Jakarta, IDN Times - Presiden Joko Widodo mengatakan pemulihan ekonomi akibat pandemik COVID-19 ini membutuhkan investasi. Bahkan ia mengakui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk memulihkan perekonomian.
"Oleh sebab itu meskipun ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan agar jangan ada, baik itu kementerian dan pemerintah daerah yang menghambat adanya investasi," katanya dalam rapat terbatas secara virtual, Rabu (6/1/2021).
Jokowi bahkan meminta agar semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang cepat dan baik kepada investasi.
"Untuk investasi-investasi besar saya titip agar ditangani sendiri oleh para bapak/ibu gubernur hingga betul-betul bisa di realisasikan di lapangan," ujarnya.
Selain itu, eks Wali Kota Solo ini memastikan di bulan ini telah dibentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Hal ini karena tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan ke depan, termasuk rasio utang pemerintah terhadap PDB yang terus meningkat, kemudian kapasitas pembiayaan dari BUMN juga ada keterbatasan.
"Sehingga terdapat Kesenjangan antara kemampuan pendanaan domestik dan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan nasional. Oleh sebab itu pada bulan ini ini telah terbentuk yang namanya sovereign wealth fund," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan SWF ini juga bertujuan agar para gubernur mengetahui dana yang ada.
"Sehingga kita memiliki sebuah terobosan dalam rangka, pembiayaan nasional kita tidak hanya tergantung kepada APBN, tidak tergantung hanya dari bantuan pinjaman tetapi kita juga akan memiliki satu instrumen lagi yaitu SWF yang namanya adalah Indonesia Investment Authority," kata Jokowi.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ekuitas atau modal awal sovereign wealth fund (SWF) ini, yang terdiri dari kombinasi aset negara, aset BUMN, dan sumber lainnya.
"Yang skarang sudah dibahas ada injeksi ekuitas dalam bentuk dana tunai nilainya bisa mencapai Rp30 triliun, barang milk negara, saham negara pada BUMN atau perusahaan, dan piutang negara," kata dia pada Rabu (7/10/2020).
Dengan ekuitas tersebut, pemerintah berharap bisa menarik dana investasi hingga tiga kali lipat, dalam hal ini setara Rp225 triliun atau 15 miliar dolar AS. Adapun skema dari SWF ini adalah kombinasi antara development fund dengan stabilization fund.
Dalam UU Ciptaker, disebutkan SWF terdiri dari dewan pengawas dan direktur. Dewan pengawas tersebut terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan tiga orang yang berasal dari unsur profesional, yang kemudian akan diangkat oleh Presiden.
Kemudian, dewan direktur SWF terdiri dari lima orang yang berasal dari unsur profesional, yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas. Dewan direktur akan menyelenggarakan keseluruhan tata kelola SWF.