7 Jurus Jokowi Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Adapun langkah pertama yang disebut Jokowi dapat membantu dalam menghadapi gejolak ekonomi global yakni dengan bekerja fokus untuk peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Jokowi menjelaskan bahwa hal itu berarti belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri.

“Saya ingatkan lagi potensi belanja barang dan modal, dan jasa di pusat ini ada Rp526 triliun, di daerah Rp535 triliun. Artinya total sudah Rp1.062 triliun plus BUMN Rp420 triliun. Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai, sekali lagi, angka yang sangat besar sekali ini dibelanjakan untuk barang-barang impor sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang,” katanya.

Selain mengarahkan pembelian ke produk dalam negeri, Jokowi juga meminta semua pihak untuk secara bersamaan mempersiapkan kapasitas produksi nasional dengan membuat kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri.

“Misalnya jagung masih impor, tanam jagung. Nanam jagung dimanapun juga tumbuh. Kenapa masih impor? Kedelai, kita juga masih impor padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai. Lakukan ini. Kemudian beri pendampingan UMKM sehingga bisa naik kelas untuk memenuhi standar-standar global. Standar-standar internasional,” tegasnya.

Hal kedua menurut Jokowi yang bisa dilakukan untuk menghadapi gejolak ekonomi global yakni dengan melakukan percepatan proses hilirisasi industri di dalam negeri. Ia meminta agar daerah-daerah yang memiliki pertambangan didorong untuk segera membangun smelter.

Sementara daerah-daerah yang memproduksi coklat dan kopi, didorong agar masuk ke industri di daerahnya masing-masing. Ia mengatakan hal ini perlu dilakukan agar dapat meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesars-besarnya untuk rakyat.

“Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah, pengekspor raw material. Setop!” katanya.

Ketiga, Jokowi mengatakan perlu untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Ini karena, menurutnya, dunia akan menghadapi dua masalah utama di masa depan, yakni dalam hal pangan dan energi.

“Ini yang sangat kritis di dua hal ini, dan kita memiliki kekuatan di sini. Oleh sebab itu, sekali lagi, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Lakukan secara fokus dengan skala yang masiv. Dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan,” ujarnya.

Keempat, Jokowi menyebut perlu untuk meningkatkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.

“Ini rebutan antar negara. Kalau pelayanan perizinan kita belum cepat, di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat layani semua yang berkaitan dengan investasi. Karena kita tidak dapat lagi bergantung kepada APBN dan APBD. Hati-hati mengenai ini,” katanya.

Ia juga menyebut Indonesia harus bisa kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang inovatif, dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi.

Hal kelima yang perlu dilakukan, kata Jokowi, adalah melakukan perencanaan yang betul-betul rinci karena tahun depan Indonesia akan memulai lagi ketentuan sesuai regulasi defisit di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB).

“Perencanaan harus betul-betul detil, harus betul-betul tepat. Lakukan penajaman belanja sehingga kualitas belanja semakin baik, semakin meningkat. Optimalkan penerimaan perpajakan,” katanya.

Keenam, Jokowi mengatakan bahwa agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus berjalan. Selain itu, percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan angka stunting juga perlu terus dilakukan.

“Peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, dan juga upscaling, rescaling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif,” kata Jokowi.

Hal ketujuh atau terakhir yang bisa dilakukan, menurut Jokowi, adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu, yang tahapannya akan dimulai di Juni 2022 nanti.

“Saya minta seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, termasuk tentu saja dukungan anggaran, baik dari APBN maupun APBD, agar pemilu terselenggara dengan baik sukses dan lancar,” katanya.