Ada Makan Siang Gratis, Bank Dunia Minta RI Patuhi Batas Defisit APBN

27 Feb 2024, 19:17 WIB

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen. (Dok/Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Bank Dunia atau World Bank mewanti-wanti pemerintah agar program makan siang gratis yang diusung calon presiden nomor urut 1, Prabowo-Gibran tidak membuat Indonesia melampaui batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 3 persen.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen mengatakan program yang dirumuskan oleh pemerintah harus disiapkan secara matang dan mempertimbangkan dengan kemampuan sumber daya (anggaran).

Oleh karena itu, Satu meminta pemerintah Indonesia tetap mematuhi batas defisit fiskal yang ditentukan yakni sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun batasan maksimal defisit tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Jadi tentu saja kami berharap Indonesia dapat mematuhi batas atas defisit fiskal yang ditetapkan, yaitu 3 persen dari PDB. Serta menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal. Dan apa yang kami dengar dari Parlemen hari ini dan itu memang niatnya," jelasnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Selasa, (27/2/2024).

1. Defisit APBN 2025 diperkirakan 2,45-2,8 persen

ilustrasi mencatat anggaran (pexels.com/Karolina Grabowska)

Sementara itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah telah menetapkan agar penerimaan negara dan belanja negara dijaga sedemikian rupa sehingga defisit APBN berada dalam kisaran 2,45 hingga 2,8 persen dari PDB.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta agar defisit tersebut benar-benar dikendalikan untuk memastikan bahwa kepercayaan terhadap APBN tetap terjaga, terutama dalam situasi global yang penuh gejolak baik dari segi ekonomi maupun geopolitik.

Dalam perhitungan defisit, kata dia, semua kebutuhan termasuk program-program seperti makan siang gratis harus sudah dimasukkan ke dalam perencanaan tersebut.

“Semuanya sudah harus masuk di situ, gak ada yang on top. Gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen-komitmen yang ada,” ujarnya.

2. Perencanaan kebijakan masih berlangsung 3 bulan

Infografis anggaran program makan siang gratis dari APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Sri Mulyani menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah saat ini dan pemerintah yang akan datang dalam merancang kebijakan ekonomi makro dan fiskal untuk periode 2025.

“Jadi yang paling penting adalah pertama adalah komunikasi antara pemerintah sekarang dengan pemerintah yang akan datang untuk bisa mewadahi di dalam rancangannya,” jelasnya.

Dia menekankan bahwa proses perencanaan kebijakan masih akan berlangsung selama tiga bulan ke depan.

Pada bulan berikutnya, fokus akan diberikan pada penetapan pagu indikatif dan program-program prioritas, terutama setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi pemenang pemilu.

3. Makan gratis per anak dijatah Rp15 ribu

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (IDN Times/Triyan)

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menganggarkan Rp15 ribu per anak untuk program makan gratis.

Kebutuhan anggaran ini pun sudah mulai dibahas dan direncanakan untuk masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2025).

"Anggaran program makan siang gratis per anak kira-kira Rp15 ribu. Itu kan bisa dibuat macam-macam. Nanti akan ada pembahasan," jelas Airlangga.

Meski demikian, Airlangga menjelaskan anggaran yang dipatok tersebut belum termasuk dengan susu gratis yang juga akan dibagikan untuk anak-anak.

"(Anggaran) itu diluar susu," tegas Airlangga.