Anggota DPR Ajak Tokoh Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Bantu UMKM

Misbakhun menjelaskan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan mandat kepada BI untuk membantu stabilisasi pertumbuhan ekonomi. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan, upaya membangun stabilitas ekonomi nasional tidak boleh melupakan UMKM maupun sektor perekonomian nonformal lainnya.

“Struktur ekonomi nasional saat ini banyak ditopang oleh UMKM formal maupun informal. Tentunya kita ingin mengajak para tokoh masyarakat serta para pelaku UMKM ke dalam sebuah program dari Bank Indonesia yang mulai memberikan penguatan pemikiran di sektor bawah,” tutur Misbakhun.

Sekjen Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu menambahkan, UMKM memiliki kontribusi sangat besar bagi perekonomian nasional. Misbakhun memerinci, UMKM mampu menyerap sekitar 67 juta tenaga kerja.

Selain itu, sektor UMKM menyentuh langsung masyarakat di tingkat bawah, termasuk di pedesaan. Misbakhun pun meminta BI membuat kebijakan yang dapat mendekatkan program ekonomi pemerintah, dengan para pengambil kebijakan di tingkat bawah tersebut.

Namun, Misbakhun juga mengatakan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengembangkan UMKM. Wakil rakyat di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu pun mendorong semua pihak bisa mengatasi keterbatasan tersebut.

“Para tokoh masyarakat memiliki pemikiran-pemikiran yang masih orisinal karena berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk dengan problematika yang ada,” ucapnya.

Misbakhun mengharapkan ide-ide cemerlang tentang strategi pengentasan UMKM bisa terealisasi. Menurut dia, sebaiknya para tokoh masyarakat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara yang bertugas dan bertanggung jawab soal program penguatan UMKM di desa-desa.

“Banyak sekali ide dan gagasan tentang penguatan UMKM. Kalau itu dikuatkan, hasilnya akan sangat luar biasa,” ucap Misbakhun.