Anies Janjikan Kepastian Hukum dan Kebijakan pada Para Pengusaha

11 Des 2023, 17:07 WIB

Capres nomor urut 01 Anies Baswedan ketika berbicara di forum APINDO. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan menjanjikan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan kepada para pengusaha. Dua hal itu merupakan keluhan yang selama ini disampaikan tidak hanya oleh pengusaha domestik, tetapi juga internasional.

"Begitu bicara tentang Indonesia, mereka sering kali mengatakan surat yang diterima tidak bermakna di luar kantor menerima surat itu. Menerima surat izin bukan berarti bisa jalan, justru tetap bertemu segala macam urusan yang dalam bahasanya kita ini pemimpin mekanisme isolasi yang sophisticated," ujar Anies ketika berbicara di forum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Menara Mega, Jakarta Selatan pada Senin (11/12/2023).

Ia juga menjanjikan bakal membuat kebijakan secara transparan dari awal hingga akhir. Anies mengingatkan praktik perizinan tidak akan berjalan begitu saja meski sudah dibuat aplikasi.

"Kami di Jakarta melakukan reformasi soal perizinan itu lintas periode dimulai 2012 dan baru tuntas 2022. Gak bisa sekadar membuat aplikasi lalu mengasumsikan itu akan berjalan. Karena yang penting bukan di belakang aplikasinya, bukan pada launching, yang penting pasca launching everybody happy. Karena sering kali sesudah aplikasi di-launching, malah muncul masalah," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

1. Anies akan beri kemudahan kepada pengusaha yang patuh terhadap aturan

Capres nomor urut 01 Anies Baswedan ketika berbicara di forum APINDO. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, jubir muda Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Angga Putra Fidrian, mengatakan salah satu contoh konkret kepastian hukum yang pernah dilakukan oleh Anies bagi pengusaha yakni soal proyek reklamasi. Ia mengatakan, bagi pengusaha yang tertib terhadap proses akan dipermudah berusaha. Khusus bagi pengusaha yang tidak taat aturan bakal ditindak.

"Jangan sampai yang tertib gak dapat izin, yang melanggar tapi punya cara-cara lain malah dikasih izin. Itu sudah terjadi di Jakarta, sehingga kami gak ragu lagi untuk melakukan itu di tingkat nasional," kata Angga ketika menjawab pertanyaan IDN Times.

Anies juga menyebut bahwa kondisi birokrasi di Indonesia yang tidak tertib tidak bisa disembunyikan dari calon investor asing. Sebab, mereka memiliki data sendiri.

"Mereka paham kondisi kita. Jadi, kita gak bisa bohong soal ini! Apa sih? Misalnya inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang jelimet. Itu kita gak bisa presentasi dan mengatakan 'our bureaucracy is working well. Lalu, praktik korupsi masih terus terjadi. No, no, mereka punya informasi yang lengkap," tutur dia lagi.

Selain itu infrastruktur pendukung yang masih lemah juga jadi penyebab calon investor asing ogah berinvestasi di Indonesia. "Saya rasa kita harus akui kalau kita punya masalah dan lakukan koreksinya. Jangan malah ditutup-tutupi," ujarnya.

Sebab, Anies bukan ingin mendongkrak jumlah investasi yang masuk melainkan tingkat kepercayaan.

2. Anies sentil Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang rendah bakal sulit gaet investasi asing

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan ketika berbicara di PGPI Gereja Mawar Sharon Kelapa Gading. (Dokumentasi media AMIN)

Lebih lanjut, di forum itu Anies turut menyentil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang rendah di era pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo sebagai salah satu penyebabnya rendahnya tingkat kepercayaan calon investor asing kepada Indonesia. IPK Indonesia pada 2022 lalu terjun bebas ke angka 34. Padahal, sebelumnya IPK Indonesia ada di angka 38.

"Bagaimana kita berharap investor masuk, kalau IPK kita itu menurun. Dunia membutuhkan Indeks Persepsi Korupsi yang meningkat dan keseriusan dalam membereskan isu korupsi. Yang lain-lain itu teknokratik," kata Anies.

3. Lima prioritas kebijakan roadmap APINDO untuk membangun Indonesia lima tahun ke depan

Ketua APINDO, Shinta Kamdani di dialog APINDO bersama capres. (Dokumentasi APINDO)

Sementara, acara diskusi hari ini tidak hanya diikuti oleh Anies di forum APINDO. Tetapi, dua capres lainnya.

APINDO telah membuat roadmap 2024-2029 dan distribusikan ke tiga paslon capres dan cawapres. Peta jalan juga dimaksudkan untuk mengawal transformasi ekonomi yang fundamental bagi Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala pertumbuhan ekonomi, khususnya di tengah situasi global yang menantang. Antara lain dengan menitikberatkan pada investasi yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan diversifikasi sumber pertumbuhan.

"Penyusunan roadmap perekonomian APINDO kali ini dilakukan pada titik perubahan penting bagi Indonesia menjelang transisi kepemimpinan dengan mengidentifikasi kendala, menyampaikan rekomendasi perubahan kebijakan, kelembagaan dan tata kelola untuk 5 tahun ke depan," ujar Shinta.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar APINDO, Mari Elka Pangestu, sebagai koordinator penyusunan roadmap Perekonomian APINDO menerangkan prioritas kebijakan dalam peta jalan tersebut.

"Ada lima (5) Prioritas Kebijakan Roadmap APINDO dalam membangun perekonomian Indonesia 5 tahun mendatang. Pertama, perbaikan kepastian hukum dan kebijakan serta kelembagaan, dan koordinasi dalam implementasi kebijakan. Kedua, kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung produktivitas yang diperlukan untuk transformasi ekonomi," tutur Mari.

"Ketiga, kebijakan industri, perdagangan, investasi dan persaingan yang sehat (level playing field). Keempat, adopsi konsep berkelanjutan yang mengharuskan perusahaan memenuhi standar ESG (Environment, Social and Governance) untuk mengembangkan industri hijau. Kelima, perbaikan infrastruktur terkait transportasi, konektivitas dan logistik; transisi sektor energi, dan prasarana digital yang efisien dan efektif," kata dia lagi.

Roadmap perekonomian disusun berbasis masukan dunia usaha. Antara lain lewat survei dunia usaha dilakukan sepanjang Juli-Agustus 2023 di seluruh Indonesia, untuk semua skala usaha, dari anggota APINDO dan non APINDO, dengan melibatkan hampir 2000 responden. Roadmap juga merangkum hasil FGD dan matriks kebijakan untuk 7 agenda lintas sektor dan kebijakan sektor serta merangkum masukan dari Dewan Pakar APINDO, sejumlah narasumber dan mitra kerjasama seperti Bank Dunia.