Apa perbedaan THR dan BHR? Ini Penjelasannya

THR merupakan singkatan dari Tunjangan Hari Raya. Di Indonesia, pemberiannya menjadi hak wajib bagi karyawan menjelang hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, dan lainnya.

Pemberian THR diatur dalam regulasi pemerintah dan bersifat wajib bagi pekerja yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu. Contoh dasar aturannya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Secara umum, regulasinya mengatur bahwa karyawan yang sudah bekerja minimal satu bulan berhak mendapatkan THR dengan besaran yang disesuaikan dengan masa kerja. Sementara itu, bagi pekerja yang telah bekerja 12 bulan atau lebih, nominal THR biasanya diberikan sebanyak satu kali gaji.

BHR sendiri adalah singkatan dari Bonus Hari Raya. Berbeda dari THR yang bersifat wajib, BHR umumnya termasuk kebijakan tambahan dari perusahaan. Artinya, tidak semua perusahaan wajib memberikan BHR kepada karyawannya.

Biasanya, BHR diberikan perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan selama satu tahun terakhir. Nominalnya pun tidak memiliki aturan baku seperti THR, sehingga besarannya bisa berbeda-beda tergantung kemampuan dan kebijakan perusahaan terkait.

Melihat ke belakang, istilah Bonus Hari Raya (BHR) mulai ramai diperbincangkan ketika para pengemudi ojek online (ojol) menuntut agar mereka juga mendapatkan tunjangan jelang Lebaran seperti pekerja formal yang menerima THR.

Namun, karena status driver di platform terkait hanya sebatas mitra, maka perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar THR. Nah, dari situ kemudian dipakai istilah BHR sebagai bentuk apresiasi sekaligus pengganti THR.

Seperti dijelaskan sebelumnya, pemberian THR telah diatur dalam regulasi pemerintah dan bersifat wajib. Contoh penerapannya sendiri bisa dilihat dalam pemberian untuk ASN hingga karyawan swasta di Indonesia.

1. THR untuk ASN

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), THR keagamaan menjadi salah satu bentuk tunjangan yang dimiliki. Ketentuannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024. Di Pasal 2, dijelaskan beberapa kelompok penerima yang terdiri dari Aparatur Negara (PNS, CPNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara), Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Soal nominal, besarannya bisa berbeda, menyesuaikan dengan pangkat, jabatan, serta kelas jabatan penerimanya. Sementara itu, waktu pencairannya juga disesuaikan dengan regulasi yang ada. Biasanya antara H-14 hingga H-7 Lebaran.

2. THR untuk karyawan swasta

Contoh penerapan lain dari THR adalah pemberiannya untuk karyawan swasta. Kewajiban pembayarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pada Pasal 2 Ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, dijelaskan bahwa pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus atau lebih. Waktu pencairannya juga sama, antara dua atau satu minggu sebelum Lebaran.

Beralih ke BHR, bisa diambil contoh penerapannya untuk mitra pengemudi ojek online di platform seperti Gojek atau Grab. Sesuai pengumuman dari pemerintah, pengemudi ojol tahun ini dipastikan akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) mulai H-14 hingga H-7 sebelum Idul Fitri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers menyampaikan kebijakan BHR untuk ojol tahun ini diberikan kepada sekitar 850 ribu orang dengan total anggaran Rp220 miliar. Sedangkan untuk besarannya sendiri dihitung 25% dari rata-rata pendapatan mitra ojol selama setahun.

Setelah memahami penjelasan di atas, kamu bisa mengetahui dan memahami apa saja perbedaan utama antara THR dan BHR. Berikut di antaranya:

1. Dasar hukum

THR memiliki dasar hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan atau peraturan ketenagakerjaan. Sementara itu, BHR tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun pemberiannya tetap dianjurkan pemerintah untuk para pengemudi ojol sesuai ketentuan yang disepakati.

2. Besaran nominal

Besaran THR sudah memiliki perhitungan tertentu dan diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan ketenagakerjaan. Sedangkan BHR, nominal pemberiannya ditentukan berdasarkan keputusan pemerintah. Misal di 2026 ini, aturannya 25% dari rata-rata pendapatan mitra ojol selama setahun.

3. Penerima

THR diberikan kepada para pekerja sebagai hak, baik itu ASN maupun karyawan swasta. Sedangkan BHR diberikan kepada karyawan atau mitra sebagai bentuk apresiasi.

Demikianlah tadi penjelasan mengenai perbedaan THR dan BHR yang bisa diketahui. Bagaimana menurutmu?