Apa itu Core Tax System? Ini Definisi, Tujuan dan Contoh Penerapannya

21 Sep 2024, 09:03 WIB

ilustrasi mengisi for bayar pajak (Freepik.com/rawpixel.com)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana meluncurkan Core Tax Administration System atau Sistem Pembaruan Inti Administrasi Perpajakan pada Desember 2024. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan, penerapan sistem ini diperlukan karena jumlah wajib pajak bertambah dari 33 juta menjadi 70 juta.

Selain itu, pemerintah juga harus mengelola 776 juta dokumen pajak elektronik (e-faktur), naik dari 350 juta sebelumnya. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, yang bertujuan memperkuat kemampuan teknologi informasi dan data Direktorat Jenderal Pajak agar lebih andal.

Lantas, sebenarnya apa itu core tax system dan seperti apa penerapannya dalam wajib pajak di Indonesia? Jika ingin mengetahui jawabannya, ikuti terus ulasan berikut ini hingga akhir, ya.

1. Apa itu core tax system?

ilustrasi pajak (unsplash.com/Kelly Sikkema)

Menurut laman resmi DJP, core tax system adalah sistem teknologi informasi yang mendukung tugas DJP dengan mengotomatisasi berbagai proses bisnis, seperti pengelolaan surat pemberitahuan, dokumen pajak, pembayaran, pemeriksaan, pendaftaran wajib pajak, hingga akuntansi wajib pajak.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sistem ini diatur dalam Peraturan Presiden No 40/2018, yang menggariskan pengembangan inti sistem perpajakan sebagai bagian dari pembaruan administrasi perpajakan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk membantu prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Mengapa dibentuk core tax system?

Ilustrasi pajak penghasilan (sumber: pixabay.com)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan beberapa alasan mengapa pembaruan sistem inti administrasi perpajakan diperlukan. Berikut ini adalah faktor-faktor utama:

Sistem DJP saat ini belum terintegrasi.
Teknologi yang digunakan sudah usang, sehingga sulit untuk diperbarui dan dipelihara. Jika terus digunakan, teknologi ini akan menimbulkan masalah dan tidak mampu mengikuti perkembangan platform modern.
Pentingnya memperbarui sistem untuk mendukung pertukaran informasi dan data secara efektif.

3. Tujuan dan manfaat core tax system

ilustrasi pajak (Freepik.com/roman-)

Salah satu tujuan modernisasi perpajakan melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system adalah untuk memperbaiki infrastruktur perpajakan. Proyek ini juga membawa beberapa manfaat lainnya, seperti:

Membentuk institusi perpajakan yang lebih kuat, kredibel, dan efisien.
Meningkatkan sinergi antar lembaga.
Membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Berpotensi menaikkan penerimaan negara atau Tax Ratio hingga 1,5%.
Meningkatkan kualitas data dan profil Wajib Pajak.
Mempermudah analisis kewajiban pajak serta pengelolaan hutang dan tagihan pajak.

4. Contoh penerapan core tax system

ilustrasi pembayaran pajak motor (IDN Times/Arief Rahmat 2019)

Core tax system menyatukan semua proses utama administrasi pajak, seperti pelaporan SPT, pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan pajak. Menurut DJP, sistem core tax juga mengubah beberapa proses, termasuk registrasi NPWP yang kini berformat 16 digit, serta akses digital dan pembaruan data wajib pajak.

Untuk NPWP, penduduk Indonesia akan menggunakan NIK, sementara badan usaha dan non-penduduk tetap memakai format lama dengan menambahkan angka "0" di depan. Penggunaan format ini memudahkan integrasi data dan menghindari kebingungan dengan nomor berbeda.

Selain itu, core tax system menyederhanakan pendaftaran NPWP dan aktivasi akun PKP sehingga semua layanan dapat diakses langsung setelah validasi data.

Demikian ulasan mengenai core tax system, mulai dari pengertian, tujuan dan manfaat, hingga contoh penerapannya. Bagaimana, setelah membaca ulasan di atas, sekarang kamu sudah paham ya, mengenai apa itu core tax system?

Berdasarkan ulasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa core tax system adalah sistem terintegrasi untuk mengelola pendaftaran, pelaporan, pembayaran dan pemeriksaan pajak.

Penulis: Muti’ah Nur Rahmah