Davos, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan program dan target pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Salah satunya adalah soal rencana pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur.
"Keinginan kami ibu kota baru pada 2045 dihuni oleh 15 juta penduduk. Kami akan mulai 5 juta orang pada awal (pindah ibu kota) 2024 atau 2025," ujarnya di Pavilion Indonesia, Davos, Swiss, Rabu (22/1).
Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen. Capaian itu diharapkan dapat didorong dari pembangunan proyek swasta dan pemerintah, serta investasi dan ekspor.
"Itu sebabnya menteri ada di sini hari ini untuk mempromosikan investasi serta impor dan ekspor," ungkapnya.
Mantan Menteri Perindustrian ini menambahkan, pemerintah saat ini fokus untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Prioritas itu dilakukan guna menghadapi era industri 4.0 serta menyelaraskan pembangunan besar-besaran yang dilakukan dalam 5 tahun terakhir.
"Kami mengembangkan lembaga pendidikan dan kejuruan didasarkan pada kompetensi dan sertifikasi," ucap dia.
Pemerintah, kata Airlangga, telah mengeluarkan kebijakan untuk link and match industri dan SMK dalam pelatihan tenaga kerja. Pemerintah bahkan memberikan insentif kepada industri maupun perusahaan yang memfasilitasi pelatihan vokasional.
"Pemerintah juga memberikan insentif kepada perusahaan bahwa pemerintah memberikan apa yang kami sebut insentif pajak, insentif fiskal, pajak super deduksi. Itu diberikan kepada perusahaan yang memberikan pelatihan kepada warga negara Indonesia," tutur dia.
"Bahwa setiap investasi untuk kejuruan atau mendukung sekolah pemerintah memberikan insentif pajak hingga 200 persen," tambahnya.
Selain itu, Airlangga menjelaskan program pemerintah bernama kartu pra kerja. Kartu Pra Kerja sendiri disiapkan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 18 tahun ke atas.
Kartu sakti ini memang disiapkan untuk para pencari kerja, pekerja yang berhenti kerja, maupun yang akan pindah kerja. Namun, program ini tidak berlaku bagi mereka yang sedang mengikuti pendidikan formal.
"Pemerintah meluncurkan program baru, yang kami sebut kartu pra kerja. Di 2020 targetnya akan diberikan kepada 2 juta orang," ujarnya.