminan sosial, banyak pembayaran pemerintah lainnya juga dapat terpengaruh, termasuk pendanaan kupon makanan; hibah federal kepada negara bagian dan kotamadya untuk Medicaid, jalan raya, pendidikan, dan program lainnya; serta pembayaran Medicare ke rumah sakit, dokter, dan rencana asuransi kesehatan.

2. Pembayaran tunjangan pegawai pemerintah dan veteran bisa tertunda

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Ada lebih dari 2 juta pegawai pemerintah dan 1,4 juta anggota militer terancam penundaan pembayaran tunjangan jika pemerintah AS gagal bayar utang. Begitu juga dengan kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah, yang pada akhirnya juga bisa berdampak pada pembayaran upah para pekerja proyek.

Para veteran militer juga bisa terancam penundaan pembayaran tunjangan jika pemerintah gagal membayar utang.

Setiap bulan, pemerintah AS harus menggelontorkan 25 miliar dolar AS atau setara Rp367,83 triliun untuk membayar tunjangan anggota militer, veteran, dan sebagainya.

3. Pasar keuangan AS bisa terguncang

Ilustrasi investor. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jika pemerintah AS gagal membayar utang, maka dampaknya akan sangat terasa pada pasar keuangan negara tersebut. Berkaca pada kasus plafon utang AS di tahun 2011 silam, pasar keuangan AS sempat mengalami minggu terburuknya.

Bahkan jika kebuntuan plafon utang diselesaikan setelah gagal bayar, saham bisa kehilangan sepertiga dari nilainya. Menurut Moody's Analytics, kondisi itu akan menghapus sekitar 12 triliun dolar AS kekayaan rumah tangga.

4. Biaya pinjaman akan melambung

Ilustrasi Kredit. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jika terjadi gagal bayar utang, imbal hasil Treasury AS pasti akan naik untuk mengkompensasi peningkatan risiko bahwa pemegang obligasi tidak akan menerima uang yang mereka pinjam dari pemerintah.

Karena suku bunga pinjaman, kartu kredit, dan hipotek sering didasarkan pada hasil Treasury, biaya pinjaman uang dan pelunasan utang akan meningkat, di atas peningkatan biaya yang sudah dihadapi warga AS dari kenaikan suku bunga Bank Sentral, Federal Reserve.

Kondisi itu juga akan membatasi jumlah kredit yang bisa disalurkan bank, dan pada akhirnya memperketat akses masyarakat untuk mengajukan kredit sebagai modal berbisnis.

5. Ekonomi AS bisa terkontraksi

ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)

Gagal bayar utang dapat memicu pelemahan ekonomi, yang akan mendorong lonjakan pengangguran. Kondisi itu akan semakin menekan AS, yang saat ini masih berurusan dengan kenaikan suku bunga dan inflasi yang sangat tinggi.

Jika gagal bayar berlangsung selama sekitar satu minggu, maka hampir 1 juta pekerjaan akan hilang, termasuk di sektor keuangan, yang akan terpukul keras oleh penurunan pasar saham. Moody’ memprediksi, tingkat pengangguran akan melonjak menjadi sekitar 5 persen dan ekonomi akan terkontraksi hampir setengah persen

Apabila gagal bayar berlanjut selama enam minggu, maka lebih dari 7 juta pekerjaan akan hilang, tingkat pengangguran akan melonjak di atas 8 persen, dan ekonomi akan mengalami kontraksi lebih dari 4 persen. Efeknya masih akan terasa satu dekade dari sekarang.

“Ini akan menjadi pukulan telak bagi perekonomian, dan akan menjadi krisis manufaktur,” kata Ekonom Moody’s, Bernard Yaros.