Anggota G20 Sepakat Terapkan Pajak Digital dan Pajak Minimum Global

Di dalam pilar pertama, negara-negara anggota G20 sepakat untuk menerapkan pajak digital kepada perusahaan-perusahaan yang telah mengglobal.

Selama ini, banyak perusahaan digital yang menjual produknya di bukan negara asalnya. Indonesia pun menjadi salah satu target pasarnya, tetapi kemudian lokasi kantor pusatnya berada di luar negeri. Dengan begitu, meski beroperasi di Indonesia, perusahaan tersebut tak membayar pajak.

"Selama ini isu tersebut sangat tegang di antara negara-negara G20 dan seluruh dunia, dan kini disepakati mekanisme perpajakan untuk perusahaan digital yang bergerak global," kata Sri Mulyani.

Adapun pada pilar kedua, negara-negara anggota G20 menyepakati pemberlakuan pajak minimum global atau tax minimum global. Penerapan pajak minimum global ini diharapkan bisa membuat negara-negara di dunia bisa mencegah upaya penghindaran pajak dari perusahaan-perusahaan.

"Global minimum taxation untuk perusahan-perusahaan yang bergerak antar negara agar upaya penghindaran pajak bisa dicegah oleh semua negara di dunia," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun melanjutkan, dalam FMCBG Presidensi G20 Indonesia 2022 disepakati pula monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan dua pilar tersebut, setelah prinsip-prinsip di dalamnya tercapai.

Tahun 2023 diharapkan bisa menjadi periode pelaksanaan dua pilar tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan pengawasan agar kedua pilar itu bisa direalisasikan menjadi sebuah kebijakan yang efektif.

"Dalam pertemuan kali ini disepakati untuk pilar dua bisa dijalankan sebagai suatu kebijakan yang efektif pada 2023. Untuk pilar satu yang membutuhkan suatu kesepakatan mulitalteral, juga diharapkan bisa disepakati dan dilaksanakan pada 2023," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun menyadari, target yang begitu cepat tersebut membuat banyak negara membutuhkan bantuan teknis, mulai dari membuat aturan perpajakan hingga peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di masing-masing negara.

"Oleh karena itu, di dalam G20 ini juga disepakati akan adanya dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan, untuk mengimplementasikan dua pilar itu sesuai dengan kesepakatan waktu yang disebut sangat ambisius, yaitu pada tahun 2023," papar dia.