Anies: Calon Investor Ogah Masuk RI karena Parahnya Tingkat Korupsi

11 Des 2023, 18:23 WIB

Capres nomor urut 01 Anies Baswedan ketika berbicara di forum APINDO. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengakui cara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mendatangkan investasi asing ke Tanah Air. Anies mengatakan seandainya menjadi Presiden RI, maka dia akan mengejar pertumbuhan ekonomi di atas angka 5,5 persen hingga 6,5 persen.

Tetapi, Anies mengingatkan, calon investor asing sudah punya informasi mengenai situasi di Indonesia. Sehingga, tidak ada gunanya membohongi mereka.

"Lagipula apa sih (yang mau ditutup-tutupi)? Misalnya, inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang njelimet? Kita gak bisa presentasi dan bilang our bureaucracy is working well. No.. no.. mereka punya informasi yang lengkap," ujar Anies ketika berbicara di forum APINDO di Menara Bank Mega, Tendean, Jakarta Selatan pada Senin (11/12/2023).

Selain itu, calon investor asing juga tahu keadaan adanya kekakuan dan iregularitas antara pusat, provinsi dan daerah. Begitu juga masih massifnya praktik korupsi di Tanah Air.

"Faktanya kan memang masih terjadi. Infrastruktur pendukung pun masih lemah," kata dia.

Alih-alih berusaha menutup-nutupi kondisi konkrit Indonesia, Anies justru mendorong agar pemerintah mengakui bahwa masih terdapat sejumlah masalah di hadapan calon investor asing. Lalu, katakan bahwa permasalahan itu akan dikoreksi.

"Tetapi, jangan ditutup-tutupi. Karena yang mau kita bangun itu bukan peningkatan investasinya, tetapi trust level," tutur dia lagi.

1. Indonesia harus perbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Capres nomor urut 01 Anies Baswedan ketika berbicara di forum APINDO. (IDN Times/Santi Dewi)

Lebih lanjut, Anies mengatakan calon investor asing tidak akan tertarik masuk ke Indonesia bila tidak ada komitmen untuk memberantas korupsi. Indikator itu bisa dilihat dengan perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Namun, yang terjadi saat ini, kata Anies, IPK justru terus anjlok.

"Dunia membutuhkan (negara) IPK yang meningkat dan keseriusan di dalam membereskan isu korupsi," kata dia.

Saat ini, IPK Indonesia ada di angka 34. Padahal, pada 2019 lalu, IPK Indonesia sempat berada di angka 40.

"Jadi, iklim kepastian hukum itu perlu diciptakan. Saya sempat bicara dengan beberapa orang. Selama perjanjian itu tidak mau diteken di Indonesia, melainkan diteken di Singapura atau tempat laain, artinya dia gak percaya dengan sistem hukum kita," ujar Anies kepada Gita Wirjawan yang menjadi moderator di sesi dialog APINDO tersebut.

Sementara, isu lain menyangkut logistik, itu terkait hal-hal teknokratik.

2. Anies sentil pemerintahan Jokowi karena tak panduan nasional bagi pemda

Anies Baswedan kampanye di Tanah Merah, Jakarta Utara, Selasa (28/11/2023). (IDN Times/Amir Faisol)

Di forum itu, Anies juga mengaku bersyukur lantaran pernah dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengaku selama bertugas tidak dilengkapi dengan national guideline.

"Dan itu almost on every issue," kata Anies.

Sehingga, selama ini pemerintah provinsi bergerak sendiri. Sehingga, bila ditemukan ada provinsi yang bergerak cepat untuk melakukan reformasi di bidang perizinan, kata Anies, hal itu bukan karena ada panduan dari pemerintah pusat.

"Tetapi, itu karena gubernurnya mau melakukan reformasi. Kalau ada wilayah yang mau mengurusi kesehatan ibu hamil, itu bukan karena dari wilayahnya. Tetapi, itu inisiatif dari wali kota yang peduli pada ibu hamil. Bukan karena national direction," tutur dia.

Sehingga, ia berjanji terkait kepastian hukum dan kebijakan, maka harus ada panduan yang diturunkan dari pemerintah pusat ke daerah.

3. Anies usulkan aktivitas sosial akan dibebaskan dari pajak

Capres Anies Baswedan ketika hadir di program Mendesak Anies di Banjarmasin. (Dokumentasi media AMIN)

Di forum itu pula, Anies mengusulkan bakal membebaskan pajak aktivitas sosial bila memenangkan pemilu 2024. Menurutnya yang harus ditingkatkan pajaknya adalah sektor dengan aktivitas produksi.

Dia kemudian mencontohkan salah satu yayasan yang harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) puluhan juta per tahun. Hal ini juga terjadi di beberapa tempat seperti sekolah hingga ruang sejarawan.

"Kami cenderung pada aktivitas sosial itu dikurangi beban pajak. Justru mereka harus dibebaskan. Bayangkan YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) ngurusi anak cacat itu harus membayar PBB (pajak bumi dan bangunan) puluhan juta per tahun," ungkapnya.

Ia menambahkan hal tersebut telah dilakukan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Sekolah pendidikan, ruang sejarawan di Jakarta, kegiatan itu sudah kami nolkan jadi mereka terkena pembebasan (pajak)," tutur dia lagi.

Anies berharap pajak yang dikenakan bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.