Sejumlah menteri hadir dalam Rakor bersama Airlangga
Pemerintah alokasikan Rp16,23 triliun untuk stimulus ekonomi
Rincian program stimulus tahun ini dan berlanjut tahun depan
Jakarta, IDN Times – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diselenggarakan hari ini.
Rapat tersebut membahas finalisasi paket ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Dalam kesempatan itu, hadir lebih dari 10 perwakilan kementerian dan lembaga. Berdasarkan pantauan IDN Times, sekitar pukul 10.00 WIB para pejabat mulai berdatangan ke lokasi.
Jajaran menteri yang hadir antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Selain itu, hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Turut hadir pula Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro dan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi.
Selain itu, perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) juga hadir, di antaranya dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah mengalokasikan Rp16,23 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mendukung daftar paket stimulus ekonomi tersebut.
Paket stimulus ekonomi adalah rangkaian kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mempercepat pemulihan, menjaga daya beli, dan membuka lapangan kerja.
Rincian program stimulus ekonomi:
• Program magang fresh graduate – target 20 ribu peserta jenjang D3 maupun S1 dengan insentif setara UMP selama 6 bulan (Rp 198 miliar).
• Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) – untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe (Rp 120 miliar).
• Bantuan pangan Oktober–November 2025 – 10 kg beras per keluarga penerima (Rp 7 triliun).
• Diskon iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) – untuk 731 ribu pekerja transportasi daring, sopir, kurir, dan logistik (Rp 36 miliar).
• Manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan – bunga kredit perumahan diturunkan dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen.
• Program padat karya tunai – dikerjakan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (Rp 150 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan).
• Percepatan deregulasi PP 28 – integrasi sistem K/L ke OSS, target 170 daerah (Rp 1 triliun).
• Program perkotaan untuk gig economy – pilot project ruang kerja bersama di Jakarta, diperluas ke berbagai provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
4 program berlanjut 2026:
• Perpanjangan PPh Final 0,5 persen UMKM hingga 2029.
• Perpanjangan PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata.
• PPh 21 DTP untuk industri padat karya.
• Diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh pekerja bukan penerima upah.
5 program penyerapan tenaga kerja:
• Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih – target lebih dari 1 juta pekerja.
• Kampung Nelayan Merah Putih tujuannyabmenciptakan 200 ribu lapangan kerja.
• Revitalisasi tambak pantura (20 ribu hektar) diharapkannserap 168 ribu pekerja.
• Modernisasi 1.000 kapal nelayan diharapkanbserap 200 ribu pekerja.
• Replanting 870 ribu hektar perkebunan rakyat diharapkan serap 1,6 juta pekerja dalam 2 tahun.