8 Momen Saling Sindir Edhy Prabowo-Susi Pudjiastuti soal Benih Lobster

Melalui postingan Instagram-nya, Susi mengkritik rencana ekspor benih lobster yang akan diterapkan Edhy. Ia menggunggah video hidangan lobster dan mengkritik ekspor benih lobster yang dinilainya justru akan merugikan nelayan.

"Malam ini saya makan di Pangandaran dengan lobster. Satu ekor lobster ini beratnya kurang lebih 400-500 gram. Lobster yang begini harganya satu kilo Rp600 ribu sampai Rp800 ribu, berarti satu ekor lobster ini Rp400 ribu," kata Susi dalam video 10 Desember 2019.

"Bibitnya diambil dan dijual hanya dengan harga Rp30 ribu saja. Berapa rugi kita, apalagi kalau lobsternya mutiara jenisnya, di mana satu kilo lobster mutiara bisa mencapai Rp4 juta-5 juta. Satu ekor 400 gram itu sudah berapa harganya, sudah satu juta rupiah. Kita jual ke Vietnam dengan harga Rp100 ribu atau Rp130 ribu. Nelayan tidak boleh bodoh, dan kita akan dirugikan kalau itu dibiarkan," lanjut Susi.

Dalam caption vido tersebut, ia menuliskan "Lobster yg bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah, hanya karena ketamakan kita untuk menjual bibitnya. dengan harga seperseratusnya pun tidak. Astagfirullah .. karunia Tuhan tidak boleh kita kufur akan nikmat dr Nya," tulis Susi.

Menanggapi sindiran Susi, saat itu, Edhy Prabowo mengatakan dia masih mematangkan rencana membuka ekspor benih lobster dengan menghimpun berbagai masukan. Ia mengaku tak masalah menerima kritik dari banyak pihak, termasuk mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

"Semua kebijakan yang akan diambil pengambil kebijakan akan menghadapi tantangan seperti ini. Menurut saya itu hal yang lumrah, mau dipojokkan dibilang ikut terlibat penyelundupan, gak apa-apa, jangan panas," kata Edhy di Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.

Tapi di sisi lain dia pun balik menyindir Susi. Dia mengkritik Permen 56/2016 yang tak lain adalah peraturan yang dikeluarkan Susi. "Yang jelas bahwa di Permen 56 nelayan tidak mendapat nilai ekonomi, pembudidaya tidak mendapat nilai ekonomi, negara tidak mendapat pemasukan. Sementara benih tetap diambil oleh penyelundup," kata dia.

Tak hanya itu argumen Edhy, dia juga menyebut salah satu alasan membuka keran ekspor benih lobster dengan skema serupa ekspor nikel. “Kalau tanya saya, saya maunya dibudidayakan di Indonesia. Tapi infrastrukturnya sesiap apa? Kalau diekspor itu dengan catatan kami tidak bisa besarkan sendiri," kata Edhy.

Di hari yang sama, Susi menanggapi argumen Edhy tenrag infrastruktur lobster melalui akun Twitternya.

"Infrastruktur yang dibutuhkan lobster untuk beranak pianak dan besar adalah terumbu karang, pasir, laut bersih. Makanya kita harus jaga terumbu karang dan jangan dijual juga. Terumbu karang dan pasir itu adalah rumah, jalan dan pelabuhannya lobster dan juga ikan-ikan," tulis Susi.

Perang argumen antara Edhy dan Susi juga diwarnai intervensi dari sejumlah anggota dewan dari Fraksi Gerindra. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bahkan menyindir Susi belum "move on" dalam unggahan di akun Twitter-nya, @Don_dasco pada Minggu, 15 Desember 2019.

"Bro menteri @Edhy_Prabowo, tetap semangat jadi menterinya Nelayan Indonesia. Jangan hirauin serangan Lobster yang belum move on, nanti rakyat yang menilai. Tetaplah sederhana, dinas ke mana-mana tetap pakai pesawat komersil. Jangan charter pesawat, apalagi kemudian nyewanya maskapai sendiri. Gak keren banget," cuitnya.

Cuitan tersebut sontak menimbulkan beragam reaksi warganet, salah satunya akun @djalanteroes. Ia menyebut Sufmi Dasco tak berani mention mantan Menteri KKP Suci Pudjiastuti secara langsung.

"Mention Bu @susipudjiastuti saja gak berani, apalagi diajak adu argumen mengenai lobster di @MataNajwa," tulisnya. Hal itu langsung direspons oleh Susi melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti.

"Iya, saya heran kenapa omong tentang saya kok gak mention saya. Padahal langsung saja, ya?" kata Susi di hari yang sama.

Dalam kesempatan itu, Susi juga mengkritik argumen Edhy yang menyamakan ekspor benih lobster dengan ekspor nikel.

"Nikel adalah sumber daya alam yang tidak renewable, yang bisa habis. Lobster adalah SDA yang renewable, yang bisa terus ada dan banyak kalau kita jaga!" cuit Susi pagi ini, Selasa, 17 Desember 2019.

"Kami mau bicara fakta bahwa ini ada pengembangan ada upaya, ada masyarakat kita yang lapar gara-gara dilarang (ekspor benih lobster). Gara-gara ada peraturan (larangan ekspor) yang dibuat. Ini yang harus dicari jalan keluarnya," ujarnya yang ditemui di rumah dinas Luhut di Jakarta pada 25 Desember 2019. 

Dalam kesempatan itu, Edhy menegaskan mengaktifkan lagi kebijakan yang sempat dilarang oleh eks Menteri KKP, Susi Pudjiastuti bukan karena membenci sosok CEO maskapai Susi Air itu. Ia mengklaim tengah mencari jalan keluar terbaik demi kesejahteraan nelayan dan industri perikanan di dalam negeri. 

"Saya gak benci dengan kebijakan yang dulu dilakukan tapi saya ingin mencari jalan keluar, kalau kebijakannya baik kan kami tidak akan juga ganggu ya," tutur dia. 

Di awal tahun, perang argumen pun berkembang tak sekadar isu kebajakan ekspor benih lobster. Itu saat Edhy mengatakan bakal mengevaluasi pembatasan operasional kapal ikan 150 gross tonnage (GT) dan kapal angkut 200 GT, salah satu kebijakan era Susi.  Menurut Edhy, kebijakan tersebut menjadi penyebab sepinya kapal besar berbendera merah putih yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna.

"Kita gak bisa membatasi hanya dengan ukuran kapal-kapal tertentu. Karena ZEE mungkin laut terbuka, kita perlu kapal-kapal yang cukup besar. Ini yang harus kita hitung dan rapikan," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1). 

Tak hanya itu, Edhy berencana menghapus aturan penenggelaman kapal yang khas Susi. Kapal-kapal hasil tangkapan yang kini bersandar di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam dalam kondisi baik, akan dimanfaatkan untuk nelayan.

Menanggapi hal itu Susi menyentil para politikus yang "tak peduli isu lingkungan". Menurut Susi, politikus sangat menentukan keberlanjutan dari sebuah bangsa. Susi menyebut pemerintah Tiongkok mengakui nelayannya menangkap ikan di Natuna sedangkan penjabat publik di Indonesia mengklaim tidak ada kapal nelayan Tiongkok di Natuna.

"Kalau publik disuguhi yang beginian, jadi ya bagaimana encourage politisi to make thing is matter. Kebohongan publik dan kebenaran publik is matter," ungkap Susi kata Susi dalam diskusi Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan di Jakarta Selatan, Senin, 20 Januari 2020.

"Wealth-nya turun, kualitas bernegara juga turun. Nah, itu saya melihat nasib bangsa, pembangunan, pertumbuhan itu buah negara sangat bergantung dari kualitas politikusnya. Manner is matter," ujarnya.

Dia pun lantas menyebut kebijiakan penenggelaman kapal asing merupakan cara terbaik untuk menumpas ilegal fishing. Penenggelaman kapal asing membuat Indonesia berdaulat.

"Saya tidak hobi tenggelamkan kapal, tapi saya pikir penenggelaman kapal is the best deterent effect, impactnya kita langsung dapat," ujar Susi.

Pada 6 Juli 2020, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra Darori Wonodipuro membela Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, terkait kebijakan ekspor benih lobster. Tanpa menyebut nama, Darori menyindir Susi sebagai menteri pendahulu Edhy.

"Ini ada mantan menteri sepertinya belum rela melepaskan jabatannya," kata Darori di Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin 6 Juli 2020.

Dia pun membela kebijakan ekspor benih lobster yang dihidupkan kembali oleh Edhy karena dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya mohon ini KKP sudah berbuat baik, memperbaiki temuan-temuan yang ada sebelumnya, tapi kok yang direcokin lobster. Lobster kalau untuk kepentingan rakyat tinggi, karena suatu aturan main berlaku baik, kalau ada keseimbangan politik, ekonomi, lingkungan, hukum, dan rakyat. Yang lalu rakyat ditinggalkan, masa enam bulan tidak boleh nangkap lobster, mau makan apa?" tanya Darori.

Selepas rapat tersebut, di hari yang sama, Susi kembali mencuit lewat akun Twitter-nya @susipudjiastuti. Pemilik Susi Air tersebut menegaskan tak rela benih lobster diekspor.

"Saya memang tidak rela bibit lobster diekspor. Saya rakyat biasa yang tidak rela bibit diekspor," ujarnya di akun Twitter resmi miliknya @susipudjiastuti.

Dalam kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu 8 Juli 2020, Edhy kembali menyindir Susi secara tidak langsung. Ia menegaskan, bagi kelompok yang tidak setuju dengan kebijakannya, bisa memberi masukan tanpa perlu melakukan protes dan bermain politik di publik, serta tidak perlu terkenal di atas penderitaan orang lain.

Dalam kunjungannya ini Edhy mengatakan siap pasang badan memberikan sejumlah kebijakan untuk kesejahteraan nelayan. Meski saat ini banyak kebijakannya menuai pro dan kontra di kalangan tertentu.

Dalam kesempatan tersebut, Edhy juga mempersilahkan siapa pun untuk memaki dan menghinanya. Termasuk menggambar dirinya dengan gambar yang paling buruk, yang belum pernah dilihat orang.

“Saya tidak akan peduli dengan hal-hal tersebut. Selama saya yakin, kebijakan yang saya ambil dapat membuat kehidupan nelayan semakin baik dan memudahkan nelayan. Bukan sekadar yakin, karena di belakang saya banyak ahli-ahli perikanan,” ucap Edhy.

Edhy kembali menyindir Susi Pudjiastuti. Kali ini, kebijakan terkait budi daya udang yang dinilai terlalu mementingkan keberlangsungan ekosistem budi daya tapi mengesampingkan kesejahteraan masyarakat pelakunya.

"Kalau lima tahun lalu para industriawan di sektor ini berhenti hanya karena kebijakan yang dihadapkan sustainability atau keberlangsungan dengan prosperity (kesejahteraan). Padahal kalau bijak, ngapain bicara sustainability tapi prosperity tidak dapat," kata Edhy dalam Jakarta Food Security Summit yang digelar Kadin, Kamis, (19/11/2020).

Sindiran Edhy bermula ketika ia memaparkan ada kelompok masyarakat di Muara Gembong yang menghasilkan 40 ton dari budi daya udang dalam sekali panen. "Ini masyarakat bukan perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaan atau beberapa pelaku usaha sudah ada yang berhasil panen 1 hektare, 100 ton di atas 100 ton," kata Edhy.

Itulah sindiran terakhir yang disampaikan Edhy sebelum akhirnya ditangkap oleh KPK dini hari tadi.