Anggaran Bansos Naik Jelang Pemilu 2024, INDEF: Politisasi Itu Nyata

02 Feb 2024, 15:37 WIB

Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo. (dok. Bapanas)

Jakarta, IDN Times - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah belakangan ini telah menjadi komoditas politik. Hal itu sejalan dengan meningkatnya intensitas dan anggaran distribusi bansos menjelang Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari mendatang.

Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto menjelaskan bahwa politisasi bansos terjadi sangat nyata dan terlihat begitu jelas di lapangan. Salah satu indikatornya adalah pencairan bansos yang lebih cepat dari biasanya.

"Bahwa isu bansos dipolitisasi itu pada hari ini nyata, di lapangan begitu kok. Pertama ditarik lebih awal pencairannya karena alasan El Nino dan lain-lain, tapi poinnya adalah ini sangat kental nuansa politisasi sehingga kalau kita lihat memang pemerintah punya katakanlah kewenangan untuk bisa mengatur kapan pencairannya, tapi menurut saya dengan percepatan pencairan itu sendiri menggambarkan isu politik," tutur Eko dalam diskusi daring pada Jumat (2/2/2024).

1. Inflasi Januari cenderung kecil

ilustrasi inflasi (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain itu, inflasi yang terjadi pada awal 2024 cenderung stabil sehingga percepatan pencairan bansos semakin kuat terpapar isu politik.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Januari hanya 0,04. Itu artinya inflasi dan harga-harga di pasar cenderung stabil.

"Pada 2024 awal, inflasi kita cukup stabil, harga-harga relatif cukup stabil. Tidak ada urgensi atau tidak ada alasan kebijakan ekstra untuk penarikan bansos harus cair menjelang pilpres," ujar Eko.

2. Bansos yang disalurkan pada awal 2024

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) beras. (dok. Bapanas)

Ada beberapa jenis bansos yang disalurkan pemerintah pada awal 2024 terutama pada Februari. Bansos tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu selama tiga bulan untuk Januari-Maret 2024 yang diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bantuan ini akan diberikan sekaligus pada Februari yang masing-masing KPM akan langsung menerima Rp600 ribu.

Ada juga penyaluran bantuan pangan beras (BPB) hingga Juni 2024. Bantuan beras ini akan diberikan kepada 22 juta penerima bantuan pangan (PBP) yang masing-masing menerima 10 kilogram (kg) beras per bulan.

3. Kemenkeu pastikan program bansos sudah disetujui DPR

Konferensi KSSK. (IDN Times/Triyan)

Meski begitu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah jika bansos yang disalurkan pada awal 2024 ini bermuatan politis.

Ditemukan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menjelaskan program bansos yang disalurkan pemerintah telah mendapat persetujuan seluruh partai politik di saat menetapkan anggaran saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

"Jadi semua partai politik yang membahas melalui Hak Budget bersama pemerintah silakan menjelaskan mengenai APBN itu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK Kuartal I-2024 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Sri Mulyani mengatakan, mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujar Menkeu.