Jakarta, IDN Times - Anggota DPR Komisi VII Fraksi PKS, Mulyanto, mengusulkan agar Pertamina diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian Rp11,4 triliun pada semester 1 2020.
"Yang paling mudah, BPK memeriksa itu secara detail, sebetulnya ruginya (Pertamina) di mana," kata Mulyanto, Senin (31/8/2020).
Mulyanto menambahkan, dengan pemeriksaan oleh BPK akan menjadi pelajaran di masa mendatang bagi Pertamina.
"Saya mengusulkan di forum ini mudah-mudahan bisa diusulkan agar BPK bisa memeriksa secara khusus kerugian itu unsurnya di mana sebenarnya, agar kita bisa menarik pelajaran ke masa-masa yang akan datang," ujarnya.
Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini memaparkan 3 hal yang membuat Pertamina rugi. Pertama, penurunan penjualan Pertamina akibat turunnya permintaan sejak COVID-19 melanda.
Kedua, nilai tukar rupiah yang melemah dengan titik terendah April 2020. Keadaan ini memberikan tekanan finansial karena pendapatan Pertamina sebagian besar dalam rupiah, namun pembelian crude dalam dolar.
Ketiga, tertekannya ICP hingga level yang terendah pada April 2020 menjadi US$21 per barel. Hal ini berdampak pada kinerja keuangan Pertamina yang mempertahankan produksi lifting migas, meski mergin hulu tertekan. Pelemahan ICP ini berdampak pada inventory cost Pertamina di mana mereka menumpuk stok bahan bakar seperti avtur dan solar.
"Semua terdampak dan itu jadi inventory cost sementara revenue tidak ada. Kita tidak enjoy terhadap penurunan harga ICP," ucapnya.
Pertamina mencatatkan rugi bersih sebesar US$767,92 juta atau sekitar Rp11,4 triliun (asumsi kurs Rp 14.800/dolar) pada semester 1 2020. Capaian tersebut berbanding terbalik dari raihan laba bersih sebesar US$659,96 juta, pada periode yang sama tahun lalu.
Berdasarkan laporan keuangan Pertamina yang dikutip oleh IDN Times, kerugian yang ditanggung oleh Pertamina salah satunya disebabkan pendapatan yang anjlok 19,81 persen secara tahunan atau year on year (yoy), dari US$24,54 miliar pada semester I tahun lalu menjadi US$20,48 miliar.