57,8 Juta NIK Telah Terintegrasi dengan NPWP

06 Agu 2023, 15:55 WIB

ilustrasi kartu NPWP (IDN Times/Anata)

Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah mengintegrasikan lebih dari 50 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga akhir Juli 2023.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan bahwa masyarakat ke depannya tidak perlu lagi menghafalkan NPWP untuk mengakses sistem informasi DJP. Semuanya cukup menggunakan NIK saja.

"Sebanyak 57,8 juta NIK dengan NPWP connect. Sekarang masih bisa cetak kartu NPWP, tapi ke depan tidak perlu lagi menghafalkan NPWP, yang dihafalkan nomor KTP karena dipakai untuk akses ke sistem informasi DJP," ucap Suryo, dikutip dari ANTARA, Minggu (6/8/2023).

1. Targetkan 69 juta data NPWP terhubung ke NIK

Pemadanan NIK dan NPWP (pajak.go.id/id)

Suryo pun mengajak para wajib pajak (WP) untuk membantu negara merealisasikan integrasi 69 juta data NPWP ke NIK tahun ini.

Caranya adalah melakukan pengecekan mandiri melalui situs resmi DJP, yakni pajak.go.id. Selain memastikan identitas pribadi, pengecekan mandiri juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian pajak yang perlu dibayarkan dan dilaporkan oleh WP.

"Di situ kita bisa lihat, kemudian kewajiban lapor. Misal saya sebagai orang yang PPh orang pribadi, penghasilan saya sudah semua masuk belum, biaya saya sudah tepat atau belum," kata Suryo.

2. Bagian dari reformasi pajak

ilustrasi KTP (IDN Times/Umi Kalsum)

Di sisi lain, integrasi NPWP dengan NIK diakui Suryo merupakan salah satu wujud nyata reformasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP Kemenkeu. Hal itu untuk memberikan kemudahan bagi para WP membayarkan pajaknya.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari reformasi maka DJP Kemenkeu menggandeng perbankan khususnya Himpunan Bank Negara (Himbara), mengingat seluruh transaksi pajak dilakukan lewat perbankan.

Selain itu, integrasi antara NPWP yang punya 15 digit angka dengan NIK sebanyak 16 digit angka membutuhkan koordinasi kuat antara DJP dan perbankan.

"Ada semacam penyesuaian di sistem perbankan untuk mengadopsi transaksi antara perbankan dengan DJP. Saat ini kita gaungkan bahwa NIK dan NPWP adalah sama dan ke depan satu data nasional bisa betul-betul kita dapatkan," papar Suryo.

3. DJP masih akan terus lakukan sosialisasi

IDN Times / Auriga Agustina

Adapun sebelum nantinya NIK di KTP dan Kartu Keluarga (KK) resmi menjadi NPWP, DJP akan melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin paham dan mudah dalam hal pembayaran serta pelaporan pajak.

"Ini kan kita sedang bangun sistem supaya masyarakat bisa menjalankan dengan baik. Setelah sistemnya selesai, nanti ada satu forum sebelum implementasi, kita bicara supaya masyarakat paham," ujar Suryo.

Salah satu bentuk kemudahan dari integrasi NIK dengan NPWP adalah masyarakat tidak lagi harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk membuat akun lapor pajak.