Anggota DPR Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang pertama datang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota DPR RI fraksi PKS, Saaidah Uluputty, mengatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.

"Banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani yang mengeluhkan akan hal ini. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jelas akan memberatkan mereka yang sehari-hari sangat tergantung terhadap BBM jenis solar yang harganya makin naik," ucap Saaidah saat menginterupsi Sidang Paripurna, Selasa (30/8/2022).

Pemerintah, sambung Saaidah, sampai saat ini belum menemukan solusi tepat atas permasalahan tersebut. Legislator Dapil Maluku tersebut bahkan menyebut solar sulit ditemukan di daerah tertentu.

"Sampai saat ini, solar sangat sulit ditemukan sehingga nelayan itu tidak bias melaut, padahal itu satu-satunya sumber mata pencarian mereka, jika sudah begitu tentu tidak akan ada pemasukan, jelas akan berdampak," ujar dia.

Fraksi Partai Demokrat melalui anggotanya, Muslim, juga menyatakan keberatan soal kenaikan harga BBM bersubsidi. Anggota Komisi VI DPR RI tersebut mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi bakal memperlebar jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

"Mengenai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi khususnya Pertalite dan Solar yang akan diperkirakan akan segera diimplementasikan, kami memandang bahwa pemerintah perlu mengkaji ulang rencana tersebut. Kalau sampai harga BBM naik dalam waktu dekat, maka sudah tentu posisi masyarakat kelas menengah dan juga kelas menengah ke bawah akan semakin sulit, sampai dikhawatirkan dapat berakibat pada jurang kesenjangan sosial yang semakin mendalam," tutur Muslim.

Alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah diminta Muslim mengkaji ulang peruntukkan anggaran yang belum memiliki nilai urgensi, seperti anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Tak hanya itu, pemerintah juga harus mengkaji anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang tidak memiliki constructive multiplier effect bahkan bermasalah seperti misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah wajib memberikan prioritas terhadap ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah yang saat ini masih terdampak pertumbuhan ekonomi yang kontraksi," bebernya.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga tak ketinggalan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka saat rapat kerja dengan Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan, pekan lalu.

Rieke menegaskan, jika pemerintah tidak bisa menyediakan data penerima BBM bersubsidi secara jelas dan transparan, maka pihaknya akan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Ketika data subsidi BBM belum secara jelas transparan, akurat dapat disampaikan, dan subsidi BBM-nya dari APBN naik terus, saya menyatakan secara pribadi paling tidak saya menolak kenaikan harga BBM subsidi," ucap dia.

Kenaikan harga BBM bersubsidi juga mendapat penolakan dari Partai Amanat Sejahtera. Anggota fraksi PAN, Achmad Hafisz Tohir, menyatakan bahwa kenaikan BBM bersubsidi hanya membuat rakyat kecil makin sengsara.

Padahal, kata Hafisz, rakyat kecil saat ini tengah memulihkan ekonominya yang dalam 2 tahun ke belakang terpukul akibat pandemik COVID-19.

"Harusnya meringankan beban rakyat, caranya mengendalikan harga BBM untuk rakyat. Dengan kata lain, memberikan tambahan subsidi BBM untuk rakyat miskin sebesar Rp11,2 trilun," ujarnya.

Penolakan soal kenaikan harga BBM bersubsidi juga disampaikan oleh fraksi Partai Gerindra melalui anggotanya, Andre Rosiade. Hal itu disampaikan Andre kala rapat kerja dengan Menteri BUMN, Erick Thohir beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan instruksi Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Sekretaris Jenderal Gerinda Ahmad Muzani, kami fraksi Gerindra tidak ingin ada kenaikan harga BBM. Kami mengusulkan kepada pemerintah, harapan kami jangan ada kenaikan BBM, kasihan masyarakat," ucap Andre.

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) juga menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI, Misbakhun. Menurut dia, ongkos pemerintah untuk menahan harga BBM yang mencapai Rp502,4 triliun sudah termasuk mahal.

"Saya termasuk belum setuju BBM dinaikkan karena mengingat BBM kita sudah disubsidi. Jika menggunakan harga kekinian untuk BBM subsidi akan memberikan pukulan ke masyarakat kelas menengah bawah, sehingga kalau terjadi lonjakan konsumsi akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi," beber Misbakhun.