Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Penyaluran bantuan sosial (bansos) beras oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo. (dok. Bapanas)

Jakarta, IDN Times - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah belakangan ini telah menjadi komoditas politik. Hal itu sejalan dengan meningkatnya intensitas dan anggaran distribusi bansos menjelang Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari mendatang.

Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto menjelaskan bahwa politisasi bansos terjadi sangat nyata dan terlihat begitu jelas di lapangan. Salah satu indikatornya adalah pencairan bansos yang lebih cepat dari biasanya.

"Bahwa isu bansos dipolitisasi itu pada hari ini nyata, di lapangan begitu kok. Pertama ditarik lebih awal pencairannya karena alasan El Nino dan lain-lain, tapi poinnya adalah ini sangat kental nuansa politisasi sehingga kalau kita lihat memang pemerintah punya katakanlah kewenangan untuk bisa mengatur kapan pencairannya, tapi menurut saya dengan percepatan pencairan itu sendiri menggambarkan isu politik," tutur Eko dalam diskusi daring pada Jumat (2/2/2024).

1. Inflasi Januari cenderung kecil

ilustrasi inflasi (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain itu, inflasi yang terjadi pada awal 2024 cenderung stabil sehingga percepatan pencairan bansos semakin kuat terpapar isu politik.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Januari hanya 0,04. Itu artinya inflasi dan harga-harga di pasar cenderung stabil.

"Pada 2024 awal, inflasi kita cukup stabil, harga-harga relatif cukup stabil. Tidak ada urgensi atau tidak ada alasan kebijakan ekstra untuk penarikan bansos harus cair menjelang pilpres," ujar Eko.

2. Bansos yang disalurkan pada awal 2024

Editorial Team

Tonton lebih seru di