Airlangga: Pemulihan Ekonomi Nasional Harus Dimulai dari Sektor UMKM

16 Mar 2021, 21:38 WIB

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/wsj)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemulihan ekonomi nasional di masa pandemik COVID-19 harus dimulai dari sektor UMKM. Apalagi, UMKM dinilai menjadi salah satu sektor penting dalam menopang perekonomian domestik.

"Sebab, sektor ini berkontribusi 61 persen bagi PDB Indonesia. Jumlah UMKM terdampak pandemi sebanyak 64,2 juta atau 99 persen dari seluruh usaha yang beroperasi di seluruh Indonesia," kata Airlangga seperti dikutip dari akun Instagramnya, Selasa (16/3/2021).

1. Kontribusi ekspor UMKM perlu ditingkatkan

Ilustrasi UMKM: Perajin ulos di Desa Meat, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Pada masa pandemik COVID-19 saat ini, pemerintah telah memberi insentif untuk UMKM dan koperasi. Stimulus tersebut yakni subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan lainnya.

"Pemerintah terus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM, untuk terus bangkit," tutur Airlangga.

Airlangga menyampaikan bahwa potensi dari UMKM terhadap perekonomian Indonesia harus ditingkatkan. Salah satunya melalui peningkatan ekspor nasional. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih berada di level 15 persen, sehingga perlu ditingkatkan.

2. Pemanfaatan teknologi digital perlu dilakukan

ilustrasi belanja (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain itu, mantan Menteri Perindustrian ini mengatakan, agar pemanfaatan teknologi digital perlu dilakukan. Apalagi, Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, bahkan pertumbuhannya dinilai sebagai yang tercepat dan terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Diproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 124 miliar dolar AS di 2025, di mana pada 2020 nilainya baru mencapai 44 miliar dolar AS.

“Oleh karena itu, untuk tiga tahun ke depan, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur digital sekaligus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat untuk memastikan layanan digital menjadi inklusif,” papar dia.

3. Anggaran PEN 2021 meningkat

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini mencapai Rp688,33 triliun atau meningkat dari alokasi sebelumnya Rp627,9 triliun.

Dalam alokasi anggaran tersebut, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi mencapai Rp187,17 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, BPUM, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan korporasi, pembebasan rekmin dan biaya abonemen listrik, serta pembiayaan PEN lainnya.