Amerika Serikat Incar Investasi di Sektor Infrastruktur Indonesia

Salah satu investasi yang ditawarkan oleh Luhut kepada Blinken yang menemuinya pada 14 Desember 2021 lalu adalah industri hilir nikel di Indonesia. Dalam keterangan tertulisnya, Luhut mengatakan saat ini nikel masih difokuskan untuk memproduksi stainless steel. 

"Target selanjutnya merupakan komponen baterai," ungkap pria yang pernah menjadi Kepala Staf Presiden (KSP) itu. 

Ia menambahkan bahwa Indonesia tidak hanya bergantung kepada satu negara saja untuk mewujudkan pembangunan pabrik agar bisa memproduksi komponen baterai. "Sebagai contoh, kami sudah melakukan pembahasan kerja sama dengan Inggris untuk produksi komponen katoda pada baterai," kata dia lagi. 

Sudah sejak lama, Indonesia ingin membangun pabrik baterai pertama khususnya bagi kendaraan listrik. Peletakan batu pertama sudah dilakukan oleh Jokowi pada 15 September 2021 lalu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pabrik yang dibangun Jokowi dengan nilai 1,1 miliar dolar AS itu akan jadi yang pertama di kawasan Asia Tenggara. 

Jokowi mendukung ide pembangunan pabrik baterai lantaran Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meyakini, Indonesia bisa jadi produsen utama produk-produk berbasis nikel seperti baterai litium, baterai listrik, atau baterai kendaraan listrik. 

"Dan ini bisa diwujudkan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan," ujar Jokowi dalam pidatonya ketika itu. 

Di dalam pertemuan yang terjadi dua hari lalu, Luhut turut menawarkan Negeri Paman Sam agar bersedia terlibat dalam pembangunan industri panel surya di Tanah Air. Hal ini, kata Luhut, merupakan dukungan pembangunan sumber energi yang berkelanjutan. 

"Indonesia memiliki komitmen yang besar untuk menahan laju perubahan iklim. Kami juga memiliki potensi besar terhadap carbon pricing (harga karbon). Dalam lima tahun terakhir, kami akan meningkatkan carbon pricing dan itu adalah usaha yang terbaik," kata dia. 

Mantan Menkopolhukam itu menyebut Indonesia memiliki 75 persen hingga 80 persen total kredit karbon dunia. Angka tersebut berasal dari hutan hujan, bakau, lahan gambut dan terumbu karang. 

Luhut juga menyebut pemerintah tengah memfokuskan regulasi terkait perubahan iklim dan pengurangan emisi. Hal itu merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dan menurunkan emisi gas rumah kaca. 

Namun, di sisi lain, kebijakan carbon pricing atau carbon offset dinilai tidak bisa menjadi solusi untuk mengatasi krisis iklim yang terjadi saat ini. Sebagai catatan, carbon offset adalah kebijakan mengkompensasi karbon yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan membiayai pihak lain untuk menyerap emisi mereka.

Pembiayaan bisa dilakukan dengan cara penghijauan hingga reboisasi. Tujuannya untuk membentuk keseimbangan (carbon neutral). Hal itu yang dikritik oleh Greenpeace Indonesia. Pasalnya, skema ini masih tetap memberikan ruang kepada negara maju untuk tetap menyebarkan polusi. 

"Carbon offset itu hanya sebuah mekanisme agar kemudian para pencemar melegitimasi polusi yang mereka hasilkan dengan menggunakan hutan-hutan kita," juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik pada 9 November 2021 lalu. 

Sementara, Menlu Blinken mengaku Negeri Paman Sam siap bekerja sama dengan Indonesia terkait industri semi kondukter dan mineral lainnya. "Kami akan bekerja keras untuk bekerja sama dengan Indonesia dan bersama-sama kita dapat menciptakan rantai persediaan pada sektor industri tersebut," ungkap Blinken kepada Luhut. 

Ia mengharapkan bisa menghasilkan kerja sama yang efisien sebab ada beberapa hal yang dapat diselesaikan dengan cepat. Ia pun sepakat ada banyak potensi dan sektor yang dapat dikerjakan bersama. 

"Seperti pada sektor investasi, infrastruktur, kesehatan, digital dan energi terbarukan," ungkap pria yang pernah berkunjung ke Jakarta pada 2015 lalu sebagai Wakil Menlu. 

Ia menambahkan, AS memiliki kerangka khusus untuk pengembangan investasi di kawasan Asia Pasifik. Blinken menjanjikan akan mendorong perusahaan AS untuk dapat melihat berbagai potensi investasi di sejumlah sektor di Indonesia. 

"Pemerintah kami saat ini tengah mendiskusikan siapa-siapa saja dari pihak kami yang akan ditunjuk untuk melakukan pembahasan masing-masing sektor itu dengan Indonesia," kata dia lagi. 

Sementara, ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Blinken sepakat meningkatkan kerja sama di bidang keamanan. Maka, kedua negara sepakat membicarakannya secara intens dengan membentuk mekanisme dialog 2+2. 

"Dialog 2+2 ini melibatkan Kemlu dan Kementerian Pertahanan di tingkat pejabat senior," ungkap Menlu Retno ketika memberikan keterangan pers pada 14 Desember 2021 lalu di Kemenlu. 

Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa Indonesia mengincar jet tempur buatan AS F-15 EX buatan Boeing. Di dalam rapat pimpinan TNI  AU 2021 di Markas Besar TNI AU pada Februari 2021 lalu, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Fajar Prasetyo, akan ada 8 unit F-15 EX yang akan didatangkan ke Indonesia. 

“Diharapkan 6 unit F-15 EX sudah tiba di Indonesia sebelum 2022,” ujar Fajar.

Ini merupakan salah satu langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan kekuatan TNI. Salah satunya, dengan memutakhirkan alutsista yang dimiliki oleh Indonesia. Itu sebabnya, Prabowo kerap berkunjung ke beberapa negara untuk melakukan diplomasi pertahanan dan melihat secara langsung alutsista yang dimiliki negara tersebut.