Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Agus Suprapto memastikan iuran peserta BPJS Kesehatan tak akan disamaratakan.
Meski tahun depan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) diterapkan, iuran kelas 1, 2, dan 3 akan dibedakan.
“Iurannya tidak akan sama, pasti. Artinya, yang kaya harus membantu yang miskin,” ujar Agus di kantor pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Jumat (17/5/2024).
Agus mengatakan, BPJS Kesehatan harus tetap menerapkan prinsip gotong royong yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Oleh sebab itu, masyarakat yang mampu membayar iuran yang lebih tinggi, dengan imbalan mendapat kelas perawatan sesuai iuran yang dibayar.
“Kalau single (iuran) kan mengurangi 9 prinsip BPJS, kan prinsipnya masih harus dipegang, UU tidak diubah, kalau harus prinsip gotong royong ya harus gotong royong,” kata Agus.
Dengan adanya KRIS, maka DJSN bersama entitas terkait lainnya tengah menyusun skema iuran baru. Nantinya, DJSN yang akan menetapkan iuran peserta BPJS Kesehatan yang baru.
“Kita sedang mengambil data-data yang dibutuhkan supaya hitungan aktuarianya pas, manfaatnya bisa dinikmati masyarakat sebaik-baiknya, kembali ke masyarakat,” tutur Agus.
Sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024, dengan adanya KRIS, maka iuran peserta BPJS Kesehatan yang baru akan ditetapkan pada 30 Juni 2025 mendatang.
“Masih tahun depan, di Perpres 59 masih seperti semula,” ucap Agus.