Anggota DPR Pertanyakan Permintaan PMN Rp10 Triliun dari PLN

18 Jun 2022, 17:30 WIB

Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, saat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN Jumat (17/6/2022) lalu. (Dok. DPR)

Jakarta, IDN Times - Keputusan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2023 mendapatkan sorotan dari wakil rakyat di Senayan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, mengatakan alih-alih meminta PMN untuk tahun anggaran 2023, PLN diharapkan mampu untuk mengembangkan surplus perseroan yang belum termanfaatkan dengan baik selama ini.

Pendapat Rudi disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo seperti dikutip dari dari youtube @Komisi VI DPR RI Channel, pada Jumat (17/6) lalu.

"Kita bisa lihat pada tahun lalu misalnya, kapasitas terpasang di PLN ini ada 350 ribu Giga Watt Hour (GWh), sementara konsumsinya hanya 257 ribu GWh atau surplus 26 persen. Nah, dikemanakan surplus itu pak, soalnya pola struktur ini relatif sama selama 10 tahun terakhir sebelum bapak sampai sekarang,” ucap Rudi.

1. DPR pertanyakan nilai surplus dari over supply PLN yang sangat tinggi

Direktur PLN, Darmawan Prasodjo dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI. (dok. PLN)

Rudi getol mempertanyakan masalah over supply kapasitas listrik perseroan yang ada di Indonesia ke Dirut PLN. Terlebih, nilai surplus dari over supply tersebut sangat tinggi.

Lebih lanjut, Rudi menilai seharusnya PLN lebih aktif lagi dalam mengelola industri manufaktur agar penggunaan listrik makin banyak dan optimal. Terlebih, sampai saat ini para industri manufaktur baru menggunakan konsumsi listrik sebesar 1,2 persen dari total penggunaan listrik nasional. Bahkan, menurut penghitungan Rudi, total dari surplus tersebut ada senilai Rp123 triliun.

“Jadi untuk apa kelebihan energi listrik yang tidak dipasarkan itu pak? Kalau dihitung ada Rp123 triliun yang mubazir loh pak. Nah ini kok bapak minta uang ke negara, minta Rp10 triliun,” kata Rudi.

2. DPR juga pertanyakan komitmen pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) senilai 600 juta dolar AS ke PLN

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (Dok. PLN)

Rudi juga tak luput menyinggung soal adanya komitmen pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) senilai 600 juta dolar AS atau setara dengan Rp8,58 triliun yang sudah dikantongi oleh PLN. Menurutnya, dengan adanya ADB tersebut serta kelebihan dari over supply atau diistilahkan harta perusahaan yang bisa dijual, tak semestinya PLN meminta PMN lagi.

“Bapak itu seharusnya kreatif. Kan bisa menjual yang Rp123 triliun mubazir itu ke sektor industri manufaktur segala macamnya, itukan yang harus diusahakan dengan direksi bapak seperti direktur jawa-bali-sumatera. Jangan melihat wah ada PMN nih, gedor deh Menteri Keuangan sama Komisi VI, tapi ternyata di dalam perusahaan bapak banyak duit tapi tak dimanfaatkan maksimal, kayaknya bapak kurang marketingnya ini,” katanya.

3. PLN ajukan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun

Ilustrasi petugas PLN (dok. PLN)

Sebagai informasi, PLN mengajukan permintaan untuk alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun untuk tahun depan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan dana alokasi tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan.

“PMN ini akan direalisasikan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat, dengan menyediakan kelistrikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan),” ujar Darmawan dikutip dari keterangan resmi, Rabu (15/6).

4. Dari PMN Rp10 triliun, sebanyak Rp2 triliun dialokasikan untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa, Madura, dan Bali

Petugas PLN siaga menjaga keandalan listrik di rumah sakit rujukan COVID-19. (dok. PLN)

Darmawan melanjutkan, dari Rp10 triliun tersebut, sebanyak Rp2 triliun akan dialokasikan untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali dengan pembangunan infrastruktur. Sebanyak Rp4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan.

"PLN juga menganggarkan Rp3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil," kata Darmawan.