Ilustrasi Grafik Penurunan (IDN Times/Arief Rahmat)
Sementara untuk belanja negara, Kemenkeu mencatat adanya penurunan pada Maret ini, yakni sebesar 6,2 persen.
"Belanja negara masih perlu untuk dipacu lagi. Belanja negara total mengalami kontraksi 6,2 persen bahkan untuk belanja pemerintah pusat kontraksinya 10,3 persen," tutur Sri Mulyani.
Secara total, belanja negara pada Maret 2022 sebesar Rp490,6 triliun atau lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang mencapai Rp523. Belanja pemerintah pusat (BPP) sendiri diketahui sebesar Rp314,2 triliun pada Maret 2022 atau turun dari Maret 2021 yang mencapai Rp350,1 triliun.
BPP terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan juga belanja non K/L. Belanja K/L juga mengalami kontraksi 25,6 persen menjadi hanya Rp150 triliun dari sebelumnya pada Maret 2021 sebesar Rp201,6 triliun.
"Belanja kementerian/lembaga bahkan kontraksinya lebih dalam lagi. Ini artinya para kementerian/lembaga perlu untuk memacu dari sisi rencana belanja mereka. Kita lihat nanti April dengan adanya belanja bansos dan adanya belanja THR kita akan melihat peningkatan semoga bisa terkompensasi," kata Sri Mulyani.
Adapun belanja non K/L justru mengalami pertumbuhan hingga 10,6 persen dengan angka Rp164,2 triliun.
Di sisi lain transfer keuangan dan dana desa (TKDD) juga mengalami pertumbuhan tipis dua persen, yakni sebesar Rp176,5 triliun dibandingkan Maret 2021 yang hanya Rp173 triliun.
"Realisasi sampai dengan akhir Maret, keseimbangan primer kita bahkan surplus Rp94,7 triliun. Ini suatu prestasi yang luar biasa karena tahun lalu itu defisit Rp65,3 triliun, artinya pembalikan 245 persen, balik secara cepat dan kuat," ujar Sri Mulyani.