Anggota DPR: Beras Langka karena Kebijakan Bansos Ugal-ugalan
Jakarta, IDN Times - Anggota komisi IX DPR, Netty Heryawan mengkritik pemerintah yang membiarkan terjadinya kelangkaan komoditas beras. Berdasarkan data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), harga komoditas beras per kilogram sudah menembus rekor baru di pasaran, yakni Rp18.500.
Anggota parlemen dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menduga kuat peristiwa kelangkaan dan mahalnya komoditas beras merupakan akibat kebijakan bansos yang salah penerapan. Ia mengaku khawatir bila situasi ini terus dibiarkan maka bisa menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok.
"Padahal, sebentar lagi masyarakat Indonesia akan memasuki bulan suci Ramadan dan Idulfitri, di mana kebutuhan pokok akan semakin meningkat," ujar Netty, dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (23/2/2024).
Ia pun tak sepakat dengan alasan yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kelangkaan dan mahalnya harga beras di pasaran dipicu perubahan cuaca, sehingga hasil panen turun.
"Alasan adanya El Nino dan gagal panen bukan faktor tunggal yang membuat beras menjadi langka dan mahal. Justru kebijakan bansos yang ugal-ugalan tanpa memikirkan ketersediaan pasokan juga menjadi faktor penyebab beras langka," kata dia.
1. Anggaran bansos jelang pemilu nyaris sama besar dengan masa COVID-19
Menurut Netty, bansos yang dianggarkan oleh pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo jelang pemilu 2024 tidak mendesak. Ia justru heran bansos yang demikian besar malah dikucurkan jelang Pemilu 2024.
"Bansos jelang pemilu kemarin lebih sering dan lebih banyak ketimbang pada masa pandemik COVID-19. Pemerintah harus berani mengakui dan mengevaluasi kebijakan tersebut," tutur dia.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah bansos yang dikucurkan pada tahun politik 2024 mencapai Rp496 triliun. Angka ini naik 12,4 persen dibandingkan 2023 lalu senilai Rp439,1 triliun.
Tetapi, anggaran bansos pada 2024 justru nyaris mendekati anggaran yang dikucurkan ketika Indonesia dilanda pandemik COVID-19. Awal pandemik, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp498 triliun.
Sementara, pada 2021 lalu, anggarannya mencapai Rp468,2 triliun. Pada 2022, anggarannya sebesar Rp460,2 triliun.
Besarnya nominal anggaran bansos yang dikucurkan di tahun politik membuat publik bertanya-tanya. Sebab, Indonesia sudah berhasil keluar dari pandemik COVID-19.