Andai RI Lockdown Lebih Awal, 'Ongkosnya' Tak Sampai Rp100 Triliun

22 Jun 2021, 05:05 WIB

Ilustrasi lockdown. IDN Times/Arief Rahmat

Jakarta, IDN Times - Nasi sudah menjadi bubur, begitu bunyi ungkapan yang tepat menggambarkan penanganan pandemik COVID-19 di Indonesia. Di tengah menggilanya pandemik di Tanah Air, kebijakan lockdown terus diserukan banyak pihak. Namun, semua itu dinilai terlambat.

Ekonom Senior Faisal Basri menyayangkan langkah pemerintah di masa awal pandemik yang enggan mengambil langkah lockdown. Padahal, ongkos dari kebijakan tersebut tidak akan semahal anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang nilainya mencapai hampir Rp700 triliun.

"Kalau kita bayangkan lockdown dilakukan di awal, dulu Jakarta kita kunci. 3 minggu lah ya, kira-kira anggarannya nggak sampai Rp100 triliun," kata Faisal dikutip dari channel YouTube CISDI TV, Senin (21/6/2021).

1. Kebijakan lockdown saat ini akan sangat membebani keuangan negara

Ilustrasi Keuangan (IDN Times/Arief Rahmat)

Terlepas dari banyaknya desakan untuk melakukan lockdown, Faisal pesimistis kebijakan tersebut akan dilakukan. Apalagi, ongkos yang dibutuhkan untuk membiayai dampak dari kebijakan tersebut sangatlah mahal.

"Sekarang kalau lockdown nasional hitung-hitungannya lebih rumit, tentu saja akan jauh lebih mahal karena Indonesia itu sangat luas dan saya rasa pemerintah tidak siap untuk mengalokasikan dana sedemikian besarnya ke seluruh Tanah Air ya," jelas dia.

2. Lockdown bisa diprioritaskan di pulau-pulau besar

Ilustrasi lockdown (IDN Times/Arief Rahmat)

Meski demikian, Faisal menilai bahwa lockdown bisa diprioritaskan pada pulau-pulau yang jumlah penduduknya besar. Pemerintah bisa kembali mengoptimalkan relokasi anggaran untuk penanganan tersebut.

"Kita lihat Kemenhan anggarannya di atas Rp100 triliun, infrastruktur bisa ditunda, pemindahan ibu kota bisa ditunda.Kalau di situasi sekarang sekalipun dana sulit masih bisa tergantung political will, asal ekonominya difokuskan untuk membiayai dampak dari pengetatan mobilitas sosial," terangnya.

3. Faisal minta data COVID-19 tak dikorupsi

ilustrasi ruang isolasi (ANTARA FOTO/REUTERS/Marko Djurica)

Disisi lain, Faisal juga juga meminta kepada pemangku kepentingan terkait agar tidak melakukan korupsi data COVID-19. Sebab, hal itu akan mempengaruhi penanganan pandemik di Tanah Air.

"Jadi berulang kali Lapor COVID, Kawal COVID, semua temen-temen menunjukkan bahwa makin lebar data (COVID-19) daerah dengan data pusat. Ada juga data yang dimanipulasi juga. Jadi ayo (perbaiki), ongkos ekonomi sangat mahal," ucap dia.

Bilamana opsi lockdown harus ditempuh, Faisal bersama ekonom lainnya siap membantu pemerintah. "Kalau lockdown kan 2 minggu. Ayo deh serahkan ke ahlinya bagaimana mengurusnya. Ekonom tinggal menyiapkan (masukkan terkait) apa-apa yang perlu diantisipasi," ujarnya.