7 Golongan yang Tolak PPN Sembako 12 Persen, Ibu-Ibu hingga Petani

Kalangan ibu rumah tangga termasuk kelompok terdepan yang menolak wacana tersebut. Misalnya saja Anggun Situmorang (28), ia menolak keras rencana pengenaan PPN terhadap sembako. Pasalnya, ia menilai wacana itu berpotensi menaikkan harga sembako, dan pada akhirnya membebani masyarakat.

"Kebijakan pengenaan PPN 12 persen terutama untuk sembako di luar nalar, sulit diterima. Menurut pemerintah mungkin kebijakan ini bagus, tapi sayang kita nggak butuh. Buat apa pajak gemuk tapi hasil menyekik rakyat. Bayangin kalau orang susah harus nambah bayar lagi beli beras dan garam gara gara PPN, udah miskin diporotin lagi," tegas Anggun kepada IDN Times.

Tak hanya Anggun, Dewi Ratih (37) yang juga merupakan seorang ibu rumah tangga juga menolak rencana PPN sembako tersebut. Bahkan, ia menuturkan rencana ini bisa memicu amarah banyak orang.

"Wah nggak setuju banget! Bisa memancing amarah rakyat," tutur Dewi kepada IDN Times.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran juga menolak wacana PPN sembako tersebut. Menurutnya, wacana itu wacana ini bertolak belakang dengan keinginan pemerintah menaikkan daya beli masyarakat agar ekonomi pulih. Ia pun tak setuju dengan wacana pengenaan PPN terhadap sembako, dan meminta pemerintah untuk tidak memberlakukannya.

"Dalam situasi rakyat terpuruk, ekonomi rakyat sedang berat, pajak lain juga banyak, PBB itu kan besar juga. Nah sedangkan ini pula yang mau dikenakan, yang paling berhubungan dengan hajat hidup rakyat banyak, hendaknya ini tidak berlakukan," kata Ngadiran.

Pengusaha ritel juga tak setuju dengan wacana PPN sembako tersebut. Anggota Dewan Penasehat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta mengatakan wacana pengenaan PPN terhadap sembako muncul pada waktu yang tidak tepat. 

"Kita pertanyakan niatan tersebut tujuannya untuk apa dulu? Apakah untuk menaikkan pendapatan pemerintah, karena negara butuh uang sehingga harus memajaki sampai yang selama ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat? Atau ingin menaikkan daya beli? Nah itu dulu. Kalau ingin menaikkan pendapat pemerintah saat ini, mengambil dari PPN kebutuhan pokok, waktunya sangat tidak tepat," kata Tutum ketika dihubungi IDN Times.

Kalangan buruh bahkan mengecam keras wacana PPN sembako. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal wacana tersebut sangatlah tidak adil bagi masyarakat kalangan kelas menengah ke bawah, mengingat saat ini pemerintah memperpanjang relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk menstimulasi industri otomotif. 

"Ini sangat tidak adil, ketika orang kaya diberi relaksasi pajak, terutama produsen mobil untuk jenis tertentu, tetapi untuk rakyat kecil, sekadar untuk makan saja, sembako dikenakan kenaikan pajak," kata Said seperti dikutip dari YouTube Bicaralah Buruh, Jumat (11/6/2021).

Gula konsumsi adalah salah satu produk yang diwacanakan untuk dikenakan PPN. Wacana itu pun dikecam oleh kalangan petani tebu.

Bahkan, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyatakan akan melakukan demo untuk menolak wacana tersebut.

Sekjen DPN APTRI, M Nur Khabsyin mengatakan selama ini petani tebu sudah dihadapkan pada beragam kebijakan yang memberatkan seperti pengurangan subsidi pupuk, rendahnya HPP gula hingga maraknya gula impor yang beredar di pasaran. Hal tersebut sudah membuat petani tebu menjadi tertekan.

"Lah kok mau dikenakan PPN. Ibaratnya petani sudah jatuh tertimpa tangga. kalau PPN dipaksakan petani siap demo ke jakarta," kata Khabsyin dalam keterangan tertulis.

Kalangan ekonom juga tak setuju dengan wacana PPN sembako. Pasalnya, PPN sembako dinilai akan memberikan dampak negatif pada perekonomian. Bahkan, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, PPN sembako berpotensi menaikkan angka kemiskinan.

Mengapa demikian? Bhima menjelaskan, dengan pengenaan PPN, maka harga sembako bisa naik, dan berujung pada kenaikan tingkat inflasi. Kondisi ini bisa menurunkan daya beli masyarakat, sehingga tak hanya perekonomian negara yang kembali loyo, tapi juga bisa menaikkan angka kemiskinan.

"Sebanyak 73 persen kontributor garis kemiskinan berasal dari bahan makanan. Artinya sedikit saja harga pangan naik, jumlah penduduk miskin akan bertambah," terang Bhima kepada IDN Times.

Tak hanya Bhima, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan juga berkata demikian.

"Dampak PPN adalah harga menjadi lebih tinggi, inflasi, kalau tidak ada kenaikan gaji maka pendapatan riil masyarakat turun, untuk masyarakat berpendapatan rendah maka artinya kemiskinan bisa meningkat. Kesenjangan sosial lebih tinggi," tutur Anthony ketika dihubungi IDN Times.

Sama seperti kalangan buruh, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dari fraksi Gerindra juga menyayangkan wacana PPN sembako muncul di tengah kebijakan relaksasi PPnBm yang masih berlaku.

"Beberapa bulan yang lalu, kita membebaskan PPnBm. Lalu hari ini kita ingin memberlakukan pajak sembako. Ini sangat ironis," kata Kamrussamad dalam rapat kerja (Raker) antara Komisi XI dengan Sri Mulyani.

Kamrussamad sendiri menilai wacana PPN sembako itu tidak tepat, apalagi sampai diusulkan oleh pemerintah dalam draf revisi UU KUP tersebut.

"Menurut kita hal-hal seperti ini sangat tidak tepat diwacanakan apalagi menjadi usulan pemerintah. Diwacanakan saja tidak tepat, seperti yang ketua harapkan, apalagi menjadi usulan," tegas dia.

Selain Kamrussamad, Anggota Komisi IX DPR Mukhamad Misbakhun dari fraksi Golkar meminta Sri Mulyani untuk menarik revisi UU KUP tersebut.

"Tarik dan revisi, karena isi RUU KUP itu sangat tidak populer," kata dia. Itulah 7 golongan yang menolak pengenaan PPN sembako 12 persen.