Agar Denda Impor Beras Tak Terulang, Pengamat Ingatkan Koordinasi

06 Agu 2024, 16:45 WIB

Impor beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. (dok. Bulog)

Jakarta, IDN Times - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengingatkan pentingnya koordinasi dan komunikasi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog belajar dari temuan denda atau demurrage sebesar Rp 294,5 miliar.

Agus menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara importir, transporter, dan pelabuhan untuk mencegah terjadinya demurrage. Menurut dia, kurangnya komunikasi sebagai penyebab utama masalah tersebut, selain penanganan dokumen yang dianggapnya terlalu bertele-tele.

“Harusnya ada komunikasi antara importir, transporter dan pelabuhan. Saya nilai tidak ada komunikasi itu sehingga terjadi demurrage. Lalu terjadinya demurrage, karena ada penanganan dokumen yang bertele-tele,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

1. Diperkirakan ada ketidaksesuaian sistem kerja lintas sektoral

Beras impor dari Vietnam dan Thailand penuhi kebutuan di Kalbar. (IDN Times/Teri).

Agus menilai, denda impor beras menunjukkan adanya persoalan dalam sistem kerja lintas sektoral. Dia juga mengisyaratkan kemungkinan adanya ketidaksesuaian prosedural dalam demurrage tersebut.

“Harus diketahui pasti, kapan keputusan Bapanas (untuk impor), kapan Bulog melakukan penunjukan atau tender beras itu, kalau sudah membaca ketentuan dari Bulog, importir baru siapkan. Kalau sudah diketahui, tapi masih ada kesalahan artinya ada yang salah ini,” ujarnya.

2. Denda impor bisa dihindari jika koordinasi berjalan baik

Impor beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. (dok. Bulog)

Agus meminta penjelasan yang jelas mengenai sistem dan mekanisme impor beras yang dilakukan Bapanas dan Bulog. Dia berpendapat jika koordinasi dilakukan dengan benar dan tepat, biaya demurrage atau denda impor sebesar Rp294,5 miliar tidak akan terjadi.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya mengetahui secara rinci kapan Bulog menerima peraturan dari Bapanas, kapan Bulog melakukan pemesanan, dan kapan kapal tiba, karena menurutnya tidak seharusnya terjadi kesalahan yang menyebabkan demurrage.

“Karena seharusnya tidak ada kesalahan yang menyebabkan demurrage ini,” tambah Agus.

3. Bos Bulog klaim transparansi proses pengadaan impor beras

Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi memeriksa stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang. (dok. Bulog)

Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebelumnya menegaskan transparansi merupakan kunci utama meraih kembali kepercayaan masyarakat, sesuai visi transformasi Bulog. Dia siap menunjukkan proses lelang terbuka pengadaan beras impor guna membuktikan tidak ada penggelembungan harga seperti yang dituduhkan.

Bayu menjelaskan, mekanisme lelang terbuka dimulai dengan pengumuman Bulog akan membeli sejumlah beras. Setelah itu, ada pendaftaran bagi peminat lelang yang biasanya diikuti oleh 80 hingga 100 perusahaan eksportir.

Pada tahap berikutnya, diadakan sesi penjelasan yang merinci syarat dan ketentuan lelang terbuka, termasuk persyaratan bahwa eksportir harus memiliki pengalaman ekspor, bersedia diinspeksi, serta menyediakan uang jaminan tender dan uang jaminan kinerja di bank terkemuka Indonesia, selain persyaratan administrasi lainnya.

“Beberapa perusahaan, terutama yang baru, biasanya akan mundur karena persyaratan yang ketat tersebut, sehingga yang kemudian benar-benar ikut lelang sekitar 40-50 perusahaan,” kata dia dalam acara Editors’ Gathering pada Senin, 15 Juli 2024.