Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp329,9 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Subsidi dan kompensasi energi mencakup bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG) alias elpiji, dan listrik. Anggaran subsidi dan kompensasi tahun depan mengalami penurunan 6,3 persen dari outlook tahun ini yang tercatat sebesar Rp352,2 triliun.
Lebih rinci, alokasi anggaran subsidi energi dipatok sebesar Rp185,9 triliun untuk belanja subsidi jenis BBM tertentu dan elpiji tabung 3 kilogram sebesar Rp110,0 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp75,8 triliun.
“Untuk energi dalam hal ini elpiji 3 kilogram, listrik dan BBM kita lihat konsumsinya meningkat cukup tajam,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers di Ditjen Pajak, Rabu (16/8/2023).
Meski begitu, ia tak menampik bahwa pergerakan kurs rupiah terhadap dolar yang saat ini dikisaran Rp15 ribu per dolar AS akan ikut mendorong naiknya jumlah subsidi energi.
Selama periode 2019–2023, perkembangan volume penyaluran BBM jenis solar cenderung mengalami kenaikan, dari realisasi sebanyak 16,2 juta kilo liter pada 2019 menjadi 17,6 juta kilo liter pada tahun 2022.
Kuota penyaluran BBM jenis solar sebanyak 17,0 juta kilo liter. Volume penyaluran BBM jenis minyak tanah relatif stabil mencapai 0,5 juta kilo liter per tahun.
Selanjutnya, volume penyaluran elpiji tabung 3 kg mengalami tren peningkatan, dari realisasi penyaluran sebanyak 6,8 juta metrik ton pada 2019 menjadi 7,8 juta metrik ton pada 2022. Bahkan, kuota penyaluran elpiji tabung 3 kg pada APBN tahun 2023 sebanyak 8,0 juta metrik ton.
Di sisi lain, realisasi subsidi listrik selama periode 2019–2022 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,2 persen, dari semula Rp52,66 triliun pada 2019 menjadi Rp56,24 triliun pada 2022. Sedangkan outlook 2023, subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp70,88 triliun.