Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Ancaman Krisis Pangan, Tanduk Afrika Butuh Bantuan Rp104 Triliun
ilustrasi (Twitter.com/UNICEF South Sudan)

Jakarta, IDN Times - Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar konferensi di kantor pusat, New York pada Rabu (24/5/2023). Konferensi itu merupakan penjaminan tingkat tinggi negara-negara mitra yang diminta memberi dukungan keuangan untuk krisis pangan di Tanduk Afrika.

Negara-negara di wilayah tersebut seperti Somalia, Ethiopia dan Kenya, telah mengalami ancaman krisis pangan karena kekeringan yang berkepanjangan. PBB memperkirakan lebih dari 43,3 juta orang membutuhkan bantuan dan lebih dari separuh jumlah itu kekurangan akses ke makanan yang cukup.

1. Intervensi mendesak untuk penyelamatan nyawa

ilustrasi (Unsplash.com/Jordan Rowland)

Badan-badan kemanusiaan dunia memberi seruan agar PBB mendapatkan pendanaan penuh untuk memberikan bantuan di wilayah Tanduk Afrika. Ini karena krisis kemanusiaan yang berkembang di wilayah tersebut telah memerlukan intervensi mendesak.

Dilansir Associated Press, kawasan Tanduk Afrika menurut PBB telah menghadapi kekeringan terburuknya dalam 40 tahun. The International Rescue Committee (IRC) mengatakan bahwa badan kemanusiaan saat ini menerima kurang dari seperempat sumbangan yang mereka butuhkan.

"Upaya untuk memerangi kerawanan pangan perlu segera ditingkatkan di kelompok pemerintah yang lebih luas, lembaga keuangan internasional, dan pelaku iklim," kata kepala eksekutif IRC, David Miliband.

"Ini sangat mendesak. Kita telah mencegah kelaparan sebelumnya, dan kita dapat melakukannya lagi. Orang-orang sudah sekarat dan tidak ada waktu untuk deklarasi," kata Deepmala Mahla, wakil presiden CARE International.

2. Bekal bagi organisasi dan masyarakat lokal untuk mempersiapkan masa depan

Deklarasi kelaparan secara formal jarang dilakukan karena persoalan data yang dijadikan sebagai tolok ukur, karena konflik dan karena persoalan citra pemerintah. Di Somalia, saat ini lebih dari enam juta orang kelaparan. Para pejabat kemanusiaan memperingatkan tren itu bisa menjadi lebih buruk dari pada 2011 saat 250 ribu orang tewas.

Namun fakta di lapangan membuat badan-badan kemanusiaan mendorong agar PBB mendapatkan pendanaan secara penuh demi menyelamatkan puluhan juta orang yang terancam di wilayah Tanduk Afrika. PBB butuh setidaknya 7 miliar dolar atau sekitar Rp104 triliun

"Untuk perubahan yang langgeng, kita harus membekali organisasi lokal dan masyarakat lokal dengan alat untuk menghadapi guncangan iklim yang tak terhindarkan di masa depan," kata Abdullahi Nur Osman CEO Yayasan Hormuud Somalia.

Dewan Pengungsi Norwegia mengatakan bahwa krisis Ukraina telah mengurangi dana yang tersedia untuk Tanduk Afrika. Pelabuhan di Ukraina yang tutup, juga telah mengurangi bantuan makanan yang bisa diberikan.

3. Akumulasi dari beragam masalah

Warga sipil korban konflik di Ethiopia. (Twitter.com/UNHCR Ethiopia)

Selain bencana kekeringan karena perubahan iklim, konflik di beberapa daerah di Tanduk Afrika semakin memperparah krisis. Di Somalia misalnya, kelompok pemberontak al-Shabab banyak melakukan serangan yang menimbulkan ketidakstabilan keamanan.

Di Ethiopia utara, perang saudara lebih dari dua tahun membuat ratusan ribu orang tewas dan situasi tetap rapuh meski kesepakatan damai telah ditandatangani. Menurut Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), kekeringan di Kenya telah menghancurkan pertanian dan ternak, sumber utama ekonomi para penduduk.

Secara umum, UNHCR menyimpulkan bahwa krisis di Tanduk Afrika merupakan akumulasi dari beragam masalah, seperti konflik yang berkepanjangan, ekstremisme kekerasan, pemerintahan yang lemah dan masalah pengungsi baik internal atau eksternal. Masalah lain adalah efek panjang COVID-19, perubahan iklim dan konflik di wilayah lain seperti Ukraina.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Editorial Team